ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Menegakkan DNI di Industri Ritel
Oleh Abdul Manap Pulungan | Senin, 20 Maret 2017 | 13:43

Industri ritel (secara umum) merupakan salah satu industri yang berkembang pesat saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, omzet industri berbasis konsumen tersebut, rata-rata tumbuh 10%. Tahun 2016, omzetnya menembus Rp 200 triliun, melonjak dari Rp 180 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ritel di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia.

Tahun 2017, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan omzet industri ritel menembus Rp 219 triliun (di luar nilai makanan dan minuman olahan). Bahkan, angka tersebut diperkirakan terlewati, karena semakin berkembangnya e-commerce.

Dari skala global, ritel di Indonesia juga mendapat perhatian khusus. Menurut AT Kearney (2016) pada rilis “The 2016 Global ritel Development Index” disebutkan bahwa ritel di Indonesia menempati peringkat 5 dari 30 negara-negara berkembang yang disurvei. Pada posisi 1-4 ditempati oleh Tiongkok, India, Malaysia, dan Kazakhstan. Menurut lembaga tersebut, pada 2016, nilai penjualan ritel di Indonesia mencapai US$ 324 miliar, termasuk yang tertinggi kelima setelah Tiongkok (US$3,04 triliun); India (US$1 triliun); Rusia (US$448 miliar); dan Brasil (US$445 miliar).

Dengan memperhatikan perkembangan yang sangat positif dari industri ritel muncul pertanyaan, apakah benar negara kita memang menikmati hasil secara maksimal dari industri tersebut?



Potensi Semu dan Regulasi Investasi

Bagi Indonesia, industri ritel berperan cukup signifikan, baik dari sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Pada 2016, peranan industri ritel yang tergabung pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, mengisi sekitar 10% terhadap PDB. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, industri ritel (masuk ke sektor perdagangan) menyerap hingga 26 juta lebih tenaga kerja. Jumlah tersebut menyumbang sekitar 23% dari penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2016.

Melihat perkembangan yang ada, banyak ‘pemain’ tertarik berinvestasi pada sektor ritel. Jika melihat realisasi investasi pada sektor tersebut, potensinya masih cukup tinggi. Pada 2016, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat US$ 670 juta atau sekitar 2,3% dari total PMA. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 4,5 miliar atau 2% dari total PMDN. Namun demikian, regulasi di Indonesia tidak sepenuhnya mengizinkan keterlibatan asing dalam porsi yang signifikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan keberpihakan terhadap sumberdaya lokal.

Melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Indonesia telah tegas memberi batasan keterlibatan asing dalam investasi atau lebih lazim disebut Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurut Perpres No. 44 Tahun 2016, ada tiga kategori bidang usaha dalam penanaman modal yaitu: terbuka, tertutup, dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bermakna bahwa bidang usaha tersebut dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Sementara itu, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, terdiri atas dua kategori yaitu: (i) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, dan (ii) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Persyaratannya adalah: (i) batasan kepemilikan modal asing; (ii) lokasi tertentu; (iii) perizinan khusus; (iv) modal dalam negeri 100%; dan/atau, (v) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerja sama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Pada sektor perdagangan, dari 47 peluang investasi, hanya 7 terbuka bagi asing. Pada sektor ritel, salah satu keterlibatan asing sebesar 67% pada kegiatan "penggunaan ruangan sebesar minimal 400 m2 dan maksimal 2.000 m2 dan berada di dalam mall". Peluang lainnya mensyaratkan 100% modal dalam negeri.

Artinya, aktivitas pemain lintas negara cukup terbatas. Namun demikian, aturan yang membatasi keterlibatan asing masih memiliki celah untuk dilanggar. Salah satu caranya melalui praktik nominee.

Salah satu aktivitas yang terendus praktik nominee adalah penjualan barang-barang bermerek (branded). Asia Luxury Index 2016 menetapkan Indonesia sebagai salah negara dengan penjualan barang-barang bermerek terbesar di Asia. Pada 2016, pertumbuhan penjualan barang-barang mewah di Indonesia mencapai 84%. Permintaan barang-barang baru terutama untuk tas, barang-barang kulit berukuran kecil, dan sepatu. Sedangkan permintaan untuk barang-barang yang sebelumnya pernah dimiliki dan/atau dipakai (pre-owned) terutama pada jenis tas, sepatu, dan aksesoris.

Praktik nominee pada bisnis penjualan barang-barang bermerek dapat terjadi melalui dua kondisi. Pertama, untuk persyaratan penanaman modal dalam negeri 100%, maka investor asing masuk melalui pemberian dana pendirian dan operasional perusahaan. Meski dalam akte perusahaan, identitas investor asing tersebut tidak tercantum.

Kedua, penanaman modal asing dibatasi pada level tertentu, misalnya maksimal 40%. Pada kondisi tertentu, investor asing ingin menaikkan kepemilikan saham di atas ketentuan, sebagai alasan untuk ekspansi perusahaan. Namun, secara aturan, tambahan porsi saham tersebut akan melanggar aturan atau investasi menjadi skema PMA. Namun, hal itu dapat diakali melalui nominee agreement antara pemilik saham, misalnya menjadi 70%, bahkan menjadi kepemilikan penuh.

Apakah semua bisnis ritel barang-barang branded atau merek-merek high end yang tersebar di mall-mall mewah di Indonesia memang benar dimiliki seluruhnya oleh investor Indonesia sesuai peraturan? Atau adakah investor asing yang sebenarnya berada di belakangnya?

Praktik nominee berdampak buruk bagi perekonomian melalui berbagai jalur. Jalur pertama adalah penguasaan sumberdaya lokal oleh asing, sehingga hilangnya nilai tambah bagi perekonomian. Nilai tambah tersebut dapat berupa pajak, repatriasi modal dan keuntungan (devisa), dan bahkan penyerapan tenaga kerja. Jalur kedua dapat dilihat dari kepastian hukum dan persaingan usaha. Terjadinya praktik nominee menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menemukan praktik-praktik pelanggan terhadap undang-undang. Sehingga, daya saing perekonomian tidak akan kunjung membaik. Selain itu, praktik nominee berpeluang menciptakan persaingan usaha tidak sehat, karena kekuatan dana asing akan mengalahkan pemain lokal. Dengan dukungan dana besar, praktik nominee dapat mematikan pasar industri sejenis, yang sebagian besar dijalankan oleh pemain lokal.

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menghilangkan potensi terjadinya praktik nominee. Pertama, penegakan regulasi. Regulator harus menyadari adanya praktik-praktik nominee terjadi di Indonesia dan memberikan dampak buruk. Untuk itu, perlu koordinasi lintas K/L terutama perdagangan, BKPM, Kementerian Keuangan, dan KPPU.

Kedua, sosialisasi DNI perlu dilakukan kepada pelaku ekonomi domestik dan asing secara memadai, sehingga mereka memahami implikasi hukum dari pelanggaran DNI melalui praktik nominee. Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DNI secara berkelanjutan dengan berbagai inovasi dan sistem deteksi dini.

Deteksi dini dapat dimulai dengan memperhatikan perkembangan ekonomi sektoral. Misalnya pertumbuhan sektor perdagangan sangat tinggi, namun tidak menggerakkan sektor terkait (backward and forward) maka patut dicurigai ada pelanggaran DNI. Pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga juga dapat menjadi langkah positif dalam pengawasan aturan DNI.



Abdul Manap Pulungan, Peneliti Indef


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!