ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Februari 2017
BS logo

Momentum Membangun Jakarta
Senin, 13 Februari 2017 | 12:55

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, masing-masing, dari kiri ke kanan, Agus Harimurti Yudhoyono - Slyviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan -Sandiaga Uno usai debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (10/2/2017). Debat ketiga atau yang terakhir ini diselenggarakan dengan tema “Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta”. BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, masing-masing, dari kiri ke kanan, Agus Harimurti Yudhoyono - Slyviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan -Sandiaga Uno usai debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (10/2/2017). Debat ketiga atau yang terakhir ini diselenggarakan dengan tema “Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta”. BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao

Pemilihan gubernur DKI nyaris menenggelamkan semua isu pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang akan dilaksanakan serentak, Rabu (15/2). Masyarakat seakan hanya merasakan satu pilkada. Padahal, Pilgub DKI hanya satu dari 101 pilkada di Tanah Air


Besarnya perhatian publik terhadap pilgub DKI disebabkan oleh berbagai faktor yang saling bertaut. Pilgub DKI tak hanya ditandai kampanye sebagaimana lazimnya, melainkan diwarnai oleh berbagai isu yang berdampak luas terhadap masyarakat Indonesia. Jika salah merespons, Jakarta akan mundur 20 tahun dan itu akan berdampak buruk bagi wilayah lain.


Itu sebabnya, para pelaku bisnis dan investor di pasar modal mencermati serius pilgub Jakarta. Selain berlangsung damai, mereka mengharapkan pilgub berjalan tanpa kecurangan dan intimidasi dengan mengembuskan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebagai barometer politik serta kematangan hidup berbangsa dan bernegara, pelaku bisnis dan investor mengharapkan pilgub bebas dari isu SARA dan rakyat benar-benar memilih pemimpinnya bukan berdasarkan ikatan primordial, melainkan pertimbangan kualitas sebagai pemimpin.


Seorang kepala daerah, apalagi pemimpin daerah khusus ibukota Jakarta, harus memiliki integritas, kapabilitas, visi, dan kemampuan memimpin. Integritas mengacu pada kejujuran dan tanggung jawab. Tanpa kejujuran, pemimpin publik akan mudah tergelincir dalam tindak pidana korupsi dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Sedang tanggung jawab mengacu pada pelaksanaan tugas dengan sungguh-sungguh. Orang yang bertanggung jawab akan mendahulukan tugas dan kewajibannya daripada kepentingan pribadi. Kapabilitas adalah kompetisi dalam bidang kegiatan yang menjadi tugasnya. Visi merujuk pada kemampuan seorang pemimpin menentukan tujuan dan prioritas untuk menggapai tujuan.


Kepemimpinan menyangkut kemampuan menggerakkan roda organisasi untuk melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mendobrak sebagai faktor dan kekuatan yang menghambat kemajuan. Kepemimpinan juga menyangkut kemampuan eksekusi secara konsisten, bukan hanya pandai membuat program. Pemimpin tak perlu seorang pemilik, tapi jauh lebih penting adalah the doer, figur yang mampu mengeksekusi dengan baik program yang sudah disusun.


Tiga paslon memiliki keunggulan. Namun, tentu ada satu yang terbaik, yang lebih memenuhi kriteria sebagai pemimpin publik, Gubernur dan Wakil gubernur DKI untuk lima tahun ke depan. Seseorang tentu membuat pilihan sesuai pengetahuannya. Namun, untuk kemajuan Ibukota serta kepentingan bangsa dan negara, pemilihan hendaknya berdasarkan kriteria yang benar, bukan berdasarkan primordialisme. Selama memenuhi kriteria sebagai pemimpin, siapa pun dia, dari mana pun asalnya, dia layak diberikan kepercayaan untuk menjadi gubernur DKI. Walikota London yang beragama Islam merupakan contoh pemilihan dalam negara demokrasi.


Keriuhan pilgub DKI disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, gubernur DKI dipercaya sebagai jalan menuju RI-1. Sukses Jokowi dalam pilpres 2014 menggiurkan berbagai pihak yang berambisi menjadi presiden. Dari walikota Solo, Jokowi yang populer di mata rakyat dengan cukup mudah masuk Jakarta untuk menjadi gubernur. Dengan popularitasnya sebagai gubernur, pencalonan Jokowi sebagai presiden menguburkan impian berbagai tokoh. Konvensi yang digelar Partai Demokrat bubar tanpa hasil. Padahal, konvensi ini, antara lain, diikuti oleh Ketua DPR RI, Dubes, mantan Panglima TNI, dan Ketua DPD, tokoh pers.


Posisi gubernur DKI sangat strategis karena selalu menjadi perhatian nyaris seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan gubernur Jakarta acap menjadi pemberitaan media nasional. Gubernur DKI tak hanya dikenal oleh rakyat Jakarta, melainkan rakyat Indonesia.


Kedua, pilgub DKI menjadi ajang pertarungan tiga bintang: Megawati, SBY, dan Prabowo. Pilgub menjadi ajang adu gengsi ketiga tokoh. Masing-masing pihak memiliki keyakinan, siapa yang memenangi pilgub akan berpeluang menjadi presiden, baik tahun 2019 maupun tahun pilpres selanjutnya.


Ketiga, Pilgub DKI menenggelamkan 100 pilkada lainnya karena faktor Basuki Tjahaya Purnama yang acap disapa Ahok. Ia ceplas-ceplos dan keras. Tapi, di bawah kepemimpinannya, kita melihat Jakarta yang berbeda. Dalam dua tahun kepemimpinannya, situ, danau, dan sungai dikembalikan ke fungsinya. Jakarta pernah dipimpin sejumlah jenderal. Tapi, Ciliwung tetap laksana "supermarket" besar, penuh sampah, sandal, kasur, hingga perabot rumah. Penduduk tetap tinggal di bantaran sungai dan selalu menjadi masalah. Banjir datang tiap tahun. Ini hanya salah satu dari berbagai kemajuan yang sudah diukirnya.


Keempat, Pilgub DKI riuh rendah karena isu SARA yang dimainkan pihak tertentu untuk menjegal lawan dan memuluskan calon yang dikehendaki. Kasus yang mendera Ahok dengan dakwaan penistaan agama merupakan bagian dari pertarungan. Selama kampanye pilgub, imbauan jangan memilih calon yang bukan seagama dan satu ras begitu kuat.


Kelima, Pilgub DKI menjadi perhatian luas karena eksistensi Jakarta sebagai ibukota negara, pusat kegiatan ekonomi, dan barometer politik Indonesia. Kualitas kompetisi para pasangan calon di DKI akan menjadi contoh bagi daerah lain.


Satu hal yang positif ialah kecenderungan daerah untuk memilih calon yang tegas dan berani mendobrak kemapanan dan kaum koruptor seperti Ahok. Keberanian Ahok untuk melawan DPRD yang ingin ikut membelanjakan APBD diapresiasi. Begitu pula keberanian Ahok memotong birokrasi dengan mengangkat pegawai berintegritas tinggi dan cerdas untuk memperlancar pelayanan.


Dua hari lagi Jakarta memilih pemimpinnya untuk lima tahun akan datang. Kesalahan dalam memilih pemimpin akan membuat Jakarta kehilangan momentum untuk membangun dan mundur 20 tahun. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!