ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 26 Juni 2017
BS logo

Bukan Sekadar Pembatasan BBM
Kamis, 12 Januari 2012 | 11:06

Petugas mengisi bahan bakar gas di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jakarta, Sabtu (7/1). Pemerintah siap melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi dan pengalihan ke bahan bakar gas (BBG) yang akan dimulai April tahun ini. Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA Petugas mengisi bahan bakar gas di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jakarta, Sabtu (7/1). Pemerintah siap melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi dan pengalihan ke bahan bakar gas (BBG) yang akan dimulai April tahun ini. Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan berjalan. Sebab, kebijakan itu sudah menjadi amanat Undang-Undang APBN 2012. Pasal 7 ayat 4 UU APBN 2012 menyebutkan, pengendalian anggaran subsidi BBM 2012 dilakukan melalui pengalokasiannya yang lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya.

Ayat 4 pasal itu menjelaskan, pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat milik pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012.

Tanpa ada pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, beban subsidi dipastikan melonjak. Sebab, konsumsi BBM Indonesia terus meningkat setiap tahun. Untuk menjaga lonjakan subsidi, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini dipatok 40 juta kiloliter. Beban subsidi juga bakal membengkak bila harga minyak mentah dunia naik. Setiap kenaikan US$ 1 per barel Indonesia crude price (ICP), menurut pemerintah, subsidi bertambah Rp 2 triliun.

Masyarakat tidak perlu bingung menyikapi rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Untuk mengurangi subsidi, pemerintah bukan sekadar membatasi konsumsi premium dan mengalihkannya ke pertamax. Bersamaan dengan pembatasan konsumsi premium bersubsidi, pemerintah juga menyiapkan bahan bakar gas (BBG) sebagai alternatif. Dengan demikian, masyarakat bisa memilih BBM non-subsidi atau BBG.

Program konversi BBM ke BBG patut didukung. Program go gas sangat baik untuk menjaga ketahanan energi dan diversifikasi energi. Terlebih lagi, cadangan minyak Indonesia kian menipis. Saat ini, cadangan minyak Indonesia ditaksir hanya 3,9 miliar barel. Setiap tahun, cadangan itu terus berkurang ratarata 8%. Kalau dipompa terus dengan produksi (lifting) 950 ribu barel per hari, jumlah tersebut akan habis dalam 15 tahun ke depan. Sebaliknya, cadangan gas bumi Indonesia bisa mencapai 60 tahun ke depan.

Per 1 Januari 2012, data BP Migas menyebutkan, cadangan gas Indonesia sekitar 104,5 triliun kaki kubik. Data itu menunjukkan, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sayangnya, produksi gas Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Saat ini, setidaknya 40% produksi gas domestik masih diekspor.

Agar masyarakat mau beralih ke BBG, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terus menerus. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menyiapkan berbagai infrastruktur dan perangkat yang dibutuhkan, seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), dispenser, dan converter kit. Kalau mau program go gas sukses, pemerintah harus memperbanyak jumlah SPBG. Rencana pemerintah untuk menambah 19 SPBG di wilayah Jadebotabek rasanya masih terlalu sedikit.

Saat ini, di wilayah DKI Jakarta baru ada 10 SPBG, sedangkan di seluruh Indonesia hanya 16 SPBG. Itu pun yang aktif hanya delapan SPBG. Jumlah itu tentu tidak sepadan dengan 12 juta jumlah kendaraan yang hilir mudik. Selama ini, 12 juta kendaraan itu dilayani 720 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Meski belum memadai, kita mengapresiasi langkah pemerintah yang menyiapkan pembangunan SPBG. Selanjutnya, kita berharap PT Pertamina dan pemodal swasta bisa membangun lebih banyak lagi SPBG. Selain kesiapan SPBG, keberhasilan program konversi BBM ke BBG sangat tergantung pada ketersediaan converter kit dengan harga terjangkau. Untuk itu, pemerintah bisa mengandalkan industri dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Dok Perkapalan Surabaya, PT INTI, PT Krakatau Steel, PT Pindad, dan PT INKA.

Sangatlah bijak bila sebagian dana hasil penghematan subsidi BBM bisa digunakan untuk memperkuat kinerja BUMN. Pemerintah tidak boleh lagi bersikap pragmatis yang bergantung pada produk impor. Kita harus yakin bahwa perusahaan dalam negeri juga mampu memproduksi barang berkualitas.

Program konversi BBM ke BBG akan kurang bermakna bila tidak disertai dengan pemberdayaan produk dalam negeri. Pemerintah harus menjadi tauladan bagi bangsa ini untuk cinta produk Indonesia. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!