ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 30 Maret 2017
BS logo

Menjaga Kredibilitas OJK
Selasa, 14 Maret 2017 | 9:26

Imbauan presiden agar Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas figur berintegritas tinggi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta bebas dari benturan kepentingan, perlu didukung penuh. Karena hanya dengan itu, DK OJK memiliki kredibilitas, mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

 

Penegasan presiden itu disampaikan saat Tim Panitia Seleksi (Pansel) menyerahkan 21 nama hasil seleksi tahap IV (afirmasi/wawancara) calon anggota DK OJK periode 2017-2022. Dari 21 nama itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih 14 nama yang akan diajukan ke DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Nama-nama yang lolos ini sebanyak lima orang berasal dari Bank Indonesia (BI), lima dari OJK, lima dari industri, tiga dari Kemenkeu, dua dari akademisi, dan satu dari pemerintahan non-Kemenkeu.

 

Untuk itu, kita mengimbau agar pemilihan DK OJK yang baru jangan sampai dari geng tertentu. Pansel yang menyodorkan nama-nama ke presiden harus membuktikan bahwa figur yang dipilih bukan dari geng tertentu, karena geng ini merupakan kolusi juga. Rumor tak sedap yang kini berembus harus dilawan dengan transparansi setiap tahapan dan penjelasan yang komprehensif.

 

Kepentingan menjaga independensi dan integritas OJK harus terus dijunjung tinggi, karena lembaga ini memiliki kewenangan luar biasa, baik sebagai regulator maupun pengawas industri jasa keuangan yang berperan vital dalam menggerakkan ekonomi. Dengan industri ini mengelola aset sekitar Rp 16 ribu triliun, OJK berperan penting mendorong peningkatan fungsi intermediasi sektor ini dalam mendongkrak investasi, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi.

 

Figur-figur bos OJK yang baru haruslah dipilih dari yang terbaik secara objektif, bukan berdasarkan subjektivitas. Hal ini perlu kita ingatkan, karena seleksi saat ini lebih merupakan seleksi administratif, di mana penilaian integritas juga lebih didasarkan pada kabar yang beredar.

 

Oleh karena itu, figur-figur yang masuk harus yang benar-benar mau menjalankan fungsi OJK. Pertama, yang mau dan mampu membuat industri jasa keuangan sehat, mulai dari perbankan, asuransi, multifinance, lembaga dana pensiun, hingga pasar modal. Kedua, membuat masyarakat bisa mengerti dengan baik mengenai jasa keuangan atau meningkatkan literacy. Ketiga, meningkatkan akses atau inklusi keuangan.

 

OJK mencatat, indeks literasi maupun inklusi keuangan kita masih rendah. Pada 2016, indeks literasi keuangan di Indonesia hanya 29,66% dan indeks inklusi keuangan 67,82%. Capaian ini kalah jauh dibanding negara tetangga Malaysia dengan indeks inklusi keuangan 81% dan Thailand 78%, apalagi dengan Singapura yang menjadi pusat jasa keuangan di Asean.

 

Bahkan, indeks literasi pasar modal baru sekitar 4,40% dan indeks inklusinya sekitar 1,25%. Untuk indeks literasi perbankan di Tanah Air pun masih rendah sekitar 28,94% dan indeks inklusinya 63,63%. Bos-bos OJK yang baru ini tidak boleh hanya duduk manis di belakang meja kantor, namun mereka juga harus blusukan ke berbagai daerah untuk mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan yang hingga kini masih rendah.

 

Yang lebih memprihatinkan ada masyarakat yang memiliki akses, namun tidak memiliki pemahaman. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya korban-korban investasi bodong di kalangan terdidik dan kelompok mampu di daerah, seperti PNS dan guru-guru. Mereka ini memiliki akses keuangan dan memiliki dana untuk berinvestasi, namun tidak mengerti mengenai investasi keuangan.

 

Akibatnya, mereka cepat tergiur saat ada penawaran investasi dengan bunga tinggi, 10% per bulan atau bahkan lebih. Apalagi, para penipu dengan skema Ponzi ini biasanya merekrut leader/ketua kelompok dengan komisi tinggi: 10-20%. Padahal, bisnis ini sebenarnya tidak ada dan bunga yang dibayarkan berasal dari uang yang disetor anggota yang baru dan seterusnya.

 

Secara logika sederhana saja, mana ada investasi skala besar yang keuntungannya sangat tinggi di atas 120% per tahun, sehingga dapat membayar investor dengan bunga 120% per tahun plus komisi ke leader. Jika memang bisnisnya benarbenar menguntungkan dan bisa dikembangkan tanpa batas, mengapa mereka (baca: si penipu) tidak mengambil saja kredit komersial di bank yang hanya berkisar 11-13% per tahun dan untungnya tidak perlu dibagi ke orang lain?

 

Para petinggi OJK yang memiliki dana melimpah ini sudah saatnya mau benar-benar turun ke bawah, berpeluh untuk sungguh-sungguh mengedukasi orang-orang di daerah, agar tidak ada lagi yang menjadi korban investasi bodong. Masyarakat harus betul-betul dibuat mengerti bahwa orang perorangan, yayasan, koperasi, maupun perusahaan yang berbadan hukum pun tidak boleh menawarkan produk investasi kecuali mendapatkan izin dari OJK, plus produknya sudah terdaftar dan mendapat izin OJK.

 

Jadi, koperasi juga jelas-jelas tidak boleh memobilisasi dana di luar anggota. Seharusnya, dana berasal dari anggota untuk anggota dan keuntungan (sisa hasil usaha/SHU) tidak bisa dipatok sebelumnya, apalagi dengan return yang luar biasa tinggi.

 

Jadi, sudah menjadi tugas OJK untuk melindungi semua masyarakat Indonesia dari investasi bodong dan membawanya ke jalan yang benar. Masyarakat yang sebenarnya masih memiliki dana besar dan ingin menambah penghasilan ini perlu dididik dan diarahkan untuk berinvestasi yang benar di berbagai produk jasa keuangan yang mendapat izin, terdaftar, dan diawasi ketat oleh OJK.

 

Investasi ini bisa di reksa dana dan instrumen pasar modal yang lain, asuransi, dana pensiun, maupun berbagai produk perbankan. OJK juga harus mendidik masyarakat untuk menjadi investor yang cerdas, dengan mempelajari dan betul-betul mengerti jenis investasi yang dibutuhkan, potensi keuntungan yang wajar, dan kemampuan menanggung risikonya.

 

Misalnya, jika memiliki uang menganggur selama dua bulan sebelum digunakan untuk membayar biaya masuk universitas anak misalnya, dana cukup didepositokan selama dua bulan, tidak perlu untuk membeli reksa dana. Sebaliknya, jika dananya tidak digunakan minimal satu tahun misalnya, bisa digunakan untuk investasi reksa dana yang berpotensi memberikan return jauh lebih tinggi dari bunga deposito. Namun demikian, masyarakat juga harus memahami sungguh-sungguh bahwa semakin tinggi potensi keuntungan, tentu saja semakin tinggi risikonya, dan sebaliknya. Masyarakat juga tidak harus melulu mengejar bunga tinggi.

 

Investor juga bisa berinvestasi asuransi dengan tetap mendapat untung sekaligus mendapat perlindungan atas kondisi yang tidak terduga, misalnya saat sakit kritis sehingga tidak bisa bekerja. Selain mendapat dana cash untuk membiayai pengobatan sehingga tidak membebani keluarga, si tertanggung juga bebas dari kewajiban membayar premi selanjutnya, namun saat polis jatuh tempo tetap mendapatkan pembayaran uang yang diperjanjikan.

 

Dengan semakin banyak masyarakat berinvestasi, maka terkumpul pula dana yang cukup besar untuk menggerakkan ekonomi dengan kekuatan sendiri, tanpa terlalu tergantung dana asing. Ekonomi kita makin sehat dan kesejahteraan rakyat pun meningkat. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!