ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

Ekonomi Berkeadilan
Rabu, 1 Februari 2017 | 10:53

Ambisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengikis kesenjangan dan ketimpangan sosial tidak main-main. Berulang kali dalam berbagai kesempatan berbeda, Presiden menegaskan bahwa kesenjangan antara si kaya dan miskin serta kesenjangan antarwilayah harus dapat dikikis habis pada dua tahun terakhir pemerintahan.

 

Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh menteri agar bekerja keras mati-matian guna menghilangkan kesenjangan, meningkatkan pemerataan, dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

 

Komitmen untuk mengatasi kesenjangan dan ketimpangan tersebut diwujudkan melalui program komprehensif Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang diluncurkan pada rapat cabinet di Istana Bogor, Selasa (31/1).

 

Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Kebijakan ini bersifat afirmatif guna mencegah terjadinya reaksi negatif terhadap pasar, terhadap sistem demokrasi, sekaligus mencegah terjadinya friksi akibat konflik sosial di masyarakat.

 

Kendati demikian, kebijakan ini tidak berbasis ras atau etnis, namun lebih pada upaya meningkatkan permodalan masyarakat golongan ekonomi lemah agar mereka mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapasitas serta memperbaiki kualitas hidupnya.

 

Undang-Undang Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memang menegaskan pentingnya negara memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara tanpa memandang ras dan etnis. Namun, demokratisasi berpotensi meningkatkan konflik etnis ketika etnis minoritas lebih makmur secara disproporsional.

 

Karena itulah pemerintah mengambil kebijakan afirmatif terhadap kelompok ekonomi lemah. Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang diinisiasi pemerintah mencakup tiga area pokok, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

 

Kebijakan berbasis lahan meliputi reformasi agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota, dan nelayan. Sedangkan kebijakan berbasis kesempatan meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur, ritel, serta anggaran pemerintah. Adapun kebijakan berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi vokasi, kewirausahaan, dan pasar tenaga kerja.

 

Mengacu data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2016 , tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,397. Selama periode 2011-2015, rasio Gini bertahan di posisi 0,41%. Sedangkan jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 27,76 juta jiwa (10,7%) dan angka pengangguran terbuka 7,07 juta jiwa (5,61%).

 

Mengatasi ketimpangan memang perlu keperpihakan yang tegas dari pemerintah lewat kebijakan yang komprehensif, seperti Ekonomi Berkeadilan tersebut. Kita tunggu komitmen pemerintah untuk memberikan akses kepemilikan lahan kepada rakyat miskin yang termarjinalisasi. Penguasaan lahan secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu harus dikoreksi.

 

Pemerintah harus mengakselerasi pembangunan di wilayah pinggiran, pembangunan desa, pembangunan di pulau terdepan dan perbatasan, juga daerahdaerah terisolasi. Dana desa harus terus diperbesar dengan penggunaan yang transparan dan akuntabel. Negara harus juga memperbanyak program dan bantuan sosial, termasuk program untuk menaikkan kualitas SDM rakyat miskin.

 

Di lain sisi, kebijakan juga harus ditujukan kepada kelompok yang kuat. Instrumen paling efektif adalah sistem perpajakan. Pajak progresif perlu diterapkan kepada pemilik aset, modal kuat, dan profit yang besar. Intinya, agar ekonomi lebih berkeadilan, pemerintah harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun inklusif dan merata.

 

Dalam konteks ini, pemerintah dapat menempuh sejumlah strategi, seperti mendorong sektorsektor yang menyerap tenaga kerja khususnya sektor pertanian, revitalisasi industri manufaktur, memperluas investasi padat karya, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, serta membangun infrastruktur besar-besaran terutama di desadesa dan daerah terisolasi.

 

Kesenjangan dan ketimpangan memang berpotensi menjadi sumber instabilitas dan konflik sosial. Namun, kebijakan untuk mengurangi kesenjangan juga tidak boleh menghambat atau menjadi disinsentif bagi pihak bermodal kuat untuk maju. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!