ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Urgensi Reformulasi DAU
Oleh Joko Tri Haryanto | Senin, 20 Maret 2017 | 18:05

Secara umum, APBN 2017 didasarkan kepada prinsip efisiensi serta mengutamakan belanja yang mendasar dan bersifat produktif. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan semakin beratnya tantangan perekonomian tahun 2017 akibat kondisi ekonomi global yang belum menentu, sekaligus tekanan politik domestik yang meningkat. Untungnya, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah relatif kondusif sehingga mampu menurunkan suhu yang awalnya sempat mencemaskan.

Karenanya tak salah jika pemerintah dan DPR menyusun beberapa asumsi makro lebih bersifat realistis. Target pertumbuhan ekonomi misalnya, hanya dipatok 5,1% lebih rendah dibandingkan dengan APBN-P 2016 sebesar 5,2%. Hal yang sama juga terlihat pada penetapan asumsi inflasi, nilai tukar dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

Kehati-hatian dalam penyusunan anggaran 2017, tentu berimbas kepada penyesuaian beberapa alokasi belanja negara. Jika di dalam APBN-P 2016, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.082,9 triliun maka pada APBN 2017 dipangkas menjadi Rp 2.080,5 triliun. Anggaran untuk belanja pemerintah pusat di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) juga mengalami penyesuaian. Focusing anggaran juga tetap pada belanja infrastruktur dan belanja sosial, melalui kebijakan mempertahankan anggaran kesehatan 5% dan pendidikan 20% sekaligus meningkatkan percepatan dan kualitas penyerapan anggaran sembari berinovasi dalam mekanisme pembiayaan non-APBN.

Strategi yang sama juga berlaku untuk sisi pendapatan negara. Namun, khusus pada 2017, pemerintah menggelar strategi yang sedikit berbeda. Penetapan target pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan pada 2017 didasarkan kepada perhitungan outlook realisasi APBN-P 2016. Dengan demikian, momok melesetnya target perpajakan yang berdampak kepada defisit APBN dalam beberapa periode terakhir dapat dihindari. Di sisi lain, pemerintah terus melanjutkan berbagai program dan kebijakan tax amnesty, peningkatan tax base dan tax complieance, perbaikan regulasi perpajakan, penambahan daftar barang kena cukai (BKC) serta memajukan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi.



Reformulasi DAU

Di mata penulis, terobosan terpenting sebetulnya justru dilakukan terkait belanja Transfer ke Daerah (TkD) khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Sudah menjadi rahasia umum bahwa DAU yang awalnya dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah (horisontal imbalances), dalam implementasinya justru hanya terdistribusikan untuk belanja rutin aparatur semata tanpa memberikan efek kreativitas dan pembangunan di daerah.

Ada semacam asimetrik informasi yang menyebutkan bahwa DAU wajib dialokasikan untuk pembayaran gaji PNSD sekaligus tabu untuk digunakan sebagai dana pembangunan di daerah. Padahal, sejujurnya sumber pembayaran gaji PNSD itu didapat dari APBD, bukan DAU semata. Akibatnya, dari hasil analisis penulis, di hampir seluruh daerah di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2014, alokasi DAU untuk belanja operasional rutin mencapai 75%.

Ketika besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah masih rata-rata berkisar 10%-15%, maka sumber pembiayaan infrastruktur dan pembangunan di daerah menjadi terkendala. Padahal agenda penting di daerah juga relatif sangat banyak, misalnya pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengembangan industri kecil, gender dan lainnya. Akhirnya, daerah melakukan kebijakan pembangunan secara sporadis. Dan output yang dihasilkan juga menjadi tidak optimal. Sebagai bukti, misalnya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah yang hanya bergerak dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 69,55 tahun 2015. Belum lagi persoalan dana mengendap (iddle fund) di daerah yang setiap tahunnya selalu menjadi permasalahan serta penurunan angka kemiskinan yang stagnan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang belum memuaskan.

Karenanya, pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijakan terkait reformulasi DAU 2017. Pertama: adanya kewajiban kepada daerah untuk wajib mengalokasikan minimal 25% anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) kepada sektor infrastruktur. Kepada daerah yang nantinya terbukti tidak mengalokasikan DAU minimal 25% kepada pembangunan infrastruktur di daerahnya, pemerintah akan mengenakan sanksi yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Jika merujuk kepada alokasi DAU di APBN 2017 sebesar Rp 410,8 triliun, maka besaran minimal yang wajib disediakan daerah untuk pembangunan infrastrukturnya minimal Rp 125,9 triliun. Jika ditambah dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 173,4 triliun dengan alokasi fisik mencapai Rp 58,3 triliun, maka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan dapat dipercepat.

Untuk mengurai permasalahan dana mengendap di daerah, pemerintah juga sudah mengeluarkan beleid PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non-Tunai. Ada juga PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 yang sepertinya cukup membuat daerah berpikir seribu kali jika ingin mengacuhkan.

Yang terakhir, pemerintah juga berencana untuk mengubah perhitungan alokasi DAU. Sebelumnya dasar perhitungan DAU memperhitungkan jumlah PNSD dan celah fiskal. Celah fiskal sendiri didapatkan dari hasil selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) yang terdiri dari jumlah penduduk (JP), luas wilayah (LW), IPM, PDRB dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Ke depannya, IKK akan dikeluarkan dari variabel kebutuhan fiskal dan dijadikan faktor pengali dengan harapan dana yang diterima oleh daerah betul-betul riil.



Joko Tri Haryanto, Peneliti, BKF, Kemenkeu

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja)




Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!