ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

GRAB MINTA ATURAN TAKSI ONLINE DITUNDA 9 BULAN (2)

Pemerintah Intervensi Mekanisme Penetapan Tarif
Oleh Thresa Sandra Desfika dan Emanuel Kurea | Sabtu, 18 Maret 2017 | 17:44

Terkait kebijakan penerapan tarif atas dan tarif bawah, kata Ridzki, pemerintah telah melakukan intervensi mekanisme penetapan tarif, yang seharusnya itu menjadi mekanisme pasar. Konsumen dinilai akan membayar lebih dari apa yang mereka butuhkan.

 

“Jika pembatasan tarif dilakukan, banyak orang yang menggunakan Grab saat ini tidak mampu lagi menikmati layanan transportasi yang aman untuk sampai ke tujuan. Di sisi lain, akan terjadi pembatasan suplai, mitra pengemudi kami tidak mendapatkan kompensasi yang adil atas jasa mereka. Dengan demikian, pasar akan terganggu, dan akhirnya penumpang dan mitra pengemudi merugi,” jelas Ridzki.

 

Perihal kebijakan pembatasan kuota kendaraan, dia menilai akan berdampak pada pembatasan akses masyarakat dalam menikmati layanan Grab. Pembatasan ini akan menguntungkan pelaku usaha transportasi konvensional.

 

“Ini berarti kompetisi akan dimatikan, kemajuan akan terhambat. Dampak lainnya, kualitas layanan akan stagnan, serta praktik monopoli pasar pun tidak terhindarkan,” ungkap Ridzki.

 

Sedangkan terkait pembalikan nama pada STNK, poin ini dinilai sangat mengecewakan mitra pengemudi online. Pemerintah dinilai telah merampas hak mereka utuk memiliki mobil sendiri, serta memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. “Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan,” tegas Ridzki.

 

Sedangkan kebijakan yang dinilai mendukung keberadaan transportasi online melalui Permenhub tersebut, di antaranya terkait uji KIR, lisensi sewa, serta hal-hal yang pada prinsipnya mendukung keamanan dan kenyamanan penumpang maupun mitra pengemudi. Meski demikian, hal-hal tersebut, akan dibicarakan lagi dengan pihak pemerintah.

 

“Intinya, yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan, tentu kami sangat mendukung. Karena itu berkaitan dengan hak-hak untuk mendapatkan layanan dan jasa yang sesuai dengan kepentingan umum,” tutur Ridzki.

 

Ketika disinggung terkait upaya hukum yang akan dilakukan Grab, apabila pemerintah bersikukuh menerapkan aturan tersebut, Ridzki menuturkan, itu haknya pemerintah, dan pihaknya tidak bisa mengintervensi kebijakan pemerintah. Namun, dia meminta pemerintah untuk berpikir ulang terkait penerapan PM tersebut demi kenyamanan para penumpang maupun pengemudi.

 

“Apa yang telah diputuskan, tetap menjadi keputusan pemerintah. Namun, kami berharap pemerintah memperhatikan nasib pengemudi dan penumpang. Pemerintah diharapkan berlaku bijak, sehingga dapat memberikan dampak yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” tandas Ridzki. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/taksi-online-untungkan-pengemudi/157868


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.