ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Mengejar Pertumbuhan 6%
Senin, 6 Maret 2017 | 9:42

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang hanya 5%, pemerintahan Jokowi dianggap gagal oleh sejumlah ekonom. Biang keroknya, menurut mereka, adalah tim ekonomi yang tidak tangguh. Kebijakan ekonomi yang diambil tidak mendukung pertumbuhan. Paket demi paket ekonomi tidak “nendang”.

 

Salah satu harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi adalah percepatan laju pertumbuhan ekonomi, minimal ratarata 6,5% selama lima tahun, 2015-2019. Akan lebih bagus lagi jika laju pertumbuhan ekonomi bisa di atas 7%. Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5% tak akan mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. Bukan hanya produk domestik bruto (PDB) per kapita yang stagnan di level US$ 3.400.

 

Pengangguran dan penduduk miskin absolute akan bertambah serta kesenjangan sosial akan kian lebar bila pertumbuhan ekonomi hanya seperti tiga tahun terakhir. Paket kebijakan “anti-ketimpangan” yang sedang dipersiapkan pemerintah akan efektif jika ada langkah konkret berupa kebijakan yang mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi.

 

Jika tidak ada kebijakan yang bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan sulit dicapai. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang rendah dan eksklusif. Bagi negara maju, laju pertumbuhan ekonomi 5% adalah sebuah capaian yang luar biasa. Tingkat kesejahteraan rakyat di negara maju sudah tinggi. PDB per kapita Jepang, AS, dan negara-negara Eropa di atas US$ 25.000.

 

Tingkat kesehatan, harapan hidup, pendidikan, pemenuhan nutrisi, dan standar hidup mereka sudah tinggi. Infrastruktur dasar hingga infrastruktur telekomunikasi sudah terbangun dengan baik. Pada level pembangunan seperti itu, pertumbuhan ekonomi 2,5% saja sudah terbilang tinggi. Tapi, buat Indonesia, negara dengan PDB per kapita US$ 3.400, tingkat kesejahteraan masih rendah, dan infrastruktur masih jauh tertinggal, pertumbuhan ekonomi 5% adalah sebuah hasil yang tidak bisa dikatakan bagus.

 

Pertumbuhan ekonomi 5% yang sudah berlangsung tiga tahun sama dengan resesi. Level pertumbuhan 5% sulit untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Sebaliknya, level pertumbuhan seperti itu sama saja dengan resesi ekonomi. Setelah bertumbuh 5,02% tahun 2014, ekonomi Indonesia mengkerut dan hanya tumbuh 4,8% tahun 2015. Pada tahun 2016, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,02%.

 

Jika tahun ini, laju pertumbuhan ekonomi hanya 5,1%, maka selama empat tahun berturut-turut, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh sekitar 5%. Ini fakta yang tak bisa dianggap remeh. Pemerintah tidak boleh mengecilkan masalah pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan menepuk dada bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga tertinggi di dunia setelah RRT dan India.

 

Pemerintah tak layak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ekonomi Indonesia tidak sama dengan negara lain. Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi 5% sudah cukup asalkan inklusif tak sepenuhnya bisa diterima. Begitu pula dengan argumentasi bahwa pertumbuhan 5% penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ekonomi bisa saja stabil dengan pertumbuhan 6-7%.

 

Pejabat Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan juga mendukung pandangan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi tak perlu dipacu lebih tinggi karena bisa menimbulkan mesin ekonomi memanas. Kalangan ekonom mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sama sekali tidak mendukung pemerataan. Karena pertumbuhan ekonomi 5% selama ini justru bersifat eksklusif atau hanya dinikmati kelompok terentu. Pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor yang pada modal dan teknologi seperti sektor telekomunikasi dan keuangan. Sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sector pertanian dan industri justru bertumbuh rendah.

 

Dengan karakteristik seperti ini, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap sekitar 250.000 tenaga kerja. Untuk bisa menyerap tambahan angkatan kerja 2,5 juta per tahun, laju pertumbuhan ekonomi harus bisa dipacu hingga 10%, suatu hal yang mustahil bisa dicapai . Pada dekade 1980-an, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350.000-500.000 tenaga kerja. Laju pertumbuhan ekonomi 7% mampu menyerap 2,5 juta angkatan kerja. Masih ada waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi 6-7% tahun 2018 dan 2019 asalkan ada kebijakan yang tepat.

 

Pertama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) boleh saja dilonggarkan hingga 3% dari PDB asalkan dana APBN dibelanjakan dengan cermat ke sektor produktif. Jika belanja APBN terus ditekan, pertumbuhan ekonomi akan lambat. Saat sektor swasta dirundung masalah, negara diharapkan memperbesar belanja publik. Apalagi pada saat yang sama, negara sudah menarik pajak dalam jumlah besar. Lewat belanja APBN, dana yang sudah diambil dari masyarakat lewat pajak dikembalikan dalam bentuk belanja modal.

 

Pada saat yang sama, kebocoran dana APBN harus bisa ditekan hingga minimal. Upaya pemberantasan korupsi dan pungli dilaksanakan dengan sungguhsungguh. Selama ini, banyak dana APBN yang dibelanjakan tidak tepat arah. Kewenangan menggunakan anggaran di kementerian ada di tangan dirjen dan direktur serta pimpinan di level yang lebih rendah.

 

Selama reformasi birokrasi belum berjalan, kewenangan ini justru hanya melanggengkan praktik lama yang boros dan korup. Menteri boleh saja bicara tujuan dan program besar, tapi anggaran tidak digunakan untuk menopang tujuan dan program besar itu. Kedua, belanja infrastruktur yang meningkat dari tahun ke tahun tetap harus dipertahankan hingga semua jenis infrastruktur terbangun dengan baik.

 

Pencairan anggaran perlu terus diusahakan agar dimulai sejak kuartal pertama. Besarnya saldo anggaran lebih (SAL) menunjukkan lemahnya perencanaan dan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi program. SAL terus membesar karena setiap tahun ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Pada tahun 2016 terdapat Silpa sebesar Rp 22,7 triliun dan SAL Rp 50 triliun. Ketiga, menerbitkan kebijakan yang tepat di setiap sektor. Pemerintah sudah meluncurkan 14 paket kebijakan ekonomi. Tapi, paket-paket kebijakan itu umumnya tidak berdampak nyata terhadap upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi karena kebijakan yang diluncurkan tidak menjawab kebutuhan pelaku usaha di setiap sektor.

 

Pelaku usaha di setiap sektor tetap mengeluhkan ekonomi biaya tinggi akibat kebijakan perpajakan dan kepabeanan yang tidak mendukung. Keempat, membangun sektor pertanian dan industri, dua sektor yang menyerap tenaga kerja lebih dari 40%. Redistribusi aset dan reforma agraria jangan hanya slogan. Sektor industri dibangun dengan serius, mulai dari indusri dasar, industri barang modal, hingga industry berteknologi tinggi. Industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki harus kembali digarap dengan lebih sungguh-sungguh dengan menerapkan teknologi dan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inilah yang dimasudkan dengan pembangunan yang inklusif.

 

Jumlah penduduk miskin absolut di Indonesia masih 28 juta atau 11% dari total penduduk dan pengangguran terbuka masih 7 juta atau 6,5% dari angkatan kerja. Kesenjangan sosial masih besar seperti terlihat dari rasio Gini 0,39. Salah satu solusi penting untuk memangkas penduduk miskin dan pengangguran serta mempersempit kesenjangan social adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!