ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Pemerintah Kembali Akui 796 Ha Hutan Adat
Jumat, 17 Maret 2017 | 17:23

JAKARTA-Pemerintah kembali mengakui 796,5 hektare (ha) hutan adat di Indonesia. Dengan demikian, total luasan hutan adat yang mendapat pengakuan pemerintah mencapai 13.918,8 ha yang mana seluas 13.122,3 ha telah mendapat pengakuan dan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 kepada sembilan kelompok masyarakat adat.


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan dua surat keputusan (SK) baru untuk pengakuan hutan adat, yakni 756 ha hutan adat Sigi di Sulawesi Tengah yang mana 351 ha berupa areal pengunaan lain (APL) dan 405 ha berupa hutan produksi terbatas (HPT), serta 40,5 ha hutan adat Sekadau di Kalimantan Barat.


Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan 12,7 juta ha hutan negara yang dapat dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial, yakni oleh petani rakyat, koperasi, dan kelompok tani. Hal itu dilakukan dalam rangka upaya pemerintah mengkorporasikan petani dan koperasi. Dengan demikian, sumber daya hutan tidak lagi hanya dinikmati oleh korporasi maupun perusahaan asing.


Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK Hadi Daryanto mengatakan, pemanfaatan perhutanan sosial tidak mengubah status hutan dan dilakukan dengan dua skema, yakni pengakuan dan perizinan mitra. Skema pengakuan adalah hutan negara dialokasikan menjadi hutan adat, sedangkan skema perizinan mitra di dalamnya masyarakat bisa menikmati, memanfaatkan, dan mengelola hutan negara namun tetap sesuai dengan fungsi dan status hutan tersebut. “Yakni, mengacu pada aturan terkait hutan lindung, hutan produksi, dan hutan fungsi konservasi. Ini berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan,” kata Hadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/3).


Pemanfaatan perhutanan sosial, kata dia, mengacu pada Peraturan Menteri LHK No P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dia mengatakan, perhutanan sosial berperan untuk mengurangi konflik dan menumbuhkan sentra produksi hasil hutan berbasis desa. Hal itu untuk mendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.


Dalam anatominya, kata dia, ada reformasi aset dan reformasi akses. Reformasi aset membagikan 9,1 juta ha kepada masyarakat yang mana 4,1 juta ha merupakan tanggung jawab Kementerian LHK dan sisanya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. Sedangkan reformasi akses adalah memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan 12,7 juta ha hutan melalui perhutanan sosial. “Tujuannya sama, untuk mengurangi ketimpangan," kata Hadi.


Kementerian LHK menargetkan, penetapan areal kerja perhutanan sosial seluas 1,6 juta ha rampung hingga akhir 2017 dengan skema perizinan dan kemitraan. Hingga saat ini, penetapan atas sekitar 800 ribu ha telah selesai yang mana penerbitan izin langsung oleh Kementerian LHK secara bersyarat, yakni pemerintah daerah menganggarkannya secara resmi di dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah. "Dengan reformasi akses atas hutan, memberikan status legal kepada masyarakat yang memanfaatkan hutan. Dampaknya, semua program pemerintah, seperti bantuan pupuk bisa diberikan," kata Hadi. (eme)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!