ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

KPU: Tunggu Hasil Resmi Pilkada
Kamis, 16 Februari 2017 | 10:05

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengimbau, masyarakat untuk menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU masing-masing daerah terkait hasil pemungutan suara di Pilkada Serentak 2017 yang berlangsung di 101 daerah. Hal ini untuk menghindari kebingungan akibat perbedaan hasil hitung cepat atau quick count.

 

“Kalau ada perbedaan (hasil quick count), penyelesaiannya tunggu hasil dari KPU,” ujar Juri di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (15/2).

 

Juri menjelaskan, quick count hanya merupakan gambaran awal untuk mengetahui hasil pilkada. Menurut dia, lembaga survei yang melakukan quick count pasti mempunyai metodologi penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

“Tetapi, yang penting juga bahwa hasil resmi nanti saja tunggu hasil yang ditetapkan KPU, real count,” katanya.

 

Juri juga berharap lembaga survei yang melakukan quick count mematuhi seluruh perayaratan sebagai lembaga yang melakukan hitung cepat. Jika terjadi penyelewengan atau manipulasi hasil quick count, kata dia, lembaga yang bersangkutan akan diadili oleh asosiasi di mana lembaga tersebut bernaung.

 

“Kalau ada penyelewengan terkait dengan kegiatan mereka, sehingga metodologi dan hasilnya tidak bisa dipertanggugjawabkan, mereka bisa dibawa dan diadili oleh asosiasi di mana lembaga itu bernaung. Asosiasi yang menyidangkan,” jelas dia.

 

“Kalau mereka tidak bernaung di asosiasi itu, maka KPU akan membuat panel independen untuk mengadilinya. Artinya etik, kalau pidana nggak ada,” katanya.

 

Pada kesempatan itu, dia mengaku, pihaknya sudah siap menghadapi gugatan hasil pilkada bagi para pihak yang menerima hasil yang diumumkan dan ditetapkan KPU. Pasalnya, KPU sudah mengambil langkah-langkah antisipatif.

 

“KPU menyiapkan pertama bahwa sangat mungkin hasil pilkada akan digugat dan kita sudah tahu ada mekanismenya perselisihan hasil pilkada di MK. Yang paling penting adalah KPU bisa menunjukkan apa yang sudah dilakukan itu benar dari proses awal hingga hasil ditetapkan itu benar,” ujar Juri di

 

Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (15/2). KPU di semua tingkatan, kata Juri harus bisa membuktikan bahwa hasil pilkada itu bisa dipertangugjawbkan. KPU juga, menurut dia setiap paslon mendapatkan perolehan suara sebagaimana diharapkan dari tempat pemungutan suara.

 

“KPU harus bisa membuktikan syarat administratif atau KPU bisa mengadministrasikan seluruh apa yang dikerjakan,” tandas dia.

 

Pengadministrasian ini, menurut Juri, dilakukan agar mudah menjawab jika ada keberatan atas gugatan hasil pilkada. Jadi, kata dia, KPU harus bisa menunjukkan apa proses yang sudah dilakukan dari hasil pemilu yang sudah ditetapkan.

 

Pesta Demokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah berlangsung dengan penuh kegembiraan.

 

“Pilkada adalah pesta demokasi rakyat, jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah kita, dan memecah persatuan kita,” kata Presiden Jokowi usai mencoblos di TPS IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2).

 

Presiden Jokowi datang ke TPS didampingi Ibu Negara Iriana. Pasangan nomor satu di Republik ini tercatat sebagai warga DKI Jakarta sejak 2012 lalu. (b1/nov)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!