ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

MENTERI SUSI AKAN UBAH KEBIJAKAN GARAM (2-habis)

KKP Terus Berkonsultasi dengan Bareskrim
Oleh Damiana Simanjuntak | Minggu, 18 Juni 2017 | 15:36

Menurut Susi, KKP terus berkonsultasi dengan Bareskrim Polri. KKP mencoba membuat suatu perbaikan supaya tidak terlalu kartel hanya saja ternyata ada konsekuensi yang terjadi seperti saat ini.

 

“Ini hal yang harus didalami. Ke depan, kami akan membuat kebijakan yang menjaga kepentingan para petani garam dan memastikan pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan,” kata Susi.

 

KKP mencatat, stok garam nasional per November 2016 mencapai 112 ribu ton, sedangkan produksi garam rakyat (termasuk PT Garam) hanya 144 ribu ton. Total kebutuhan garam konsumsi rumah tangga tahun ini diperkirakan mencapai 1,4 juta ton. Jika ditambah untuk konsumsi sektor perikanan dan pengeboran bisa menjadi 1,7 juta ton.

 

Pada awal 2017, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 226 ribu ton garam untuk konsumsi.

 

Menurut Ketua Pengembangan Hukum KNTI Marthin Hadiwinata, pemerintah harus mempercepat perbaikan tata niaga garam nasional dan meninjau ulang kuota impor yang selama ini dinikmati pengusaha. Kasus terkait impor yang menyeret PT Garam menunjukkan karut marut tata niaga garam.

 

“Sangat diduga kuat terjadi permainan pada garam impor yang dibocorkan untuk dijual sebagai garam konsumsi. Padahal selama ini petambak garam tradisional mengalami pemiskinan karena harga jual rendah. Pemerintah juga tidak memperhatikan apa yang dihadapi petambak garam lokal,” kata Marthin. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!