ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Satgas Pangan dan Instabilitas Harga
Oleh Khudori | Jumat, 16 Juni 2017 | 8:33

Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi. Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan bergerak cepat. Sejak dibentuk 3 Mei 2017, Satgas telah menangani sejumlah kasus, mulai dugaan penimbunan, penyimpangan distribusi hingga penggunaan bahan kimia terlarang. Di Marunda, Jakarta Utara, 17 Mei 2017, Satgas menemukan dugaan penimbunan bawang putih impor 182 ton di gudang.

 

Di Makassar, Satgas setempat mengungkap penyimpangan distribusi gula rafinasi. Gula untuk industri itu dijual bebas secara eceran. Di Lombok Tengah, Satgas mengungkap produsen makanan mi berformalin. Kasuskasus serupa dibongkar di berbagai daerah.

 

Mengungkapan kasus-kasus ini menunjukkan bahwa spekulan dan penimbun itu nyata. Selama ini pemerintah dan aparat suka melempar tudingan spekulan dan penimbun ada di balik kenaikan harga pangan. Mereka berperilaku kartel. Namun, selama berpuluh tahun tidak ada pihak yang diseret ke meja hijau, kecuali kasus-kasus persekongkolan usaha yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 

Namun demikian, pengungkapan kasus-kasus ini memunculkan pertanyaan: ke mana saja aparat penegak hukum selama ini? Mengapa setelah ada Satgas Pangan spekulan/penimbun ditindak. Ditilik dari tujuannya, Satgas Pangan dibentuk untuk menstabilkan harga pangan, terutama menjelang dan saat Ramadan.

 

Tentu penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang culas menjadi shock therapy agar ada efek jera. Akan tetapi stabilisasi harga pangan tentu tidak bisa hanya disandarkan kepada Satgas Pangan. Stabilisasi pangan merupakan upaya terukur dan terintegrasi mulai dari kinerja produksi di hulu, pengadaan, pengaturan harga (di tingkat produsen dan konsumen), distribusi, manajemen stok, subsidi harga bagi keluarga miskin, operasi pasar hingga penindakan hokum di hilir. Semua merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan.

 

Apalagi hanya dilaksanakan secara parsial. Dari sisi produksi dan stok, pemerintah mengklaim produksi sejumlah pangan pokok membaik. Stok berbagai pangan –baik beras, daging sapi, daging ayam, bawang merah, cabai merah dan bawang putih—menjelang dan saat Ramadan lebih cukup. Stok beras lebih 2 juta ton, gula 320 ribu ton, daging beku 37.500 ribu ton, minyak goreng 207 ribu liter, bawang merah 60 ton dan bawang merah 62 ton. Klaim stok pangan cukup semacam ini selalu diulang-ulang.

 

Kenyataannya, kenaikan harga pangan selalu berulang. Kalau stok melimpah, logikanya tidak akan terjadi lonjakan harga yang tinggi meskipun ada kenaikan permintaan. Jika demikian, masalahnya bukan pada stok. Pemerintah lupa, pasokan yang memadai tidak berarti apa-apa apabila rantai distribusi macet, tata niaga buruk, dan ada pelaku dominan dan pemburu rente yang berulah nakal.

 

Secara implisit, pembentukan Satgas Pangan dilandasi kekhawatiran pemerintah terhadap permainan curang pelaku distribusi dan perdagangan yang ingin mengeruk untung besar. Karena itu, selain membentuk Satgas Pangan, pemerintah –lewat Kementerian Perdagangan— mengatur harga pangan.

 

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini pemerintah mengintervensi harga pangan secara langsung lewat penetapan harga di pasar. Inter vensi terbatas dilakukan pada tiga komoditas: gula, minyak goreng dan daging beku. Cakupan kebijakan ini terbatas pada pasar ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Pengusaha ritel anggota Aprindo wajib menjual gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana dan daging beku sesuai harga eceran ter tinggi (HET) masing-masing, yakni sebesar Rp 12.500/kg, Rp 11.000 per liter dan Rp 80.000/kg. Kewajiban itu berlangsung 5 bulan: 10 April hingga 10 September 2017.

 

Pemerintah memilih intervensi harga di ritel karena dua hal. Pertama,rantai pasok di ritel modern sederhana dan pendek. Kedua, semua perusahaan berizin dan terdaftar resmi, sehingga datanya lengkap. Kalau mereka membandel, pemerintah memiliki sejumlah instrument untuk memberi hukuman. Karena itu, ketika diajak berdialog dan diminta menyepakati tingkat keuntungan wajar, mereka boleh dibilang tidak melawan.

 

Pengaturan ini patut diapresiasi. Lewat intervensi harga, pemerintah menandai telah hadir sebagai wasit. Selama ini elastisitas transmisi harga pangan terlalu rendah. Sistem rantai pasok pangan juga tidak efisien. Biaya transaksi rantai pasok pangan amat tinggi. Ujung-ujungnya, balas jasa tidak dinikmati oleh mereka yang berjasa besar, yakni produsen. Intervensi harga pemerintah dimaksudkan untuk mengatur ulang “bagi-bagi kue” keuntungan yang selama ini banyak dinikmati pedagang, tengkulak dan free rider.

 

Di satu sisi, penetapan HET akan membuat harga terkendali. Harapannya, inflasi yang didorong folatilitas harga pangan bisa ditekan. Harus diakui kinerja pengendalian inflasi pemerintah memang kian baik. Dalam tiga tahun terakhir, inflasi terus menurun: dari 8,36% (2014) menjadi 3,35% (2015) dan 3,02% pada 2016. Namun bila dilihat dari sumbernya, pengendalian inflasi masih menyisakan pekerjaan rumah. Inflasi yang rendah disumbang terkendalinya kelompok harga-harga yang diatur pemerintah (adminsitered prices) dan inflasi inti.

 

Sebaliknya, inflasi banyak didorong harga pangan (volatile foods). Di sisi lain, harus dipastikan juga jangan sampai penetapan harga pangan justru merugikan petani. Gula pasir misalnya. Penetapan HET Rp12.500/kg akan memengaruhi pembentukan harga lelang gula di tingkat petani.

 

Menurut kalkulasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), biaya pokok produksi gula dengan rendemen 7 tahun 2017 sebesar Rp 10.500/kg. Karena itu, APTRI mengusulkan harga patokan pemerintah Rp 11.500/kg gula. Kalkulasi ini menunjukkan, HET gula Rp 12.500/kg berpotensi membuat petani tebu merugi. Jangan karena alasan melindungi daya beli konsumen, mengendalikan inflasi dan mengurangi kemiskinan, kemudian petani tebu malah buntung.

 

Di luar itu, pemerintah perlu pula memastikan apa pengaruh penetapan harga itu terhadap pedagang di pasar tradisional. Rantai pasok pangan di pasar tradisional rumit, panjang dan tidak efisien. Survei pola distribusi perdagangan pangan pokok dan strategis di 34 provinsi dan 186 kabupaten/kota (BPS, 2016) mengafirmasi itu. Sur vei menemukan distribusi perdagangan beras, minyak goreng, gula pasir dan telur ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan 2-8 fungsi kelembagaan usaha perdagangan.

 

Marjin perdagangan dan pengangkutan masing-masing komoditas berturut-turut beras sebesar 10,57%, minyak goring 9,89%, gula pasir 9,25, dan telur ayam ras 8,74%.

 

Hitung-hitungan saya, kebijakan penetapan harga ini hanya menjangkau 15%-20% konsumen, terutama di kawasan perkotaan. Sisanya, 80%- 85% mengandalkan pasar tradisional sebagai tempat berbelanja barang kebutuhan sehari-hari. Dampak penetapan harga akan terasa pada pasar tradisional yang lokasinya berdekatan dengan ritel modern. Namun, pasar tradisional yang jauh, bahkan tidak terjamah ritel modern, rantai pasok tetap terkonsentrasi di tangan segelintir pelaku. Mereka mengeksploitasi konsumen dan produsen sekaligus. Di produsen harga ditekan rendah, di konsumen harga dikerek tinggi.

 

Upaya pemerintah untuk mengoreksi pasar yang belum efisien dengan penetapan harga pangan bisa dipahami. Mandat tugas itu terpancang kuat di konstitusi: UU 18/2012 tentang Pangan dan UU 7/2014 tentang Perdagangan. Yang perlu diingat, jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk mengoreksi pasar agar mendekati fairness itu justru menciptakan ketidakadilan baru. Penetapan harga pangan di ritel modern ini baru satu langkah. Langkah pemerintah membenahi rantai pasok di pasar tradisional kini ditunggu.

 

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.