ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 26 Juni 2017
BS logo

Pengawas Pasar Modal
Rabu, 7 Juni 2017 | 9:39

Isu pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) kembali menghangat. Mulai awal pekan ini, 14 calon DK OJK menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Ini merupakan ujian terakhir mereka setelah dinyatakan lolos dari serangkaian tes yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) DK OJK.

 

Dari 14 calon, parlemen hanya akan memilih tujuh orang dan mengajukannya kepada presiden. Jika presiden setuju, mereka itulah yang kelak mengisi DK OJK periode 2017-2022, bersama dua pejabat dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku ex officio.

 

Di luar calon ketua OJK yang ‘diperebutkan’ Wimboh Santoso (PT Bank Mandiri Tbk) dan Sigit Pramono (Indonesian Institute for Corporate Directorship), tak kalah menarik perhatian publik adalah posisi untuk kepala eksekutif OJK bidang pengawas pasar modal. Calonnya tiada lain Nurhaida (pejabat petahana) dan Arif Baharudin (pejabat Kemenkeu).

 

Kita percaya, Nurhaida maupun Arif Baharudin –dengan segala kelebihan dan kekurangannya—adalah orang yang layak menjadi petinggi OJK. Mereka tahu betul apa yang harus diperbuat OJK untuk memajukan industri pasar modal domestik. Mereka, dengan kapasitas dan kapabilitasnya, pasti tahu apa yang dibutuhkan masyarakat di bidang pasar modal.

 

Namun, tanpa bermaksud melangkahi DPR dan presiden, tak ada salahnya jika kita, secara konstruktif, terus menyegarkan ingatan para calon petinggi OJK ihwal tantangan, persoalan, dan potensi industri pasar modal di Tanah Air. Dengan terus mengingatkan mereka, OJK akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, sehingga pasar modal domestik berkembang dan maju pesat.

 

Secara lapang dada, kita harus mengakui bahwa pasar modal Indonesia masih ironis dan paradoksal. Bayangkan, di Indonesia terdapat 5.000 perusahaan yang layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun hingga kini baru ada 543 perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa (listed company). Bandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand yang tahun lalu masing-masing sudah punya 806, 774, dan 722 perusahaan.

 

Kita akan lebih sering mengelus dada jika menengok produk domestic bruto (PDB) negara-negara tetangga yang kurang dari separuh PDB kita. PDB Malaysia, Singapura, dan Thailand masing-masing cuma US$ 296 miliar, US$ 293 miliar, dan US$ 395 miliar dibanding PDB kita yang mencapai US$ 862 miliar. Dengan PDB jauh lebih kecil, mereka punya listed company jauh lebih banyak.

 

Dada kita semakin sesak jika melihat komparasi jumlah investor. Dengan populasi 257 juta, Indonesia punya 60 juta kelas menengah yang potensial menjadi investor pasar modal. Nyatanya, jumlah investor pasar modal kita baru 891 ribu atau cuma 0,3% dari populasi. Itu hanya seperempat jumlah investor pasar modal Malaysia yang mencapai 3-4 juta (15% dari populasi), atau hamper separuh jumlah investor pasar modal Singapura sebanyak 1,5 juta (30% populasi).

 

Bercermin pada angka-angka tersebut, kita menjadi bertanya-tanya, ada apa dengan pasar modal kita? ‘Sekerdil’ itukah pasar modal Indonesia? Atas fakta-fakta itu, mungkinkah pasar modal domestik menjadi yang terkuat di Asean, baik dari sisi jumlah listed company, jumlah investor, kapitalisasi pasar (market cap), maupun nilai transaksi harian, seperti dicita-citakan pemangku kepentingan?

 

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dijawab dan dicarikan solusinya oleh calon terpilih kepala eksekutif OJK bidang pengawas pasar modal. Berbagai persoalan yang dihadapi industri pasar modal di Tanah Air hanya bisa dijawab oleh calon terpilih yang benar-benar kreatif, memiliki terobosan jitu, dan visioner.

 

Kita sepakat bahwa meningkatkan jumlah listed company dan jumlah investor tidak semudah membalikkan telapak tangan. Industri pasar modal bukan hanya menghadapi masalah penawaran (supply) berupa minimnya jumlah listed company, tapi juga masalah permintaan (demand) berupa sedikitnya jumlah investor.

 

Apalagi literasi pasar modal masih amat rendah, tahun lalu hanya 4,40%, jauh di bawah perbankan (28,94%), perasuransian (15,76%), dana pension (10,91%), lembaga pembiayaan (13,05%), pegadaian (17,85%), BPJS Kesehatan (28,29%), dan BPJS Ketenagakerjaan (11,02%).

 

Sejujurnya, jumlah listed company dan jumlah investor ibarat telur dan ayam. Sulit untuk memastikan mana yang harus didahulukan. Menggenjot jumlah perusahaan tercatat di bursa bakal sia-sia jika jumlah investornya tidak meningkat. Begitu pula sebaliknya. Maka calon terpilih kepala eksekutif OJK bidang pengawas pasar modal dituntut memiliki kreativitas tinggi untuk menyeimbangkan supply dan demand.

 

OJK tak bisa bergerak sendiri. Lembaga super body ini harus bahumembahu dengan PT BEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) selaku organisasi regulator mandiri (self regulatory organization/ SRO). Terutama dengan BEI selaku otoritas pasar saham, OJK bukan saja harus menawarkan lebih banyak insentif, mengantisipasi era teknologi keuangan (financial technology/fintech), serta membuat program sosialisasi dan edukasi yang lebih komprehensif, tapi juga membuat sistem pengawasan yang tidak membelenggu, sekaligus tak terlalu longgar, dengan tetap mengusung kehati-hatian.

 

Regulasi yang prudent namun progresif diperlukan agar industri pasar modal tumbuh sehat, berkualitas, dan kredibel. Semakin tinggi kredibilitas pasar modal, semakin besar pula peluangnya menjaring investor dan menambah perusahaan di lantai bursa. Ini pun senapas dengan amanat UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk melindungi pemodal dari praktik yang merugikan.

 

Kredibilitas pasar modal tak bisa ditawar-tawar. Apalagi hal itu digariskan UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengamanatkan terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatkan kredibilitas pasar modal, berarti OJK juga menjalankan salah satu misinya, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di Tanah Air. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.