ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 29 Juni 2017
BS logo

Jangan Ragu soal BBM
Rabu, 1 Juni 2011 | 9:56

Ilustrasi foto: Saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, muncul kekhawatiran dari masyarakat terhadap dampaknya pada harga kebutuhan pokok dan transportasi. (ANTARA /Rosa Panggabean) Ilustrasi foto: Saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, muncul kekhawatiran dari masyarakat terhadap dampaknya pada harga kebutuhan pokok dan transportasi. (ANTARA /Rosa Panggabean)

Banyak filsuf mengatakan, sikap ragu-ragu akan menghambat kesuksesan dan sangat dekat dengan kegagalan. Anehnya, pemerintah justru lebih suka mengambil sikap itu dalam menghadapi berbagai masalah urgen di negeri ini, seperti pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sungguh, rakyat telah bosan dengan sikap ragu-ragu tersebut. Sikap itu tidak hanya menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah wilayah, tetapi juga membuat konsumsi terus melonjak. Penundaan keputusan menyebabkan anggaran subsidi BBM terus membengkak.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, realisasi kuota BBM bersubsidi per akhir Mei mencapai 15,46 juta kiloliter atau 40% dari kuota yang ditetapkan APBN 2011 sebesar 38,59 juta kiloliter. Berdasarkan perhitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, setiap tambahan kuota BBM 1 juta kiloliter akan membengkakkan subsidi sekitar Rp 1,7 triliun. Namun, pemerintah tak jua mengambil sikap terhadap realita tersebut.

Tim Pengkajian Pengaturan BBM Bersubsidi sudah lama dibentuk dan telah mengeluarkan sejumlah opsi untuk mengatasi masalah BBM. Namun, opsi-opsi itu sepertinya dibiarkan membeku di lemari. Atau mungkin masih perlu kajian lebih lanjut untuk menutupi kegamangan dalam mengambil keputusan?

Ada tiga opsi yang diusulkan Tim Pengkajian Pengaturan BBM. Pertama, menaikkan harga premium Rp 500 per liter, sementara angkutan umum diberikan cash back (pengembalian), sehingga secara riil tarif angkutan tidak naik.

Kedua, perpindahan konsumsi kendaraan pribadi dari BBM jenis premium ke pertamax, sehingga kuota konsumsi BBM bisa dikendalikan sesuai kuota. Diusulkan, harga pertamax dibuatkan capping (batas maksimal) sekitar Rp 8.000 per liter. Ini berdasarkan sur vei kemampuan daya beli pengguna pertamax di Indonesia.

Ketiga, melakukan penjatahan konsumsi premium dengan sistem kendali. Ini berlaku tidak hanya untuk angkutan umum, tetapi juga motor atau kendaraan roda dua. Tim juga mengalkulasi, penerapan tiga opsi itu akan menyumbang inflasi 0,3-0,5%. Untuk itu direkomendasikan agar implementasi kebijakan dilakukan saat inflasi rendah atau deflasi. Sebab, jika dilakukan pada waktu inflasi tinggi akan mengganggu ekonomi.

Ekonomi RI mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut, yakni Maret-April, dan diprediksi akan berlanjut pada Mei-Juni seiring musim panen. Sementara itu, inflasi Juli diperkirakan naik karena bertepatan bulan Ramadhan. Artinya, waktu pemerintah sangat sempit untuk segera memutuskan opsi yang akan dipilih untuk mengendalikan BBM bersubsidi.

Perlu keberanian untuk memutuskan. Sebenarnya, publik mau mengerti jika akhirnya opsi kenaikan BBM yang dipilih. Sebab, realitasnya harga minyak internasional rata-rata sudah di atas US$ 100 per barel, sedangkan asumsi APBN 2011 hanya US$ 80 per barel. Padahal, setiap kenaikan US$ 1 akan menambah subsidi sekitar Rp 500- 700 miliar. APBN 2011 mematok subsidi BBM sebesar Rp 95,9 triliun.

Memang, kebijakan menaikkan harga BBM tidak populis. Tetapi, lebih tidak bijaksana jika subsidi APBN mengalir kepada orang yang sebenarnya tidak perlu disubsidi, yakni pemakai kendaraan pribadi. Lebih ironis lagi, negeri ini sangat boros menggunakan BBM di tengah krisis energi dunia. Triliunan rupiah dibuang percuma karena kemacetan di kota-kota besar.

Perilaku boros penggunaan energi tak bisa dibiarkan terus menerus. Untuk itu, pemerintah harus secepatnya memilih opsi-opsi yang telah dikaji oleh Tim Pengkajian Pengaturan BBM Bersubsidi. Opsi menaikkan harga BBM dinilai lebih praktis dan mudah diterapkan dibanding dua opsi lainnya yang berpotensi menimbulkan keruwetan baru.

Opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan melarang kendaraan pribadi membeli premium, misalnya, berpotensi menimbulkan penyelewengan jika tidak disertai pengawasan ketat. Selain itu, dibutuhkan infrastruktur yang bisa jadi menyulitkan SPBU. Rakyat akan mengerti jika opsi kenaikan harga BBM akhirnya dipilih. Namun, pemerintah harus mengembalikan tambahan subsidi itu untuk perbaikan layanan transportasi publik dan pembangunan infrastruktur.

Harus disadari, RI saat ini merupakan net importir minyak. Namun, kita masih berlimpah untuk sumber gas. Jadi, pemerintah harus secepatnya membuat infrastruktur untuk mengonversi BBM ke gas, baik untuk keperluan transportasi umum, industri, hingga rumah tangga.

Pemerintah harus sadar bahwa energi makin lama semakin mahal. Jadi, kalau harga BBM sudah dinaikkan jangan lagi diturunkan seperti tahun 2008-2009. Jangan ragu-ragu mengambil langkah tidak populis dengan menaikkan harga BBM demi kepentingan masa depan bangsa. Sebab, pembiaran masalah BBM sama dengan menggali lubang bersama yang berpotensi mengganggu fiskal RI dan tidak mendisiplinkan rakyatnya dalam penggunaan BBM di tengah ancaman krisis energi global.***


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!