ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Menteri Susi Akan Ubah Kebijakan Garam
Oleh Damiana Simanjuntak | Minggu, 18 Juni 2017 | 15:39

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan garam nasional. Kebijakan yang baru akan memastikan pasokan garam di dalam negeri tetap terjaga, di sisi lain petani tidak dirugikan atas kebijakan itu.

 

Namun demikian, perubahan kebijakan akan dilakukan setelah proses penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan izin impor oleh PT Garam tuntas.

 

Menteri Susi mengatakan, saat ini masih ada kecenderungan terjadi ambiguitas pada kebijakan tata niaga garam di Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan menetapkan kebijakan yang menjaga pasokan garam di dalam negeri tetap aman dan tetap tidak merugikan petani garam nasional.

 

“Saya belum bisa bilang apakah perubahan kebijakan itu terkait permen (peraturan menteri) atau apa. Karena, kita belum tahu penyebabnya apa (kasus impor garam). Penyelidikan belum selesai,” kata dia di Jakarta, Jumat (16/6).

 

Susi menambahkan, pihaknya menunggu proses penyelidikan atas kasus dugaan penyalahgunaan izin impor garam selesai. Hingga saat ini, penyelidikan oleh Kepolisian RI sedang mencari informasi akar penyebab kasus tersebut.

 

“Yang jelas, perubahan kebijakan ini tidak boleh menyurutkan semangat pemerintah dalam memperbaiki tata niaga pangan, karena kartel pangan di Indonesia itu luar biasa,” kata Menteri Susi.

 

Susi menuturkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya berwenang memberikan rekomendasi untuk impor garam konsumsi debagaimana ditetapkan dalam Permendag No 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

 

“Kalau stok nasional untuk garam konsumsi kurang maka PT Garam harus beli (impor). Hanya PT Garam, ini mengubah kebijakan sebelumnya yang menyatakan semua orang bisa mengimpor. Sekarang, impor menjadi satu pintu untuk lebih mudah mengontrolnya,” kata Susi.

 

Susi menjelaskan, impor oleh PT Garam dimaksudkan untuk menjaga pasokan sehingga kebutuhan berimbang tanpa merugikan petani garam.

 

“Bahwa kemudian ada kemungkinan disalahgunakan, baru kemungkinan ya, karena indikasinya ada permainan yang menjebak sana sini juga kelihatan sekali. Dan sebetulnya garam konsumsi dan industri sama saja, garam industri bisa dikonsumsi. Ini yang menjadi persoalan sejak dulu,” kata Susi. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/kkp-terus-berkonsultasi-dengan-bareskrim/161730


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!