ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

IZIN EKSPOR FREEPORT KELUAR PEKAN DEPAN (5)

Freeport Terpaksa Hentikan Produksi
Oleh Rangga Prakoso | Kamis, 16 Februari 2017 | 13:36

Secara terpisah, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengungkapkan, sejak 10 Februari lalu Freeport terpaksa menghentikan produksi. Itu terjadi karena masalah di PT Smelting dan karena pemerintah belum menerbitkan izin ekspor konsentrat.


Riza menambahkan, produksi PT Smelting terhenti juga karena terjadi aksi demo karyawan. Alhasil, konsentrat Freeport tidak terserap oleh pabrik yang berlokasi di Gresik itu. Padahal, PT Smelting memiliki kapasitas 1 juta ton konsentrat tembaga.


Menurut Riza, PT Smelting hanya mampu menyerap 40% konsentrat dari Freeport, sedangkan 60%-nya diekspor. Namun, karena belum mendapatkan izin ekspor, hasil produksi itu pun tidak bisa dikirim ke luar negeri. Dengan terjadinya aksi mogok dan belum mengantongi izin ekspor maka 100% produksi Freeport tidak bisa terserap sama sekali. "Sejak 10 Februari lalu, pabrik pengolahan sudah tidak produksi konsentrat," tutur dia.


Berhentinya produksi konsentrat, kata Riza Pratama, juga disebabkan sudah penuhnya kapasitas penyimpanan konsentrat. Pengurangan pekerja pun tidak bisa dihindari. Bukan cuma pekerja Freeport Inonesia yang terkena imbasnya. "Beberapa kontraktor tambang sudah dipulangkan," ujar dia.


Riza berharap pemerintah segera memberikan izin ekspor bagi Freeport. Soalnya, dalam KK, izin ekspor konsentrat diberikan hingga 2021 atau hingga habis masa berlakunya.


Dia menjelaskan, terhentinya pengiriman konsenstrat menyebabkan kegiatan produksi menurun tajam. Sejak beberapa pekan lalu, tailing tidak ada lagi. Alhasil, sekitar 15 ribu orang yang hidup dari mendulang emas dari limbah pengolahan konsentrat harus kehilangan rezeki. Para pemasok barang untuk keperluan Freeport pun mulai menghentikan pengiriman.


"Penurunan kegiatan di Freeport sangat terasa. Kami berharap situasi ini segera berlalu," kata Riza dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Senin (13/2).


Presdir Freeport Indonesia Chappy Hakim mengungkapkan, pihaknya kini menghadapi dua isu serius, yakni pengalihan payung hukum operasi Freeport dari rezim KK ke IUPK dan penjualan 51% saham Freeport kepada pemerintah RI. (es/jn)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/pemerintah-belum-bahas-divestasi/156621


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!