ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Grab Minta Aturan Taksi Online Ditunda 9 Bulan
Oleh Thresa Sandra Desfika dan Emanuel Kure | Sabtu, 18 Maret 2017 | 17:48

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata (kiri) bersama Ketua Bidang Advokasi, Masyarakat Transportasi Indonesia, Darmaningtyas (kanan) dan Pengemudi GrabCar/Mitra Pengemudi GrabCar, Puguh Winarko saat acara
konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/3). Beritasatu Photo/Uthan A Rachim Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata (kiri) bersama Ketua Bidang Advokasi, Masyarakat Transportasi Indonesia, Darmaningtyas (kanan) dan Pengemudi GrabCar/Mitra Pengemudi GrabCar, Puguh Winarko saat acara konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/3). Beritasatu Photo/Uthan A Rachim

JAKARTA – Grab, platform pemesanan transportasi online, meminta Kementerian Perhubungan untuk menangguhkan penerapan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32 Tahun 2016 selama 9 bulan ke depan. Alasannya, pihak Grab ingin terlebih dahulu melakukan comply, baik terhadap mitra pengemudi maupun terhadap aturan-aturan baru yang bakal diterapkan.

 

Pemerintah sudah memutuskan untuk mulai menerapkan revisi Permenhub 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tersebut mulai 1 April 2017.

 

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, pihaknya menyambut baik dan memandang revisi Permenhub 32/2016 sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap industri ridehailing. Apa yang telah diputuskan pemerintah melalui revisi tersebut merupakan hak pemerintah dalam mengatur regulasi transportasi online di Indonesia.

 

Namun, di sisi lain, Ridzki menyayangkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan melalui Permenhub tersebut berpotensi membawa bangsa ini melangkah mundur. Sebab, kebijakan tersebut kontra kemajuan, kontra produktivitas, serta dapat merugikan konsumen maupun mitra pengemudi.

 

“Ini menjadi kekhawatiran kami. Melihat adanya kecenderungan bahwa beberapa poin revisi tidak berpihak pada kepentingan para pengguna layanan, masyarakat, dan ratusan mitra pengemudi yang terhubung ke platform kami. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk memberikan masa tenggang penerapan Permenhub tersebut selama 9 bulan,” kata Ridzki dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, (17/3).

 

Menurut Ridzki, terdapat tiga poin dalam Permenhub tersebut yang bakal membawa Indonesia melangkah mundur. Yaitu, terkait penerapan tariff atas dan tarif bawah, pembatasan kuota kendaraan, serta pembalikan nama pada STNK.

 

“Kebijakan ini akan berdampak pada ratusan ribu mitra online yang bermitra dengan kami. Di sisi lain, masyarakat pengguna akan dirugikan karena layanan akan semakin berkurang, dan harga akan semakin mahal,” ujar Ridzki. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/infrastructure/pemerintah-intervensi-mekanisme-penetapan-tarif/157869


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.