ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Penerimaan Pajak 2017
Selasa, 13 Juni 2017 | 10:16

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao. Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Pemerintah memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1.307,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun ini diharapkan bisa lebih tinggi dari tahun lalu jika didukung oleh kondisi ekonomi yang bagus dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

 

Hingga akhir Mei 2017, realisasi penerimaan pajak baru sebesar Rp 398,7 triliun atau masih belum mencapai separuh dari target APBN 2017. Secara total, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) pada akhir Mei mencapai Rp 463,5 triliun atau 30,9% dari target dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun. Ada komponen bea cukai yang menyumbang penerimaan sebesar Rp 45,7 triliun.

 

Tahun lalu, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan hanya Rp 1.283,6 triliun, atau 83,4% dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk sumbangan dari program tax amnesty yang masuk ke penerimaan Negara sebesar Rp 107 triliun, sehingga memberi kontribusi sebesar 82,72% dari total pendapatan negara yang mencapai Rp 1.551,78 triliun.

 

Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,3% dan merupakan rasio terendah di dunia yang rata-rata 15%. Pemerintah menargetkan tax ratio sebesar 10,9% pada tahun ini. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat membayar pajak diperlukan untuk mendongkrak penerimaan negara dari pajak.

 

Apalagi saat ini pajak masih menjadi sumber terbesar penerimaan negara. Saat harga komoditas masih menjadi primadona penerimaan negara beberapa tahun lalu, hasil ekspor kelapa sawit ataupun batubara dapat menjadi andalan sebagai penerimaan negara di luar pajak. Peningkatan tax ratio juga diperlukan untuk menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan.

 

Namun, dalam menggenjot penerimaan pajak, pemerintah jangan ‘berburu di kebun binatang’ atau hanya mengejar wajib pajak yang selama ini sudah patuh. Sebenarnya masih banyak potensi pajak yang belum terkoleksi selama ini. Misalnya saja pengusaha pertambangan yang bayar pajak masih kurang dari 50%.

 

Belum lagi profesi lainnya seperti pengusaha, dokter, kurator, dosen yang juga masih banyak yang belum taat pajak. Potensi penerimaan pajak juga masih bisa digali dari wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di luar negeri. Berdasarkan studi McKinsey, terdapat US$ 250 miliar atau Rp 3.250 triliun harta warga negera Indonesia (WNI) di luar negeri. Dari angka itu, terdapat Rp 2.600 triliun yang disimpan di Singapura.

 

Sementara itu, jumlah deklarasi aset luar negeri dan repatriasi yang diungkap melalui program tax amnesty hanya Rp 1.183 triliun. Artinya, masih ada Rp 2.067 triliun harta WNI yang belum dilaporkan kepada negara. Masih besarnya jumlah harta WNI yang belum dilaporkan kepada negara menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak untuk memajaki.

 

Wajib pajak masih bisa menyembunyikan hartanya di luar negeri lantaran belum diterapkannya pertukaran data informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). AEoI yang mulai berlaku tahun 2018 adalah standar global baru yang berguna untuk mengurangi peluang penghindaran pajak. Sistem kerja AEOI adalah pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara.

 

Pertukaran data keuangan tersebut dilakukan antarotoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017. Melalui Perppu ini, otoritas pajak diberi wewenang mengakses data keuangan nasabah yang selama ini terbentur tembok besar pasal kerahasiaan perbankan di dalam UU Perbankan. Aparat pajak pun bisa mendapatkan data dari Negara yang menjadi tempat favorit menyembunyikan harta WNI setelah pemberlakuan AeoI.

 

Penerimaan negara dari pajak masih bisa ditingkatkan dengan mengubah model perekonomian dari saat ini mengandalkan konsumsi menjadi produksi. Dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar 5%, sekitar 56–60% disumbang konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada produksi akan menciptakan banyak lapangan kerja. Semakin banyak orang yang bekerja maka semakin banyak yang membayar pajak penghasilan (Pph).

 

Berkaca dari tahun lalu, tantangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini cukup berat. Selain karena program tax amnesty belum bisa efektif dalam jangka pendek, tantangan lainnya adalah kondisi ekonomi global yang belum pulih dan punya dampak terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Karena itu, dibutuhkan kerja ekstra keras lagi dari jajaran DJP untuk merealisasikan target penerimaan pajak tahun ini. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.