ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Menunggu Investment Grade S&P
Rabu, 15 Maret 2017 | 9:54

Dalam dua bulan ke depan, Indonesia menunggu apakah lembaga pemeringkat Standard & Poor›s (S&P) akan menghadiahi peringkat layak investasi (investment grade). Selama ini, S&P merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat dunia yang belum memberikan investment grade terhadap surat utang Indonesia. S&P hanya mengafirmasi peringkat utang Indonesia, yakni BB+ dengan outlook positif pada 1 Juni 2016.

 

Dalam survei terakhir ke Indonesia, S&P menilai bahwa kinerja fiscal belum membaik secara siklus dan struktural. Selain itu, PDB per kapita Indonesia masih rendah, sekitar US$ 3.500, yang menunjukkan bahwa kebijakan masa lalu belum ditujukan untuk kemakmuran rakyat. S&P juga melihat rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rawan.

 

Padahal, dua lembaga pemeringkat internasional lainnya, yakni Fitch Ratings sudah memberikan investment grade kepada Indonesia sejak 2011 dan Moody›s Investors Service pada 2012. Fitch menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook peringkat utang Indonesia adalah track record stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik. Selain itu, kebijakan moneter dan nilai tukar rupiah telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan.

 

Faktor lain adalah reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 dan mampu memperbaiki iklim investasi. Moody’s pada 8 Februari 2017 juga mengumumkan kenaikan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi positif. Perbaikan ini didasari oleh kian menurunnya tingkat kerentanan Indonesia terhadap guncangan eksternal, defisit transaksi berjalan yang semakin kecil, cadangan devisa yang terus meningkat, serta perkembangan utang luar negeri swasta yang melambat.

 

Terakhir, pada Selasa (7/3) lalu, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) menaikkan outlook peringkat utang Indonesia, dari stabil menjadi positif. Lembaga pemeringkat internasional ini sekaligus mengafirmasi peringkat BBB- atau layak investasi (investment grade) yang telah dikantongi Indonesia sejak 2010. JCR menilai, ada perbaikan iklim investasi yang didorong oleh 14 Paket Kebijakan Ekonomi dan perlambatan utang luar negeri swasta.

 

Kita layak menggugat keputusan S&P. Sebab, banyak negara yang defisit fiskal dan rasio utangnya lebih tinggi dari Indonesia sudah menyandang peringkat layak investasi dari S&P. Stabilitas fiskal dan sustainabilitas kita cukup solid. Defisit anggaran bisa dijaga di level 2,4%. Pemerintah juga menggenjot besar-besaran anggaran infrastruktur.

 

Selain itu, subsidi yang tidak tepat seperti BBM dan listrik sudah berkurang drastic dan anggaran sosial untuk pemerataan dan pengurangan kemiskinan semakin besar. Selain itu, pemerintah sangat konsisten melakukan reformasi struktural, terbukti pada 14 paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan dan akan menyusul paket kebijakan berikutnya. Paket tersebut mampu memperbaiki iklim investasi, mulai dari penyederhanaan perizinan seperti pelayanan satu atap, pemberian berbagai insentif, diskon pajak, revisi daftar negative investasi (DNI), hingga berbagai upaya untuk memangkas ekonomi biaya tinggi.

 

Jika mengacu pada kondisi riil dan faktual saat ini, selayaknya S&P dalam me-review rating nanti mengganjar Indonesia dengan investment grade. Terlebih lagi indikator yang dinilai oleh S&P untuk review peringkat ini tidak jauh berbeda dengan Fitch dan Moody›s. Jadi, jika kedua lembaga itu sudah memberi investment grade, apalagi alasan S&P menunda?

 

Kita berharap S&P lebih objektif dan fair dalam menilai Indonesia. Di lain sisi, pemerintah memang masih perlu memperbaiki berbagai pekerjaan rumah. Dari sisi APBN, titik kritis memang terletak pada penerimaan pajak, yang dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Namun, dengan keberhasilan program tax amnesty yang dapat memperbaiki data basis pajak, ke depan potensi penerimaan pajak bakal lebih besar.

 

Sementara itu, pemerintah harus konsisten untuk terus menjalankan reformasi struktural. Paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan harus diawasi dan dikawal agar benar-benar implementatif dan memberikan dampak signifikan bagi sektor riil. Paket-paket ekonomi itu jangan hanya terlihat indah di atas kertas, tapi kurang efektif, apalagi kadang tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

 

Sejalan dengan itu, pembenahan berbagai masalah laten mutlak dilakukan, seperti buruknya kualitas birokrasi, sistem perizinan yang masih berbelit, suburnya korupsi, lemahnya struktur industri nasional, kepastian hukum yang lemah, tumpang tindih regulasi, serta inkonsitensi kebijakan.

 

Jika semua kriteria dan indikator yang dipersyaratkan sudah dipenuhi, kita patut bertanya jika sampai S&P tidak memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia pada tahun ini. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!