ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Mengakhiri Subsidi BBM
Selasa, 10 Januari 2012 | 10:42

Tekad pemerintah memberlakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sudah bulat. Mulai 1 April 2012, pembatasan diberlakukan terhadap mobil pribadi di Jawa dan Bali. Pada 2013 dan 2014, kebijakan itu diperluas ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bukan keputusan gagahgagahan. Bukan pula kebijakan yang dibuat dalam semalam. Keputusan itu merupakan amanat konstitusi. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, pemerintah harus mengalokasikan BBM bersubsidi secara tepat sasaran melalui pembatasan konsumsi.

Keputusan membatasi konsumsi BBM bersubsidi merupakan hasil kontemplasi yang panjang. Pemerintah bahkan sempat dianggap plinplan, mundur-maju, tak berani mengambil risiko. Hingga kini, pro-kontra masih bermunculan. Banyak pihak yang bertanya-tanya, kenapa pemerintah tidak menaikkan saja harga BBM bersubsidi secara bertahap.

Kita memahami keputusan pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti sekarang, sungguh berisiko jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.

Sekalipun bertahap, kenaikan harga BBM bersubsidi rentan memicu inflasi. Apalagi mulai 1 April mendatang, pemerintah juga berniat menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Menaikkan harga BBM bersubsidi bersamaan dengan kenaikan TDL adalah tindakan yang gegabah.

Kalangan ekonom, pebisnis, dan Komite Ekonomi Nasional (KEN) juga sudah lama mengingatkan bahwa puncak krisis global kemungkinan terjadi tahun ini. Jika dalam kondisi ini ada kenaikan harga BBM, Indonesia bakal sulit menghadapi dampak buruk krisis global.

Di pasar global, harga minyak mentah kemungkinan naik seiring pulihnya ekonomi AS. Dalam hal itu, ekonomi Indonesia tahun ini dihantui krisis pangan akibat cuaca ekstrem, dan imoported inflation akibat banjir produk impor setelah negaranegara pemasok mengalihkan pasarnya dari negara-negara maju yang terjangkit krisis, ke Indonesia.

Adalah hal yang kurang terpuji dan patut diwaspadai jika belakangan ini banyak politisi dan anggota parlemen menyerang kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Bukankah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi merupakan amanat konstitusi? Jika tak setuju, kenapa tidak disampaikan saat RUU No 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dibahas di parlemen? Jangan-jangan mereka hendak memancing di air keruh?

Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dana hasil pembatasan BBM bersubsidi dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, terutama jaringan transportasi publik yang selama ini terabaikan, seperti jalan tol, rel kereta api, bandara, pelabuhan, monorel, dan mass rapid transit (MRT). Dana itu pun bisa digunakan untuk mendukung programprogram pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang lebih tepat sasaran.

Dengan adanya pembatasan tersebut, bangsa kita juga akan terbebas dari candu subsidi. Bukankah subsidi BBM justru dinikmati orang-orang yang tidak berhak? Tapi kita perlu terus mengingatkan pemerintah bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi memendam risiko besar. Jika tidak diimplementasikan dengan baik, program ini bisa melahirkan moral hazard seperti pasar gelap BBM bersubsidi. Dampak negatif lain yang perlu diwaspadai adalah terjadinya kekacauan (chaos) yang timbul akibat tidak tersedianya BBM sesuai kebutuhan.

Maka pemerintah mutlak harus menyiapkan diri sebaik mungkin, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun stok BBM. Apalagi pemerintah juga akan mendorong penggunaan liquefied gas for vehicles (LGV) dan compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti BBM. Jika tidak siap, pengalihan konsumsi BBM ke LGV dan CNG malah bakal melahirkan masalah baru yang lebih runyam.

Kita juga perlu terus mendorong pemerintah lebih tegas menekan Pertamina dan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar menggenjot produksi minyaknya, selain menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor migas nasional. Setiap tahun, produksi minyak mentah yang bisa dijual (lifting) selalu di bawah target gara-gara produksi mereka anjlok.

Padahal, pencapaian lifting sangat menentukan ketahanan stok minyak nasional. Jika lifting minyak bisa dioptimalkan, penerimaan negara naik berlipat, sehingga bisa digunakan untuk membiayai lebih banyak proyek pembangunan. Kita juga tak perlu dipusingkan oleh fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!