ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Februari 2017
BS logo

Pertumbuhan Ideal
Selasa, 7 Februari 2017 | 12:11

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan P Roeslani foto bersama para pengurus KADIN usai peresmian pembukaan Rapat Pimpinan Nasional KADIN Indonesia di Jakarta, Kamis (1/12). Rapimnas yang akan berlangsung hingga 2 Desember tersebut memusatkan perhatiannya kepada percepatan laju perkembangan sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan P Roeslani foto bersama para pengurus KADIN usai peresmian pembukaan Rapat Pimpinan Nasional KADIN Indonesia di Jakarta, Kamis (1/12). Rapimnas yang akan berlangsung hingga 2 Desember tersebut memusatkan perhatiannya kepada percepatan laju perkembangan sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao

Perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02%, sesuai ekspektasi pasar dan prediksi para ekonom. Angka tersebut lebih tinggi dibanding capaian 2015 sebesar 4,88%. Sebuah angka pertumbuhan yang cukup tinggi, di tengah pemulihan global yang belum stabil, dan kemungkinan performa tersebut hanya kalah dibanding pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India.

Dengan pencapaian itu, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada 2016 mencapai Rp 12.406,8 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp 47,96 juta atau setara US$ 3.605,1. Posisi ini mencerminkan negeri ini masih berada dalam kategori middle lower income. PDB per kapita tersebut membaik dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 45,14 juta dan pada 2014 sebesar Rp 41,92 juta.

Pertumbuhan ekonomi tahun lalu didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,9%, diikuti informasi dan komunikasi 8,87%, serta jasa lainnya 7,8%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,62%, diikuti konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,01%, serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,48%.


Konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama dalam struktur PDB 2016, yang memberikan kontribusi 56,5%, sedangkan PMTB sebesar 32,57%. Konsumsi rumah tangga masih solid karena inflasi tahun lalu terjaga rendah di level 3,02%, serta didukung kinerja di sektor transportasi dan komunikasi, sebagai dampak tingginya penjualan mobil penumpang.

Meski cukup menggembirakan, ada beberapa catatan pada pencapaian kinerja ekonomi 2016. Pertama, pertumbuhan pada kuartal IV-2016 mengalami kontraksi dibanding kuartal sebelumnya, sebesar 1,77%. Ekspor netto juga terkontraksi 1,74% serta belanja modal yang minus 21,88% pada periode yang sama.

Selain itu, pertumbuhan yang tinggi pada 2016 didominasi oleh sektor yang kurang banyak menyerap banyak tenaga kerja. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar tumbuh rendah, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh 3,15% dengan peran terhadap PDB hanya 13,45% serta industri pengolahan hanya 4,29% dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 20,51%.

Kecuali itu, kesenjangan antarwilayah juga masih tinggi. Struktur perekonomian masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera 22,03%, Pulau Kalimantan 7,85%, Pulau Sulawesi 6,04%, dan sisanya 5,59% dari pulau-pulau lainnya.

Menyimak struktur dan profil perekonomian 2016, tampak tidak ada perubahan yang signifikan. Hal itu menunjukkan pertumbuhan yang dicapai belum inklusif dan merata. Pertumbuhan belum berkualitas karena tertinggalnya sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Apabila hal ini tidak ditangani serius, upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan akan sia-sia. Saat ini, rasio Gini yang menunjukkan indikator kesenjangan masih berada di level 0,394.

Dalam konteks itu, pemerintah perlu menempuh sejumlah strategi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Di antaranya adalah mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja khususnya sektor pertanian, merevitalisasi industri manufaktur, memperluas investasi padat karya, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, serta membangun infrastruktur besar-besaran terutama di desa-desa dan daerah terisolasi.

Belanja sosial dan dana transfer ke daerah mesti diperbesar. Besarnya dana transfer ke daerah, senilai Rp 764 triliun, termasuk dana desa Rp 60 triliun, diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur perdesaan, baik jalan maupun infrastruktur pertanian. Langkah ini diyakini dapat mempersempit kesenjangan perdesaan dan perkotaan.

Kita juga angkat topi terhadap pemerintah yang baru saja meluncurkan kebijakan ekonomi berkeadilan guna mengikis kesenjangan. Kebijakan yang dijabarkan melalui 10 rencana aksi strategis tersebut tercakup dalam tiga area pokok, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas SDM. Namun, kebijakan ini harus implementatif, akuntabel, dan terus dikawal agar tidak sekadar menjadi retorika.

Kita setuju bahwa pemerintah mesti mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pertumbuhan tersebut harus ideal, dengan pola yang berkualitas, inklusif, merata, dan berkeadilan agar mampu mengakselerasi penurunan kesenjangan dan kemiskinan. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!