ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Februari 2017
BS logo

Memilih Sosok Negarawan
Oleh Paulus Mujiran | Rabu, 15 Februari 2017 | 7:16

Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 15 Februari 2017 tinggal menunggu hitungan hari. Ketika Indonesia masih didera dengan persoalan korupsi, intoleransi keberagaman, pembalakan hutan dan perusakan lingkungan, banjir dan bencana alam, pilkada memberi harapan perubahan bangsa menjadi lebih baik. Tak terkecuali, bagi warga DKI Jakarta, tanggal 15 Februari 2017 dengan sendirinya mempunyai makna istimewa. Tak peduli bagi warga atau konstituen, politisi, dan partai politik.

Dalam perhelatan pilkada, kita mencari sosok negarawan dengan ciri, pertama, memiliki kemampuan yang sangat cemerlang dan jeli, merupakan bakat terpadu dengan keberanian melawan arus dan bertekad melakukan perubahan struktural. Kedua, berusaha memasuki hal-hal yang total baru, memilih menjadi pelopor atau pionir. Ketiga, karena yang dikemukakan adalah hal total baru maka konsep yang dikemukakan menjadi mengejutkan dan meragukan pihak-pihak yang masih berpikir dalam pola lama.

Keempat
, menawarkan solusi yang tuntas dalam reformasi total yang positif dan konstruktif yang mampu menawarkan revolusi konstrukktif. Kelima, mampu menawarkan harapan dan peluang nyata, mampu membangun harga diri nyata dan bernilai tinggi. Keenam, berani menghadapi risiko bertentangan dengan rezim atau kekuatan yang berkuasa (Mahfud MD, 2001).

Sosok yang harus dipilih dalam pilkada ialah seorang negarawan yang selalu memikirkan nasib bangsa dan negara sebagai suatu kesatuan yang utuh, serta tidak mementingkan diri sendiri dan kelompok politiknya. Salah satu kepribadian seorang negarawan ialah sikap rendah hati. Kekuasaan tidak membuat sombong, angkuh dan merendahkan martabat orang lain. Karakter seorang negarawan terbentuk melalui pembatinan pengalaman selama bertahun-tahun dan tidak diperoleh dengan instan.

Seorang negarawan harus mampu mempertaruhkan dirinya, pribadi dan golongannya di atas kepentingan umum. Sosok negarawan bukan penjaga citra dengan pencitraan. Dalam membuat keputusan, ia tegas namun bebas kepentingan karena tidak mencari keuntungan.

Pilkada seolah menjadi mantra ajaib yang dipercaya menyelesaikan beragam permasalahan bangsa ini seperti kemiskinan, ketidakpastian hukum, korupsi, kekerasan beragama yang meruyak di Tanah Air. Karena itu, seorang negarawan hidupnya sudah usai.

Ia tidak tergiur dengan harta benda untuk memperkaya diri dan mencari kekayaan secara tidak halal. Ia juga tidak mudah tergoda oleh kemolekan tubuh perempuan yang menodai lembaga perkawinan. Banyak koruptor akhirnya jatuh dalam pelukan uang dan kemolekan perempuan. Yang ia pikirkan ialah nasib bangsa dan negara. Ia tidak mengejar setoran dengan ijon proyek yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatan.

Dari pembicaraan di warung kopi hingga seminar-seminar mewah di hotel berbintang lima, pilkada dan partai mana yang hendak didukung menjadi bahasan utama. Begitu istimewanya peristiwa itu sampai-sampai orang menumpukkan harapan kepada pilkada. Sejak putaran kampanye belum dimulai sudah bertebaran nama-nama kandidat yang hendak berlaga. Ajang debat menjadi bahasan diskusi yang serius.

Tentu demokrasi yang demikian tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa upaya-upaya para pihak bekerja keras mewujudkannya. Pilkada cenderung kotor manakala para pemain di dalamnya tidak mengindahkan etika politik dan hati nurani. Bahkan pilkada bisa menjadi bencana besar bagi rakyat manakala proses pesta demokrasi tidak dikawal dengan komitmen yang nyata kepada rakyat. Kita sudah kenyang dengan banyak pengalaman di masa-masa lalu ketika proses transisi demokrasi kerap mengabaikan norma dan etika. Akhirnya rakyatlah yang menjadi korban dan pelecehan.

Kita berharap dalam pilkada ini menjadi momentum terpilihnya pemimpin yang benar-benar memberi harapan lebih baik. Karena itu rakyat harus diberikan kebebasan dengan nurani yang bersih. Rakyat sudah sangat jenuh dengan pilkada yang konon menjadi ajang pesta rakyat tetapi kenyataan yang berpesta bukanlah rakyat. Yang berpesta pora tetaplah para pemimpin partai, politisi yang mengelabuhi rakyat untuk mendukung mereka tetapi setelah itu aspirasinya tidak pernah didengarkan.

Terhadap maraknya politik uang, misalnya, ungkapan muncul, “ambil uangnya tetapi jangan pilih orangnya” seakan menjadi ungkapan jujur nurani rakyat pada politisi busuk yang mempergunakan dan menghalalkan segala cara agar dapat duduk sebagai pemimpin. Baru sebagai bakal calon saja sudah membeli suara rakyat, apalagi nanti kalau sudah duduk dalam singgasana kekuasaan. Tentu pemimpin yang ber-track record busuk semacam itu tidak perlu diberi kesempatan menjadi pemimpin.

Haryatmoko dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan (2003: 225) mengemukakan tuntutan utama kepada para politisi yang berlaga adalah mengedepankan etika politik sebagai prinsip hidup bersama dan untuk orang lain. Etika politik dipahami sebagai sikap dan perilaku politikus atau warga negara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum dan tidak mementingkan golongannya. Politikus yang menjalankan etika adalah negarawan yang mempunyai keutamaan moral.

Menjadi pemimpin bukan menjadi pemimpi. Menjadi pemimpin adalah merealisasikan harapan rakyat dengan mengorbankan diri sendiri, kepentingan partai demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Seorang pemimpin harus di depan menjadi seorang pemati raga dan ugahari yang berkorban untuk rakyat. Dengan itu, para politisi dan calon pemimpin yang sekarang berlomba-lomba jadilah calon-calon yang menjadi sumber harapan. Seorang pemimpin adalah teladan.

Semoga pemimpin terpilih dalam pilkada benar-benar memberikan secercah harapan akan masa depan bangsa yang lebih baik. Saatnya rakyat diberikan kebebasan nurani untuk memberikan suara. Harapan dan asa rakyat adalah amanah rakyat yang perlu terus dijaga. Pilkada adalah upaya mewujudkan cita-cita besar bangsa bersama rakyat. Kecerdasan dan kearifan diperlukan untuk memilih secara tepat dalam pilkada. Hanya sosok negarawan yang mampu tampil sebagai pemimpin.


Paulus Mujiran, Alumnus S-2 Undip, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!