ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Keberanian Menggulirkan Kebijakan Komprehensif
Oleh Nico Aditia | Senin, 11 Juli 2011 | 9:23

Seorang petugas mengisi BBM di salah satu SPBU di Slipi, Jakarta Barat, baru-baru ini.   Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN Seorang petugas mengisi BBM di salah satu SPBU di Slipi, Jakarta Barat, baru-baru ini. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN

Kebijakan pemerintah mengenai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tampaknya belum akan mencapai titik akhir. Wacana masih akan terus bergulir selama pola penggunaan BBM bersubsidi oleh para pemilik kendaraan pribadi masih terus berlangsung.

Polemik mengenai BBM bersubsidi kembali menghangat baru-baru ini seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketidakstabilan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Situasi tersebut memaksa pemerintah harus menghitung ulang pos pengeluaran subsidi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pasalnya, dengan adanya kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan konsumsi BBM bersubsidi, tekanan pada APBN akan sangat berat. Wacana menaikkan harga BBM bersubsidi pun kembali diembuskan. Seperti sebelumnya, pemerintah kembali pada situasi “terbelenggu”: tidak menaikkan harga BBM maka APBN bisa jebol, sebaliknya, menaikkan harga BBM, konsekuensinya pemerintah akan dituduh neolib.

Namun, melihat berbagai perkembangan dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah diperkirakan takkan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini didasari sinyalemen Bank Indonesia beberapa waktu lalu bahwa kenaikan harga BBM tiap Rp 500 akan menyumbang inflasi sebesar 1%. Dengan data yang disodorkan BI, pemerintah pasti akan berpikir ulang karena tekanan inflasi dalam enam bulan ke depan dipastikan lebih berat bersamaan dengan anak-anak sekolah yang mulai memasuki tahun ajaran baru, datangnya bulan suci Ramadhan, libur Lebaran, liburan Natal dan Tahun Baru.

Kebijakan Berbagai Beban
Memang sudah begitu banyak ide atau opsi yang dilontarkan terkait pengurangan subsidi BBM. Ide-ide tersebut, antara lain pembatasan subsidi, kenaikan harga BBM berkala, hedging BBM, hingga pengenaan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor.

Dalam perjalanannya, pernah pula terlontar sebuah ide yang cukup brilian, yakni berbagi beban subsidi atau sharing the pain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ide ini muncul karena dua alasan, yakni pertama, tingginya beban subsidi BBM telah menyebabkan ketidakadilan personal karena para pengguna BBM biasanya adalah mereka yang memiliki kendaraan bermotor.

Kedua, tingginya beban subsidi BBM telah menyebabkan ketidakadilan secara spasial. Tingginya konsumsi BBM yang kebanyakan terjadi di Pulau Jawa dipastikan hasilnya  hanya dinikmati daerah tertentu. Namun, ide ini tampaknya masih harus dikaji lagi secara mendalam mengingat dana alokasi umum (DAU) sebagian besar daerah digunakan untuk menggaji pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi persoalannya bukan hanya sekadar memotong DAU, karena yang paling menderita adalah pemerintah daerah yang potensi penerimaannya lenyap akibat harus menanggung subsidi BBM.

Menurut hemat penulis, ide sharing the pain bisa saja dijadikan pilihan, tapi ia harus didampingi dengan program-program konkret lainnya. Program tersebut, yakni pertama, pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang karyawannya menggunakan BBM non-subsidi. Dengan adanya insentif ini diharapkan bukan perusahaan saja yang menggunakan BBM non-subsidi tapi para karyawan juga “dipaksa” untuk menggunakan BBM non-subsidi. Kebijakan tersebut juga akan mendorong penghematan penggunaan BBM bersubsidi dan tentunya akan mengurangi pengeluaran subsidi.

Kedua, ide sharing the pain juga harus didampingi dengan kebijakan pembebasan bea masuk bagi kendaraan transportasi publik. Saat ini masyarakat cenderung lebih memilih penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan dan penggunaan kendaraan  pribadi yang terus meningkat setiap tahun.

Ketiga, pengoptimalan peran Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam sistem transportasi publik. Kurangnya penyediaan transportasi public yang terjadi selama ini lebih karena minimnya investasi langsung pada sektor tersebut. Ini dapat dimaklumi  karena imbal hasil sektor transportasi publik dianggap tidak semenarik imbal hasil sektor investasi lainnya.

Masuknya PIP diharapkan akan menambah darah segar bagi bisnis transportasi publik, sehingga jumlah armada dapat ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya peningkatan tersebut, pengguna kendaraan pribadi diharapkan dapat beralih ke transportasi publik.

Keempat, perbaikan tata niaga BBM bersubsidi melalui program voucher BBM bersubsidi. Voucher BBM bersubsidi dapat diartikan sebagai right to buy, seperti opsi dalam dunia pasar modal. Pembatasan pembelian melalui voucher akan menekan pembelian BBM bersubsidi. Karena pembelian BBM bersubsidi akan dirintangi dengan syarat ada tidaknya voucher BBM bersubsidi.

Dengan adanya voucher tersebut maka pemakai kendaraan yang biasanya akrab dengan kemudahan akan berpikir ulang untuk membeli BBM bersubsidi. Pasalnya, voucher tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara menggunakan transportasi publik tertentu, misalnya kereta api maupun bus kota tertentu semisal Transjakarta.

Voucher tersebut juga hanya berisi right to buy dalam kuota tertentu, misalnya 0,1 liter. Jika pemilik kendaraan roda empat akan mengisi BBM bersubsidi sebanyak 20 liter maka si pemilik harus mempunyai 200 voucher BBM bersubsidi. Berarti, pemilik kendaraan harus 200 kali menaiki kendaraan umum seperti kereta api ataupun bus.

Langkah-langkah Terpadu
Sumber distorsi penggunaan BBM bersubsidi adalah masyarakat pemilik kendaraan pribadi. Inilah pangkal persoalan yang tak bisa juga diselesaikan pemerintah hingga saat ini.

Hal tersebut dikuatkan pula dengan kecenderungan kebijakan publik yang masih lebih memilih jalan paling mudah dan berperspektif jangka pendek: menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi. Padahal, persoalannya memang tak sesederhana itu.

Oleh karena itu, ke depan, kita memerlukan langkah-langkah terpadu dan komprehensif guna mengatasi masalah BBM bersubsidi tersebut. Ini tentu bukan pekerjaan mudah. Namun demikian, saat-saat seperti ini menjadi momentum untuk memulai langkah pembenahan.

Penulis adalah staf pada Kementerian Keuangan RI


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!