ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

Paket XV
Selasa, 31 Januari 2017 | 11:46

Aktivitas pembangunan infrastruktur jalur bawah tanah di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao Aktivitas pembangunan infrastruktur jalur bawah tanah di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao

Paket kebijakan ekonomi XV tak lama lagi diluncurkan. Paket perdana yang dirilis pada 2017 ini akan melengkapi paket-paket ekonomi sebelumnya. Total jenderal sudah 14 paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah. Sasarannya cuma satu, yakni menghapus hambatan ekonomi agar perekonomian nasional tumbuh lebih cepat, lebih pesat, dan berkualitas.


Paket kebijakan ekonomi XV akan difokuskan pada perbaikan sistem logistik nasional. Tak kurang dari 20 aturan bakal melengkapi paket XV, termasuk di antaranya tentang waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time), portal Indonesia National Single Window (INSW), transportasi, pergudangan, dan aturan main bisnis logistik.


Kalau mau jujur, pemerintah sejatinya terlambat meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang fokus pada perbaikan sistem logistik nasional. Idealnya, paket ini diluncurkan paling awal, bukan ke-2, ke-3, apalagi sampai ke-15. Terus terang, keputusan pemerintah untuk membenahi kondisi perlogistikan nasional lewat paket XV setelah paket-paket kebijakan lain diluncurkan, sulit dipahami.


Logistik adalah urat nadi ekonomi sebuah negara. Baik-buruk perekonomian suatu negara sangat ditentukan oleh kondisi logistiknya. Logistik kita sudah lama bermasalah. Dengan kondisi geografis yang begitu luas, bertabur pulau, gunung, laut, sungai, dan hutan, namun infrastukturnya pas-pasan, Indonesia terus terbebani biaya logistik. Biaya logistik mencapai 29% terhadap produk domestik (PDB), sehingga negeri ini tercatat sebagai negara dengan biaya logistik termahal di Asean, bahkan masuk daftar negara-negara berbiaya logistik paling tinggi di dunia.


Biaya logistik yang terlampau mahal turut menyebabkan daya saing Indonesia terpuruk. Bahkan, daya saing Indonesia periode 2016-2017 berdasarkan Global Competitiveness Report yang dirilis World Economic Forum (WEF), anjlok dari peringkat ke-37 menjadi ke-41 dari 138 negara. Peringkat Indonesia, seperti biasa, kalah dari Thailand (ke-34), Malaysia (ke-25), dan Singapura (ke-2).


Jika tak segera berbenah, biaya logistik yang tinggi akan terus menggerogoti perekonomian nasional. Ekonomi makin terdistorsi, mahal, lambat, tidak efisien. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sulit dipacu dan tidak berkualitas. Angka kemiskinan dan pengangguran susah dipangkas. Ketimpangan ekonomi antarwilayah semakin lebar. Kesenjangan pendapatan antarpenduduk kian menjadi-jadi.


Sekali lagi, pemerintah terlambat meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki sistem logistik nasional. Karena itu, paket XV harus benar-benar ampuh, sekali pukul langsung jatuh. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan jab-jab ringan, tapi langsung pukulan hook, upper cut, atau stright berkekuatan penuh agar musuh knock out (KO).


Banyak hal yang harus ditempuh pemerintah. Langkah paling mendesak adalah memangkas dwelling time. Indonesia merupakan negara dengan dwelling time paling lama di Asean. Jika waktu bongkar muat di pelabuhan Vietnam hanya 3 hari, Thailand 2 hari, Malaysia 1-2 hari, dan Singapura 1,5 hari, Indonesia masih 3-4 hari, itu pun baru di Tanjung Priok. Di pelabuhan lain, dwelling time masih 7-8 hari.


Memangkas dwelling time sebetulnya sudah menjadi komitmen pemerintah, bahkan masuk quick wins (langkah cepat untuk mengawali program) yang dijanjikan Presiden Jokowi. Ketika memulai pemerintahannya pada 20 Oktober 2014, Jokowi menyebut dwelling time sebagai salah satu program unggulan Kabinet Kerja. Presiden juga telah berkali-kali meminta menteri-menteri terkait menurunkan dwelling time menjadi 1-2 hari.


Entah kenapa, target dwelling time belum juga berhasil. Padahal, dwelling time yang buruk adalah parasit bagi perekonomian. Biaya-biaya ’siluman’ akan muncul. Pasokan barang terhambat, harga barang naik, inflasi melambung. Lebih dari itu, dwelling time yang buruk bisa menyebabkan tatanan hukum dan politik berantakan. Praktik kolusi akan tumbuh subur karena oknum pengusaha berupaya menyuap oknum aparat agar barangnya cepat keluar.


Bahwa minimnya infrastruktur dan kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau turut menghambat dwelling time, itu tidak bisa dimungkiri. Namun, kita percaya lamanya dwelling time lebih disebabkan oleh salah kelola (mismanagement) dan faktor birokrasi. Faktanya, meski layanan satu atap sudah diterapkan dan portal Indonesia National Single Window (INSW) telah digunakan, penumpukan barang di pelabuhan masih saja terjadi.


Untuk menurunkan dwelling time, pemerintah harus menyederhanakan perizinan. Selain itu, jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat penanganan dwelling time mesti dipangkas seramping mungkin. Koordinasi juga harus digalang, terutama oleh menko perekonomian dan menko maritim. Pemerintah pun harus menjamin portal INSW beroperasi 24 jam. Dalam konteks ini, integrasi para pengelola pelabuhan (Pelindo I-IV) menjadi kunci.


Di luar itu, pemerintah perlu menempuh langkah terobosan, seperti memberlakukan denda tinggi kepada perusahaan yang lambat mengurus dokumen atau telat mengambil barang, membuka pelabuhan-pelabuhan alternatif, serta membangun kereta pelabuhan. Pemerintah juga mesti meningkatkan peran pelabuhan darat (dry port). Maka investasi dry port harus didorong lewat insentif fiskal dan nonfiskal.


Untuk menurunkan dwelling time, pemerintah pun perlu membuat aturan main yang jelas dalam bisnis logistik, baik antara BUMN dan swasta, antarpemain swasta, atau antara pemain lokal dan asing. Semain banyak pemain dengan dukungan regulasi yang jelas dan adil, sistem logistik akan semakin efisien. Di situlah pentingnya pemerintah membuat peta jalan (roadmap) yang komprehensif di sektor logistik dan transportasi.


Pada akhirnya semua itu akan bermuara pada infrastruktur. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, mulai pelabuhan, bandara, jembatan, jalan, hingga jalan tol. Dengan begitu, konektivitas antarwilayah bakal tercipta. Inilah roh logistik yang sesungguhnya. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, masalah logistik akan terus menjadi duri dalam daging perekonomian Indonesia. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!