ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Dana Pensiun Siap Tingkatkan Investasi di SBN
Senin, 20 Maret 2017 | 1:17

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong investasi dana pension ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Setelah mewajibkan investasi minimal sebesar 20% ke SBN bagi dana pensiun pada tahun lalu, tahun ini porsi tersebut akan dinaikan menjadi 30% melalui revisi POJK Nomor 36 Tahun 2016.

 

Tercatat, dua perusahaan dana pensiun milik pemerintah sudah memenuhi porsi minimal investasi di SBN sebesar 30% pada akhir 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah mendorong investasi dana pensiun di SBN agar pasar obligasi tidak terlalu didominasi oleh investor asing.

 

Saat ini, kepemilikan asing di pasar obligasi sekitar 38%. Di luar itu, pemerintah juga ingin agar maturity mismatch pembiayaan infrastruktur bisa diatas lewat dana pensiun yang karakternya berjangka panjang.

 

“Rasio kapitalisasi pasar (investor domestik) di Indonesia baru mencapai 50-60%. Sementara negara-negara maju seperti Jepang sudah mencapai 200% atau lebih besar dari ukuran ekonomi negara itu sendiri. Semua orang itu kalau ada dana itu nggak ditabung tapi beli bond, saham. Jadi, setiap dana di masyarakat itu bisa diputar untuk men-generate growth ekonomi lagi," kata dia, baru-baru ini.

 

Menurut Sri Mulyani, partisipasi masyarakat Indonesia juga masih sedikit terlibat dalam dana pensiun. Padahal, itu sangat dibutuhkan agar masa depannya menjadi lebih pasti.

 

"Jadi, mindset untuk waktu kerja menabung sedikit dan mengikuti program pensiun di mana ada kontribusi dari tempat bekerja perlu di Indonesia. Sekarang orang Indonesia saja kalau mau naik haji banyak yang mengiur, orang mau. Itu saja sudah merupakan suatu disiplin yang luar biasa," tambah dia.

 

Direktur Utama PT Taspen Life Marioso Sumaryono mengakui, tahun lalu perusahaan sudah mengalokasikan 38,79% dari total dana investasi Rp 2,7 triliun, atau sekitar Rp 1,07 triliun ke SBN. Rinciannya, Rp 495,7 miliar di SBN/S yang dikelola sendiri, Rp 452,8 miliar di SBN/S dalam reksadana, Rp 105 miliar di obligasi infrastruktur dalam reksadana dan Rp 20 miliar di obligasi infrastruktur yang dikelola sendiri.

 

“Jadi, untuk tahun 2017, sesuai POJK minimal 30% kami sudah siap. Kami akan menambah alokasi investasi ke SBN/S kalau potensial upside-nya tinggi. Tentunya dengan prinsip kehati-hatian,” kata dia.

 

Tahun ini, perusahaan berniat mengalokasikan 30-an persen dari total investasi Rp 3,2 triliun ke SBN/S, atau sekitar Rp 980 miliar. “Sebagian juga ada yang dibungkus dalam reksadana, sehingga kami dapat tax reduction. Hanya sekitar 5% ketimbang jika kita investasi di SBN/S yang dikenai pajak penjualan SBN 20%,” papar dia.

 

Perusahaan menginvestasikan di obligasi yang mayoritas bertenor panjang, dalam rangka pendongkrak klaim jangka panjang perusahaan juga. Ini dilakukan karena imbal hasil dari investasi obligasi cukup menjanjikan. Tahun lalu, perusahaan mendapatkan imbal hasil Rp 21,1 miliar dari investasi obligasi dipegang hingga jatuh tempo (HTM) Rp 129,4 miliar, atau sekitar 16,32%.

 

Sementara dari investasi obligasi tersedia untuk dijual (AFS) Rp 434,4 miliar, hasil investasinya Rp 2,4 miliar atau sekitar 0,6%. (yos)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!