ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Februari 2017
BS logo

Mencermati Program Anti-ketimpangan
Senin, 6 Februari 2017 | 9:29

Kesenjangan sosial yang terlalu lebar bagai rumput kering yang mudah terbakar. Sedikit saja dipantik isu sensitif khususnya isu SARA, rumput akan terbakar dan menghanguskan semua hasil yang sudah dibangun dengan susah payah.

 

Kesenjangan sosial yang lebar bertentangan dengan konstitusi dan semangat para pendiri Republik ini. Negara Indonesia terbentuk karena kesamaan nasib rakyat waktu itu. Mereka adalah sama-sama pihak yang terjajah dan diperlakukan tidak adil.

 

Rencana pemerintahan Jokowi untuk meluncurkan program anti-ketimpangan merupakan respons yang tepat terhadap tingginya kesenjangan sosial di Indonesia. Program anti-ketimpangan, antara lain, sistem perpajakan baru dalam pemilikan lahan. Pemerintah mempersiapkan pajak progresif, pajak keuntungan hasil transaksi, dan pajak atas aset menganggur. Lewat kebijakan ini, produktivitas lahan bisa ditingkatkan.

 

Para pemilik lahan akan terdorong mengolah lahan tidur untuk memberikan nilai tambah. Harga tanah dan bangunan akan tertentuk secara wajar. Selain capital gain tax (CGT), yakni pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap keuntungan dari transaksi tanah atau nilai tambah dari harga suatu tanah, ada unutilized asset tax (UAT), yaitu PPh cadangan lahan (land bank) yang dikenakan terhadap wajib pajak (WP) badan dan pribadi yang memiliki tanah luas tanpa rencana penggunaan yang jelas.

 

Dengan memberlakukan jenis pajak ini, spekulasi tanah bisa diredam, apalagi pada saat yang sama, pemerintah juga mengimplementasi pajak progresif. Tarif pajak ditetapkan berjenjang sesuai kepemilikan tanah. Tanah yang terlalu lama tidak dimanfaatkan bisa dikategorikan tanah telantar.

 

Selain memicu spekulasi harga tanah, kebiasaan menyimpan harta dalam bentuk tanah yang tak diolah mengurangi dana simpanan di perbankan dan menghambat upaya swasembada pangan serta mengurangi kesempatan bagi para petani memiliki lahan. Petani di Indonesia yang mencapai 30 juta keluarga lebih memiliki lahan kurang dari 2 ha, dan sekitar 17 juta petani, umumnya di Jawa, memiliki lahan kurang dari 0,25 ha. Pajak atas keuntungan jual-beli tanah atau CGT dan pajak tanah telantar atau UAT kini sedang digodok Kantor Menko Perekonomian bersama Kementerian Kuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

 

Setelah rampung, pemerintah akan memberikan batas waktu. Jika lewat batas waktu yang ditunjukkan, pemerintah akan mengenakan UAT dan CGT. Pada masa Orde Baru, pemerintah melahirkan konglomerat lewat pembagian lahan di luar Jawa, terutama Sumatera dan Kalimantan. Sejumlah pengsaha diberikan hak pengusahaan hutan (HPH). Mereka diberikan kewenangan oleh negara untuk membabat hutan, menjualnya, dan meraih keuntungan besar. Hutan di bukit, gunung, lembah, dan dataran digunduli.

 

Salah satu dampaknya adalah terus menurunnya debit air sungai. Pada musim hujan, banjir menghempaskan perkampungan penduduk. Di musim kemarau, rakyat kesulitan air bersih. Setelah hutan habis dibabat, pemerintah memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk menambang, mengorek mineral dari perut bumi. Hutan terus digunduli dan kali ini oleh pemengang kuasa pertambangan, Kerusakan lingkungan kian masif setelah Indonesia memasuki era otonomi daerah. Para calon kepala daerah dan anggota dewan dengan mudahnya memberikan kuasa pertambangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

Tanah rakyat juga dibagi-bagikan kepada pengusaha perkebunan, khususnya pengusaha kelapa sawit. Jika pemegang HPH mendapatkan lahan hingga di atas sejuta hektare, pengusaha sawit memperoleh konsesi lahan hingga ratusan ribu hektare. Di perkotaan, dengan dana besar pengembang membebaskan lahan dalam jumlah besar. Keunggulan pengembang ditentukan oleh land bank atau penyediaan tanah.

 

Sejumlah pengembang papan atas memiliki land bank hingga ribuan hektare. Di lain pihak, rakyat kian kesulitan mendapatkan lahan. Bukan hanya petani yang susah mendapatkan lahan garapan. Sebagian rakyat di perkotaan tidak mampu mendapatkan tanah barang sebidang kecil pun untuk membangun rumah. Kemiskinan acap menjadi faktor yang mendorong rakyat melepaskan tanahnya. Setelah melepas, mereka takkan bisa lagi memperoleh kembali karena di tangan pengembang, harga tanah melesat puluhan hingga ratusan kali.

 

Saat ini terdapat sekitar 14 juta keluarga Indonesia yang tidak memiliki rumah. Setiap tahun, keluarga baru membutuhkan 800.000 rumah. Tapi, sebagian besar dari mereka kesulitan memiliki rumah. Kerena harga tanah rata-rata naik sekitar 15-17% setahun. Sedang gaji sebagian besar pekerja hanya naik sebesar inflasi. Karena itu, intervensi pemerintah lewat kebijakan sangat menentukan. Pengenaan UAT, CGT, dan pajak progresif “memaksa” pengembang dan para spekulan untuk tidak menimbun lahan dalam jangka waktu panjang. Agar terhindar dari kerugian, lahan harus digarap dan dibuat produktif.

 

Kita berharap agar pemerintah meluncurkan kebijakan yang lebih komprehensif di bidang pertanahan. Kebijakan yang menguntungkan rakyat, mampu memangkas kesenjangan ekonomi, tapi tidak menghambat kemajuan dunia usaha. Para petani dipastikan memiliki lahan, minimal 2 ha per keluarga. Tanah ulayat tetap dihormati pemilikannya tanpa perlu mengenakan pajak berlebihan yang memaksa pendukung ulayat melepaskan hak mereka.

 

Sejarah berbagai negara menunjukkan, kemakmuran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial dipengaruhi dan ditentukan oleh kepemilikan tanah. Karena penduduk bumi terus meningkat, sedang tanah tidak bertambah. Mereka yang menguasai tanah dalam jumlah besar akan meraih kemakmuran. Pada masa lalu, perbudakan dan bangsawan lahir dari pemilikan tanah. Itu sebabnya, tangan negara harus hadir lewat penataan lahan. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!