ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Februari 2017
BS logo

Generasi (in) Toleran
Oleh Benni Setiawan | Jumat, 17 Februari 2017 | 0:08

Wajah suram masih menyelimuti keberagamaan tahun 2016. Hal ini tampak jelas dengan masih tingginya angka intoleransi di Indonesia. Setara Institute, misalnya, mencatat ada 208 peristiwa intoleransi dan 270 tindakan intoleransi pada 2016.

 

Dalam catatan itu Jawa Barat tetap memimpin dalam kasus ini, yaitu dengan jumlah 41 kasus. Kemudian disusul Jakarta (31 kasus), Jawa Timur (22), Jawa Tengah (14), dan Bangka Belitung (11).

 

Adapun dari aktor intoleransi, 42 kasus kekerasan dilakukan warga, disusul aliansi ormas Islam (30), Majelis Ulama Indonesia (17), Front Pembela Islam/FPI (16), dan perusahaan (4). Bentuk kasus berupa intoleransi (39), penyesatan (15), intimidasi (9), ucapan kebencian (6), ancaman (5), pelarangan pendirian tempat ibadah (5), pembakaran properti (5), dan pembubaran kegiatan keagamaan (5). Meski demikian, negara tetap menjadi aktor utama kasus-kasus intoleransi tahun 2016. Tercatat 140 kasus intoleransi dilakukan Negara pada 2016, meningkat dari 96 kasus tahun sebelumnya. Institusi kepolisian mendominasi dengan 37 kasus, disusul pemerintah kabupaten/kota (35), institusi pendidikan (9), Kementerian Agama (9), dan kejaksaan (8).

 

Kekerasan yang dilakukan Negara pada 2016 ada 208 kasus, meningkat dibanding tahun 2014 (134) dan 2015 (197). Tren serupa ditunjukkan kalangan aktor non-negara yakni 177 kasus pada 2014, 236 kasus di 2015, dan 270 kasus tahun 2016.

 

Data tersebut dikuatkan oleh laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas HAM, tercatat ada 97 kasus. Data ini meningkat, karena pada 2014 tercatat ada 76 kasus dan 87 kasus pada 2015. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa kasus intoleransi di Indonesia masih cukup tinggi?

 

Nafas Keadaban

Intoleransi yang kian meningkat menjadi bukti betapa keberagamaan di Indonesia belum menyatu dalam nafas keadaban. Masih ada sebagian kecil golongan yang ingin memaksakan kehendaknya atas dasar perspektifnya sendiri. Ironisnya mereka sering mendasarkan hal itu pada keyakinan keagamaan tertentu. Keyakinan keagamaan seakan menjadi pembenar atas tindakan yang kurang terpuji. Namun, di sisi lain, masih ada juga sebagian kelompok yang atas nama Pancasila, UUD 1945, dan hukum yang berlaku berlindung sembari menyerang kelompok lain.

 

Simbol kenegaraan yang dibenarkan secara hokum dan moral tersebut seakan juga dibajak oleh sebagian orang demi mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok. Pertarungan dua hal itu seringkali menimbulkan masalah. Masalah yang muncul adalah pertarungan dua terma terkait intoleransi. Satu kelompok memandang seseorang bertindak intoleran berdasarkan keyakinan dan perspektif keimanan masing-masing.

 

Di sisi yang lain—dan ini yang sok nasionalis dan mendaku pembela Pancasila—adalah menyerang orang lain atas dasar tak setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dua kelompok itu dalam pandangan saya sama-sama memosisikan diri sebagai pihak yang paling benar (truth claim). Saat kebenaran dimaknai dalam satu perspektif, maka semua akan salah. Seseorang akan terjatuh pada posisi yang tidak netral dan cenderung menggunakan legitimasi yang sak geleme dewe (sesuka hatinya).

 

Perebutan Makna

Perebutan makna kebenaran pun akhirnya menjadi pertarungan bebas penuh dengan klaim toleran dan intoleran. Saat itu terjadi, maka tidak akan pernah ketemu makna kalimatus sawa (kata persatuan). Makna yang muncul adalah perseteruan tak berujung atas klaim-klaim kebenaran penuh dengan kepentingan pribadi dan golongan.

 

Oleh karena itu, perebutan makna toleran dan intoleran perlu kembali pada hakikat keberagamaan yang sehat. Artinya, seseorang menyerang, menyalahkan, dan membenarkan bukan atas dasar kepentingan sesaat. Namun, selayaknya didasarkan pada cita nasional keindonesiaan menuju masyarakat berkeadilan sosial berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Saat semua kelompok merujuk pada hal tersebut, maka intoleransi akan berbuah menjadi toleransi.

 

Masyarakat pun akan mewujud dalam sebuah komunitas beradab—bonnum commune, meminjam istilah Hannah Arendt. Keberkahan, kesejahteraan, dan keadilan pun akan menjadi hadiah atas kerja keras itu. Semua itu hanya dapat mewujud saat setiap orang menjadi generasi toleran. Generasi yang senantiasa mendasarkan hidup atas keagungan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan. Mereka jauh dari rasa benci antarsesama. Mereka pun selalu mendasarkan pandangan pada nilai dasar kemanusiaan yang mulia, bukan pada kepentingan kelompok dan politik aliran.

 

Generasi toleran pun tumbuh dari proses pemahaman yang baik atas kondisi kebangsaan. Artinya, mereka bukan berada pada pihak yang saling mendukung atau mencela. Namun, senantiasa menjadi umatan washatan (umat tengahan). Umat tengahan (moderat) adalah mereka yang senantiasa resah saat nilai-nilai kenegaraan dan keagamaan dibajak oleh beberapa orang demi memuluskan cita politik. Mereka pun akan bangkit dan menjadi solusi bagi kebangsaan berdasar kebenaran, keberanian, dan niat tulus menyelesaikan masalah kebangsaan dan keumatan.

 

Intoleransi yang kini meningkat dalam pandangan beberapa lembaga menjadi bukti betapa bangsa Indonesia membutuhkan penggerak, pengayom, dan penegak aturan berdasarkan niat tulus dan bertindak atas nama kebenaran. Mereka tak tertarik oleh hiruk pikuk perebutan citra dan kekuasaan yang kian gaduh. Pada akhirnya, mari menjadi generasi toleran. Generasi emas Indonesia yang bersikap adil sejak dalam pikiran.

 

Benni Setiawan, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta, Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity. Tulisan ini pendapat pribadi.


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!