ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 26 Juni 2017
BS logo

Memetakan Kerawanan Jalur Mudik
Oleh Paulus Mujiran | Minggu, 18 Juni 2017 | 7:07

Salah satu ritual kolosal menjelang Lebaran ialah penduduk perkotaan berbondong-bondong menuju kampong halamannya yang dikenal dengan tradisi mudik. Mudik merupakan ajang nostalgia penduduk kota –yang notabene berasal dari desa—terhadap kehidupan kampong halaman.

 

Kembali ke udik tempat menimba energi baru di tengah penatnya kehidupan kota. Tidak ada yang tahu pasti kapan tradisi mudik ini dimulai. Namun beberapa literature menulis semenjak urbanisasi marak pada tahun 1970-an karena geliat pembangunan kota mudik mulai semarak.

 

Tradisi mudik ini membawa kerepotan bagi pemudik sendiri, pemerintah maupun sanak saudara di kampong halaman. Bagi pemudik untuk bisa menjalankan acara pulang ke kampung halaman dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Mereka harus menyisihkan pengeluaran yang tidak sedikit. Bahkan tabungan selama setahun sering habis untuk mudik. Pengeluaran yang tidak sedikit itu dipergunakan untuk ongkos perjalanan, menyewa kendaraan, berbelanja konsumtif dan kebutuhan lain selama perjalanan.

 

Tak jarang mereka menempuh perjalanan berisiko. Tahun lalu pemudik terpaksa dihadang kemacetan puluhan jam di pintu keluar tol Brebes Timur atau dikenal dengan “brexit”. Bagi pemerintah, mudik seakan menjadi ritual tahunan yang harus dibereskan. Bahkan untuk itu pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit demi perjalanan yang aman dan nyaman terutama untuk perbaikan jalan. Meski perjalanan mudik masih akan terjadi hari-hari terakhir puasa Ramadan atau menjelang Lebaran, memetakan kerawanan jalur mudik sangatlah penting.

 

Pertama, dibandingkan tahun lalu pemudik yang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur cukup “dimanjakan” dengan jalan tol. Jika semuanya lancar sesuai rencana, pemudik akan melintasi tol dari Jakar ta sampai Brexit, kemudian disambung dengan tol fungsional sampai Gringsing, Kabupaten Batang atau Weleri, Kabupaten Kendal bahkan Ngalian, Kota Semarang. Ini tentu mempermudah pemudik sampai ke kampung halaman. Meski dengan lapisan beton mutu rendah (low concentrate) dipastikan memperlancar arus pemudik ketimbang tahun lalu.

 

Meski begitu tetap harus diwaspadai. Promosi besar-besaran dari pemerintah dan media massa membuat pemudik yang sebenarnya harus pintar memilih jalan, tergiur untuk mempergunakan jalan tol. Tahun lalu semua kendaraan pemudik tumpek blek di jalan tol sehingga kemacetan parah tidak terhindarkan. Jalan tol tidak didesain untuk cepat segera keluar atau mengurai kemacetan manakala ada masalah.

 

Tidak mengherankan begitu kemacetan terjadi ribuan bahkan jutaan kendaraan terjebak dalam kemacetan parah. Apalagi antisipasi dari pengelola jalan tol seperti penyediaan warung makan, bahan bakar dan tempat istirahat tidak tersedia. Pengalaman kemacetan panjang di brexit adalah contoh buruk yang tidak boleh terulang dalam perjalanan mudik tahun 2017.

 

Kedua, tetap harus diantisipasi kota yang menjadi tujuan akhir atau jalur exit tol baik di Gringsing, Batang maupun Weleri, Kendal. Setelah mereka menempuh perjalanan secara lancar melalui jalan tol dan tol fungsional dengan kecepatan tinggi secara bersamaan, mereka akan exit untuk masuk jalur pantura.

 

Titik temu antara tol fungsional dan jalan pantura pasti akan memicu kemacetan parah. Jalan pantura pasti tidak akan siap menerima pemudik dalam jumlah yang amat besar dalam sekejap. Daya tampung jalan pantura tidaklah siap menerima luapan jumlah pemudik. Ini hanya memindah persoalan seperti halnya di brexit. Dan sekarang menjadi Gringsing exit atau Gringxit atau Weleri exit atau Welexit.

 

Ketiga, pekerjaan rumah yang pasti akan berulang adalah pemudik dengan sepeda motor. Berfungsinya jalan tol dari Jakarta sampai Jawa Tengah bahkan Jawa Timur tentu dipandang pengendara sepeda motor sebagai angin segar. Mereka beranggapan jalur konvensional pantura pasti lengang karena semua mobil berpindah ke jalan tol. Gencarnya promosi penggunaan tol seringkali mengurangi kewaspadaan di jalur pantura. Akibatnya pemudik bersepeda motor bebas kebut-kebutan di jalur pantura.

 

Sangat beralasan manakala pemerintah tetap memfasilitasi mudik secara gratis bagi pengendara sepeda motor baik dengan angkutan truk, bus, kereta api atau pun kapal perang milik TNI seperti biasanya. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik, mereka sejak dini diarahkan untuk memindahkan moda ke angkutan missal itu.

 

Bagaimanapun mereka harus disadarkan betapa berisikonya menempuh perjalanan jauh dalam kondisi cuaca yang masih belum menentu. Pemerintah dapat melibatkan penduduk sekitar terutama di jalur fungsional. Yang harus diwaspadai karena beberapa jalur tol darurat adalah jalan baru yang melewati hutan, maka patroli keamanan sangat penting.

 

Jangan sampai pemudik menjadi sasaran kejahatan seperti bajing loncat, pemerasan atau begal jalanan yang mengganggu kenyamanan pemudik. Bagaimanapun juga ritual mudik yang hanya sekali setahun, perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jalur mudik harus dikelola secara professional agar tidak menyengsarakan rakyat.

 

Paulus Mujiran, Pengamat sosial, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.