ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Berebut Investasi Asing
Senin, 19 Juni 2017 | 11:29

Indonesia tidak sendirian. Dana investasi diperebutkan berbagai negara. Tak terkecuali Negara maju. Sejumlah daya tarik masa lalu, yang biasa disebut keunggulan komparatif, sekarang tak lagi memadai. Dibutuhkan keunggulan lain untuk menarik minat Investor asing. Tanpa keunggulan kompetitif, Indonesia kesulitan mendapatkan dana investasi.

 

Pentingnya dana investasi asing kembali diingatkan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa, pekan lalu. Untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%, dana investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup.

 

Ruang fiskal sudah sangat sempit karena banyak mata anggaran yang sudah dipatok, di antaranya dana pendidikan 20% dari APBN, dana transfer ke daerah sekitar 37%, pembiayaan infrastruktur 18%, pembayaran utang sekitar 11%, kesehatan 5%, subsidi, dan sejumlah program pengentasan kemiskinan.Ruang fiskal untuk kegiatan investasi kurang dari 5%.

 

Melihat postur fiskal seperti ini, masuknya dana investasi swasta menjadi taruhan. BUMN tetap menjadi andalan. Tapi, jumlah BUMN terbatas dan sebagian BUMN sudah terbebani kewajiban membangun infrastruktur dan sejumlah program CSR. Langkah yang harus diambil pemerintah adalah menciptakan Iklim nvestasi yang sehat untuk menarik minat investasi.

 

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2%, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah menargetkan realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp 795 triliun atau naik 17,2% dari target realisasi investasi tahun 2017. Dana investasi ini bukan sebuah angka besar. Dalam hitungan dolar AS hanya sekitar US$ 47 miliar. Sementara dana investasi yang sedang bergerak mencari lahan investasi yang memberikan return tinggi berjumlah puluhan triliun dolar AS.

 

Meski sangat besar, dana investasi selalu mencari negara dengan iklim investasi terbaik. Di Negara dengan iklim investasi yang kurang menarik, apalagi buruk, pengusaha lokal pun enggan ekspansi. Jika ada peluang investasi lebih besar di negeri lain, mereka akan mengarahkan dana investasinya ke sana. Ujung-ujungnya, investor membutuhkan return atau imbal hasil tinggi dalam waktu pendek.

 

Kita mengapresiasi langkah pemerintah memperbaiki iklim investasi. Pemerintah gencar membangun sistem pelayanan terpadu satu pintu di berbagai instansi, membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pengutan Liar (Pungli), dan mereformasi birokrasi. Tapi, masih banyak kebijakan dan tingkah laku birokrasi yang tidak mendukung masuknya dana investasi.

 

Di bidang energi, ada dua kasus yang mengganggu akal sehat kita. PT Freeport Indonesia (PT FI) sudah hadir lima dekade di Indonesia. Pemodalnya ingin menambah investasi, minimal US$ 2,5 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Namun, sampai hari ini belum ada titik temu antara pemerintah dan pemegang saham mayoritas PT FI, Freeport McMoran.

 

Di Maluku, sudah ada perusahaan asing yang bersedia menginvestasikan dananya di sumber gas Masela. Namun, keputusan pemerintah tidak mampu mendorong masuk dana investasi yang sudah berada di depan mata. Faktor penghamat investasi lainnya adalah tingkah laku birokrasi yang masih korup dan bermental amtenar.

 

Korupsi masih kuat berakar di kalangan birokrasi dan legislatif, pusat hingga daerah. Saber Pungli belum apa-apa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga belum apa-apa. Meski banyak orang yang sudah dijebloskan ke penjara lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan KPK, korupsi jalan terus. Yang terkena OTT adalah mereka yang apes.

 

Iklim investasi juga terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja Indonesia. Pekerja Indonesia umumnya tenaga minim terampil. Lebih dari 50% pekerja Indonesia hanya berpendidikan maksimal kelas 1 SMP. Secara umum produktivitas mereka kalah jauh dari negara pasar berkembang lainnya.

 

Dalam memperebutkan dana investasi asing, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan keunggulan komparatif, yakni buruh murah, energy murah, dan minimnya gugatan terhadap kerusakan lingkungan. Pertama, upah buruh terus dipaksa naik setiap tahun. Buruh murah dengan produktivitas rendah tak banyak manfaatnya bagi dunia usaha.

 

Kedua, energi di Indonesia sudah tidak lagi murah. Ketiga, kelestarian lingkungan sudah menjadi isu dunia. Indonesia wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kampanye produk ramah lingkungan kini digaungkan di mana-mana.

 

Oleh karena itu, Indonesia mau tak mau harus mengoptimalkan keunggulan kompetitif, yakni birokrasi yang melayani, pelayanan yang cepat dan murah, hukum yang memberikan kepastian, infrastruktur yang mendukung, dan tenaga kerja yang produktif. Tanpa keunggulan kompetitif, Indonesia akan kalah dalam memperebutkan dana investasi. Bahkan pengusaha domestic pun terpaksa harus berinvestasi di luar negeri, di negara dengan iklim investasi yang lebih baik.

 

Peringkat layak investasi yang baru saja diperoleh Indonesia dari S&P mestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan mengoptimalkan keunggulan kompetitif. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.