ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Paket Setengah Matang
Jumat, 16 Juni 2017 | 9:20

Setelah tertunda hampir enam bulan, paket kebijakan ekonomi XV akhirnya diluncurkan. Berbeda dengan paket-paket sebelumnya yang terkesan ‘ramai’ dan ‘gemuk’, paket ekonomi yang satu ini lebih ramping. Sasarannya pun fokus pada satu hal, yakni memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

 

Melalui paket ekonomi bertitel Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional ini, pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun dari 25% menjadi 20% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2019. Jika biaya logistic turun, daya saing Indonesia meningkat. Ekonomi bakal lebih sehat dan efisien.

 

Tekad pemerintah memangkas biaya logistik nasional sudah tepat, meski sesungguhnya terlambat. Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya merilis kebijakan tersebut 32 bulan lalu atau sejak keduanya memimpin negeri ini pada Oktober 2014. Dengan kata lain, paket ekonomi XV seharusnya diluncurkan pertama, bukan di urutan ke-15.

 

Biaya logistik adalah kanker stadium akhir yang menggerogoti perekonomian nasional sejak Republik ini berdiri. Berdasarkan data Bank Dunia, indeks kinerja logistik (Logistics Perfomance Index/ LPI) Indonesia hampir selalu menempati posisi paling rendah di Asean. Jangan heran bila biaya logistik di Indonesia mencapai 30% dari total biaya yang dikeluarkan pelaku usaha.

 

Tingginya biaya logistik menimbulkan konsekuensi luas. Produk Indonesia berdaya saing rendah, barang menjadi mahal, inflasi sulit dikendalikan, suku bunga tinggi, dan perbankan kurang optimal menjalankan fungsi intermediasinya. Akibat ekonomi biaya tinggi (high cost economy), roda perekonomian nasional sulit berputar, lamban bergerak, sulit bertumbuh.

 

Biaya logistik tak boleh dianggap remeh. Jika klaim pemerintah benar bahwa biaya logistik memiliki porsi 25% terhadap PDB, berarti biaya logistik setiap tahun mencapai Rp 3.250 triliun dengan asumsi PDB harga berlaku sekitar Rp 13.000 triliun. Bila biaya logistic dapat dipangkas dari 25% menjadi 20%, penghematannya mencapai Rp 650 triliun. Itu angka yang amat besar, hampir dua kali anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN.

 

Menilik banyaknya manfaat dan besarnya risiko yang ditimbulkannya, sulit dipahami jika pemerintah tidak memprioritaskan paket kebijakan yang ditujukan untuk menekan biaya logistik. Juga susah dimengerti bila pemerintah justru mendahulukan 14 paket kebijakan lain daripada paket kebijakan ini.

 

Tapi, benar, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena itu, pemerintah harus berpacu dengan waktu, segera merealisasikan paket kebijakan ekonomi XV. Berbagai aturan yang tercakup dalam kebijakan ini, seperti waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time), penerapan portal Indonesia National Single Window (INSW), sistem transportasi, pergudangan, dan aturan main bisnis logistik, harus segera diimplementasikan.

 

Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang akan berimplikasi pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, pemangkasan biaya logistik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang saat ini jauh tertinggal dari negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga di Asean. Daya saing Indonesia periode 2016-2017 berdasarkan Global Competitiveness Report yang dirilis World Economic Forum (WEF), anjlok dari peringkat ke-37 menjadi ke-41 di antara 138 negara.

 

Seperti biasa, peringkat Indonesia kalah oleh Singapura (ke-2), Malaysia (ke-25), dan Thailand (ke-34). Hasil survei International Institute for Management Development (IMD) tahun ini juga menempatkan daya saing Indonesia di peringkat ke-42 dari total 63 negara yang disur vei. Meski naik enam tingkat dari tahun sebelumnya, Indonesia kalah jauh dari Singapura (ke-3), Malaysia (ke-24), Thailand (ke-27), bahkan Filipina (ke-41). Peringkat itu juga di bawah pencapaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu ke-39 pada 2013 dan ke-37 pada 2014.

 

Sekali lagi, paket kebijakan ekonomi XV harus langsung mendatangkan kemaslahatan bagi dunia usaha, masyarakat, dan negara. Paket ini harus seperti cabai rawit, begitu digigit pedasnya langsung menyengat. Jangan seperti paket-paket sebelumnya yang bersifat tambal sulam, paket kebijakan XV harus final, matang, dan langsung bisa dieksekusi.

 

Kita prihatin karena pemerintah, seperti biasanya, ternyata masih memfinalisasi sejumlah aturan pendukung paket kebijakan XV, dari mulai peraturan presiden (perpres), instruksi presiden (inpres), hingga peraturan menteri (permen).

 

Itu artinya, pemerintah lagi-lagi meluncurkan paket kebijakan yang belum benar-benar matang. Wajar bila kita khawatir hasilnya pun akan setengah matang. (*)   


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.