ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Februari 2017
BS logo

PERUSAHAAN TAMBANG HARUS PATUHI PERDA KALSEL (5-habis)

Kementerian ESDM Gunakan Jalur Sendiri
Oleh F Rio Winto dan Eko Adityo | Kamis, 16 Februari 2017 | 16:01

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, jalur distribusi pertambangan tidak pernah memakai jalan nasional. Pasalnya, area pertambangan sudah memiliki jalur sendiri menuju jetty (pelabuhan). Jalur tersebut pun masih berada di wilayah tambang.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, pihaknya hanya mengatur ketentuan jalan di area tambang. “Ini jalan yang di sekitar area tambang, untuk menunjang kegiatan tambang,” kata Sujatmiko kepada Investor Daily.

Sujatmiko menuturkan, apabila kendaraan tambang melintasi jalan nasional, kewenangan pengaturannya berada di Kementerian Perhubungan. Dia menyatakan tidak mengetahui adanya kewajiban bagi perusahaan tambang untuk membangun jalan khusus angkutan hasil tambang supaya tidak mengganggu pemakai jalan yang lain. Pasalnya, kewenangan Kementerian ESDM tidak menjangkau pada wilayah jalan nasional.

“Hal itu ada di Kementerian Perhubungan. Pemda bisa berkoordinasi,” ujar Sujatmiko.

Di sisi lain, ia menambahkan, penertiban tambang liar merupakan wewenang pemerintah daerah serta aparat setempat. Sedangkan Kementerian ESDM membantu proses penyelidikan dan penyidikan apabila kasus penambang liar masuk dalam ranah hukum. Inspektur tambang dari Kementerian ESDM bisa dimintai keterangan sebagai saksi ahli.

Dia mengatakan, Kementerian ESDM sudah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menata sektor pertambangan. Namun, penataan ini hanya menyasar perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP).

Saat dikonfirmasi, Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya mengetahui dari media terkait rencana pelarangan truk pertambangan dan perkebunan melintasi jalan nasional di Kalsel.

“Terus terang, kami tidak ada komentar atau diminta dukungan oleh pemerintah daerah mengenai masalah ini. Jadi, hingga saat ini kami belum bisa berkomentar karena masih menunggu konfirmasi di lapangan dari para anggota," ujar Hendra.

Sementara itu, Ketua Umum APBI Pandu Syahrir mengatakan, biasanya jalan umum digunakan untuk masyarakat.

“Untuk penggunaan terkait tambang, biasanya perusahaan akan membuat jalan khusus karena menyangkut safety dan efisiensi. Terkait kasus yang terjadi di Kalsel, perusahaan sebaiknya mengikuti peraturan yang ada. Perusahaan harus mematuhi peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” kata dia kepada Investor Daily. (esa/rap/es)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!