ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Menkeu Harapkan Perpres Pengaturan BBM Segera Terbit
Jumat, 6 Januari 2012 | 16:21

Alokasi subsidi BBM pada 2012 ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter (KL) dengan rincian premium sebanyak 24,4 juta KL dan minyak tanah serta solar 15,6 juta KL.  Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN Alokasi subsidi BBM pada 2012 ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter (KL) dengan rincian premium sebanyak 24,4 juta KL dan minyak tanah serta solar 15,6 juta KL. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan Peraturan Presiden terkait pengaturan BBM bersubsidi segera terbit agar para pemangku kepentingan dalam industri energi dapat segera melakukan penyesuaian.

"Perpres-nya lebih kepada penegasan adanya pembatasan BBM subsidi di Jawa dan Bali," ujar Menkeu di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, tambahnya, semua stakeholder yang terkait di industri BBM kemudian membuat keputusan melakukan penyesuaian.

Menkeu mengatakan, apabila Perpres tersebut terbit, maka para pemilik SPBU bisa mempersiapkan diri dan menyiapkan investasi atas infrastruktur pendukung berupa pompa penyalur pertamax dan bahan bakar gas.

Menurut dia, untuk mempersiapkan hal itu diperlukan waktu hingga sekitar tiga bulan.

Menkeu belum mengatakan adanya bentuk insentif kepada para pengusaha SPBU yang turut berperan dalam program pengaturan BBM bersubsidi, namun hal tersebut dapat dipertimbangkan.

"Kalau itu bisa dilakukan tentu diharapkan dilakukan langsung karena itu bagian daripada pengelolaan usaha. Tapi kalau diperlukan dukungan dari pemerintah, kita akan pertimbangkan," ujarnya.

Agus mengharapkan pengaturan BBM bersubsidi dapat mulai diterapkan mulai 1 April untuk wilayah Jawa dan Bali, agar anggaran subsidi energi tahun ini tidak meningkat dan kuota volume dapat terjaga.

"Kita harapkan pengelolaan subsidi tepat sasaran karena jumlahnya sudah terlihat dibanding tahun lalu, subsidi energi 2012 meningkat Rp110 triliun. Jadi kita terus menjaga masyarakat yang tidak mampu tetapi dapat mengelola subsidi itu jadi lebih baik," ujar Menkeu. (gor/ant)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!