ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Februari 2017
BS logo

Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi
Kamis, 9 Februari 2017 | 10:54

Pemburuan dan perdagangan satwa menjadi salah satu yang mendorong cepatnya laju kepunahan berbagai satwa langka di Sumatera. Tingginya nilai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ilegal satwa langka, termasuk memperdagangkan bagian tubuhnya, telah memicu terus berlangsungnya kejahatan terhadap satwa ini dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu satwa liar di desa-desa, bandar (toke), penampung, taxidermist (pembuat satwa awetan) satwa exportir ilegal, hingga penerima di negara tujuan.


WWF Indonesia mencatat adanya permintaan yang tinggi terhadap satwa langka, termasuk bagian-bagian tubuhnya, baik di dalam maupun luar negeri untuk dijadikan satwa peliharaan, obat, hiasan, obat-obatan tradisional. Hal itu juga menjadi pemicu terus berlangsungnya perburuan dan perdagangan satwa langka dan satwa dilidungi.


Data WWF Indonesia tentang kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orang orangutan diselundupkan keluar negeri tiap tahun, lebih dari 2.000 kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor tringgiling dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia.


Perdagangan satwa di sosial media di Indonesia juga marak, tercatat 74 ekor orangutan diperdagangankan secara daring dan 15 harimau diperdagangkan melalui facebook.


Oleh karen itu, kami mendorong instansi penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap kejahatan satwa dengan mengubah strategi penegakkan hukum. Di antaranya adalah dengan menyasar pada pelaku kejahatan terhadap satwa di tingkat yang lebih tinggi dari para pemburu pada rantai perburuan dan perdagangan ilegal satwa, yaitu itu para pemilik modal dan juga pengekspor atau penyelundup satwa dan atau bagian-bagian tubuhnya.


Selain itu, sudah saatnya Indonesia memiliki Satuan Tugas (satgas) untuk memerangi kejahatan satwa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga perlu segera menyelesaikan revisi UU No 5 tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan satwa.


Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga perlu mendorong pemakaian Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat pelaku kejahatan satwa. Ini bertujuan agar hukuman bagi para pemburu dan pedagang satwa liar dilindungi di Indonesia bisa lebih berat.


Anwar Purwoto

Direktur Sumatera WWF Indonesia


Google+


Beri Tanggapan Atas Surat Ini

Silakan kirim surat Anda melalui form di bawah ini. Mengingat banyaknya surat yang masuk, redaksi mengutamakan surat yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Andapun bisa menyisipkan foto. Semua field harus diisi!


Nama

:

Nama Institusi/Perusahaan/Lembaga

:

Telp Perusahaan (untuk verifikasi)

:

Alamat

:

Kota

:

No. Telp / HP

:

Alamat Email (Untuk Verifikasi)

:

Scan KTP/ Kartu Identitas Lain

:

resolusi maximum 400x265 pixel dan ukuran file 50Kb, hanya JPG atau JPEG.

Judul Pengaduan

: Re: Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi

Masukkan kode diatas tepat seperti apa yang terlihat. Case Sensitive!