ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Membangun Giant Sea Wall
Minggu, 12 Maret 2017 | 20:27

Rencana lama itu kini kembali diwacanakan. Presiden Jokowi menegaskan, Giant Sea Wall tetap akan dibangun sesuai rencana awal untuk melengkapi Jakarta dengan berbagai jenis infrastruktur selain melindungi Ibukota dari intrusi air laut.

 

Giant Sea Wall merupakan bagian dari Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pembangunan yang dimulai dengan tanggul laut raksasa itu bakal mengubah wajah Jakarta menjadi kota modern, nyaman, dan bersahabat dengan lingkungan. Selambatnya, 2030, proyek ini rampung.

 

Pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta merupakan prioritas guna mencegah tenggelamnya bagian utara Jakarta yang selama ini mengalami penurunan muka tanah 7,5-12 cm per tahun. Proyek pencegah banjir ini juga akan disertai reklamasi besar-besaran yang menambah daratan, dengan sejumlah pulau buatan yang menjadi wajah kota masa depan. Tambahan daratan yang menjadi milik Pemprov DKI Jakarta tersebut memang sangat dibutuhkan untuk pengembangan dan penataan kota yang termasuk terpadat di dunia itu.

 

Selain pembangunan residensial, di kawasan baru akan dibangun fasilitas publik seperti pusat pendidikan, layanan kesehatan, area komersial, pengolahan limbah, hingga pusat rekreasi dan budaya. Di area ini tidak hanya dilengkapi infrastruktur jalan tol menyusuri pantai untuk mengurangi kemacetan dalam kota, namun juga bandara hingga pelabuhan.

 

Megaproyek lama ini sebenarnya sudah di-groundbreaking saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggul pun sudah mulai dibangun sejak 2014, sepanjang 4,5 km di Muara Kamal, Pluit, dan Kalibaru. Namun, untuk keseluruhan NCICD atau Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa perlu untuk melakukan pengkajian ulang selama dua tahun, sebelum memutuskan melanjutkan proyek jangka panjang tersebut.

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini melakukan studi kelayakan program NCICD, yang diperkirakan rampung dalam satu-dua tahun mendatang. Secara keseluruhan hingga 2030, proyek ini sebelumnya diestimasi menelan biaya Rp 400 triliun-500 triliun. Saat ini, pendanaan studi kelayakan antara lain berasal dari dana hibah US$ 9,5 juta dari Korsel yang memiliki proyek serupa di negaranya, untuk studi dan survei arus bawah laut serta struktur tanah bawah laut.

 

Untuk studi yang menyangkut kelembagaan dan pembiayaan yang dibutuhkan, didanai dari hibah Pemerintah Belanda sebesar 8,5 juta euro. Hasil kajian inilah yang akan menentukan kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

 

Sedangkan master plan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara tersebut telah dikaji ulang oleh Bappenas pada 2016, selanjutnya akan segera dilaporkan ke presiden. Proyek NCICD ini akan dibangun dalam tiga tahapan yang ditargetkan selesai semua pada 2030, dengan wilayah yang membentang di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

 

Tahap pertama atau tahap A focus pada penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada, yang didalamnya termasuk reklamasi 17 pulau serta peninggian dan penguatan tanggul laut Pantura sekitar 33 km. Tahap B berupa konstruksi tanggul laut lepas di pantai bagian barat Teluk Jakarta. Sedangkan tahap C ditandai dengan pembangunan tanggul laut lepas pantai di timur Teluk Jakarta.

 

Untuk memuluskan proyek yang akan menyelamatkan Jakarta dan meningkatkan kualitas hidup warga ini, tentu saja, tidak hanya masalah teknis yang harus dipersiapkan. Berkaca pada carut-marutnya proyek reklamasi saat ini yang sempat menaikkan suhu politik di dalam negeri, tentunya warga yang menjadi pemangku kepentingan pertama- tama harus diberi sosialisasi yang baik dan benar.

 

Warga harus dibuat betul-betul mengerti bahwa proyek tersebut adalah milik dan untuk warga secara keseluruhan. Selain sebagian didanai dari pajak yang dibayar warga, proyek yang dibangun ini merupakan kebutuhan untuk pengadaan fasilitas kota yang layak dan berkesinambungan bagi warga Jakarta.


Tambahan daratan hasil reklamasi juga harus dijelaskan secara gambling dan berulang-ulang bahwa secara hukum milik Pemprov DKI Jakarta. Daratan baru ini sebagian akan digunakan untuk pembangunan rusunawa bagi warga yang tidak mampu, atau yang terkena relokasi karena tempat tinggalnya di bantaran kali misalnya.

 

Dengan demikian, program normalisasi dan pelebaran sungai-sungai bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga banjir di Ibukota tidak datang lagi. Selain itu, untuk penyediaan suplai air bersih yang lebih banyak bagi warga misalnya, tentunya dibutuhkan pula bendungan yang diintegrasikan dalam proyek great sea wall, yang mampu menampung air tawar dalam jumlah besar dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Bendungan anyar juga perlu dijadikan alternatif mata pencarian warga yang terkena relokasi misalnya, dengan mengembangkan budidaya ikan hias atau konsumsi bernilai tinggi, atau menjadi pelaku industri pariwisata yang dikembangkan di sini.

 

Selain itu, kepastian hukum dan tata ruangnya tentu saja harus diselesaikan, agar warga maupun swasta yang berinvestasi mendapatkan jaminan jangka panjang. Mereka tidak lagi terancam politisasi kepentingan pilkada maupun pilpres ke depan. Perizinan pemanfaatan tanah hasil reklamasi juga harus transparan dan dipublikasikan secara luas di berbagai media, baik untuk prosedur, biaya, maupun jangka waktu proses yang dibutuhkan.

 

Dengan demikian, sehingga setiap warga dan investor bisa mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama, sejauh memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan yang wajar. Partisipasi warga dan swasta ini sangat dibutuhkan, karena pemerintah tentunya tidak akan mampu mewujudkan megaproyek tersebut sendirian.

 

Selain itu, dana pemerintah yang terbatas tentunya tidak layak diguyur habis-habisan untuk wilayah Ibukota yang notabene lebih makmur. Dana pemerintah ini selayaknya lebih digunakan untuk pembangunan infrastruktur terutama di luar Jawa yang masih minim, untuk mengembangkan ekonomi daerah dan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

 

Dengan demikian, pembangunan proyek yang populer dengan nama giant sea wall ini sekaligus membangkitkan potensi raksasa bangsa ini. Kerja sama antarsemua golongan, suku, dan etnis tidak hanya bisa mengatasi masalah kota, namun juga meningkatkan ekonomi seluruh warga. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!