ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Februari 2017
BS logo

Produk dan Layanan Kelas Dunia dari BUMN
Senin, 30 Januari 2017 | 11:48

Menteri BUMN Rini M Soemarno (tengah) didampingi Dirut BRI Asmawi Syam (kanan) dan Direktur Kepatuhan BRI Priyastomo meninjau sekaligus bertransaksi langsung menggunakan Kartu Bank BRI setelah membeli produk-produk UMKM yang ditampilkan di Rumah Kreatif BUMN Bank BRI di Gianyar, Bali, Sabtu (28/1/2017). Bank BRI berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah dalam rangka memperkuat sektor UMKM di Indonesia, salah satunya melalui pembangunan Rumah Kreatif BUMN Bank ini. Investor Daily/ist Menteri BUMN Rini M Soemarno (tengah) didampingi Dirut BRI Asmawi Syam (kanan) dan Direktur Kepatuhan BRI Priyastomo meninjau sekaligus bertransaksi langsung menggunakan Kartu Bank BRI setelah membeli produk-produk UMKM yang ditampilkan di Rumah Kreatif BUMN Bank BRI di Gianyar, Bali, Sabtu (28/1/2017). Bank BRI berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah dalam rangka memperkuat sektor UMKM di Indonesia, salah satunya melalui pembangunan Rumah Kreatif BUMN Bank ini. Investor Daily/ist

Upaya menghasilkan produk dan layanan kelas dunia pasti didukung oleh seluruh rakyat, apalagi produk itu datang dari badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah tak perlu ragu untuk mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia karena produk dan layanan kelas dunia hanya bisa dihasilkan perusahaan kelas dunia.

 

Dalam sebuah diskusi off the record dengan sejumlah pemimpin redaksi Indonesia, pekan silam, seorang petinggi BUMN menyatakan tekadnya untuk mendorong BUMN menghasilkan produk dan layanan kelas dunia. Salah satu solusi yang diambil adalah pembentukan holding company atau perusahaan induk untuk perusahaan sejenis. Lewat holding, perusahaan sejenis akan lebih sinergis dan BUMN menjadi lebih efisien.

 

Selain itu, holding company juga membuat BUMN lebih mudah mendapatkan dana, salah satu syarat penting untuk bertumbuh lebih cepat. Dengan aset yang besar, holding akan mendapatkan dana pinjaman dalam jumlah lebih besar, baik dari perbankan maupun dari pasar modal.

 

Dari pasar modal, holding akan menjual obligasi, bukan saham. BUMN yang menjadi holding, 100% sahamnya dimiliki pemerintah. BUMN yang menjadi holding tidak akan go public. Dengan kemampuan mendapatkan dana dalam jumlah besar, BUMN akan mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyertaaan Modal Negara (PMN) tak perlu lagi dan kalau pun ada, akan sangat minimal.

 

Dana APBN akan diprioritaskan untuk memperkuat jaminan sosial, membangun infastruktur dasar di perdesaan dan perkotaan, serta menambah dana untuk pemberdayaan masyarakat. Lagi pula, PMN dinilai tidak adil oleh swasta. PMN adalah dana APBN dan 80% dari penerimaan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat, termasuk perusahaan swasta.

 

Jika PMN hanya diberikan kepada BUMN, pemerintah dinilai tidak fair terhadap perusahaan swasta. Bukankah perusahaan swasta ikut membayar pajak? Aset holding company akan membesar karena selain asetnya sendiri, nilai aset BUMN yang manjadi operating company juga ikut dihitung menjadi asetnya. Jika sebuah holding company memayungi lima BUMN dan total asset kelima BUMN itu adalah Rp 1.000 triliun dan aset BUMN yang menjadi holding company Rp 100 triliun, maka total aset holding company akan menjadi Rp 1.100 triliun.

 

Pada akhir 2016, total aset BUMN sekitar Rp 5.000 triliun. Kementerian BUMN menargetkan total aset pada 2019 mencapai Rp 7.000 triliun, tumbuh sekitar 40% dibanding aset BUMN di akhir 2016. Laba BUMN pada tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp 300 triliun, naik dari Rp 170 triliun tahun 2016.

 

Dengan aset yang besar, holding mampu meraih dana dalam jumlah besar untuk menambah modal BUMN yang dipayunginya. Kemampuan BUMN dalam pendanaan akan menambah kemampuan BUMN dalam membiayai berbagai proyek, menghasilkan produk dan layanan kelas dunia. BUMN akan cepat bertumbuh menjadi raksasa yang sehat. Bank BUMN, misalnya, harus menjadi bank terbesar di Asean, mengalahkan dua bank dari Malaysia, negara yang hanya berpenduduk 26 juta.

 

Sinergi akan terwujud karena masing- masing BUMN tak perlu menggunakan fasilitas yang dimiliki secara eksklusif. PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) bisa menggunakan pipa gas yang sama, baik yang dimiliki oleh Pertamina maupun yang digunakan oleh PGN. Satellit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bisa juga digunakan oleh empat bank BUMN lainnya. Kapal-kapal angkut milik sebuah BUMN bisa digunakan juga oleh BUMN lain.

 

Kementerian BUMN mempersiapkan pembentukan enam holding company, yakni holding campany migas, pertambangan, keuangan, infrastruktur, perumahan, jalan tol dan konstruksi, dan pangan. Agar negara memiliki kewenangan penuh untuk mewujudkan programnya, modal BUMN yang menjadi holding 100% dimiliki negara. Pertamina yang bukan perusahaan terbuka, 100% sahamnya milik negara, akan dijadikan holding BUMN minyak dan gas (migas). PT Inalum akan menjadi holding BUMN pertambangan. PT Danareksa bakal menjadi holding BUMN keuangan.

 

Pembentukan holding takkan mengurangi kepemilikan BUMN yang dikelompokkan. Kepemilikan pemerintah di PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, misalnya, takkan berkurang, bahkan sangat boleh jadi bertambah. Jika pemegang saham publik melepas pada harga rendah, BUMN akan buy back. Kewenangan negara di BUMN dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 50% tetap kuat karena pemerintah memiliki saham seri A. Dengan saham seri A, pemerintah berwenang melakukan veto demi membela kepentingan negara.

 

Lewat holding, pemerintah tetap memastikan bahwa tugas BUMN sebagai agen pembangunan yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi tetap bisa dipertahankan. Karena tidak mengubah kepemilikan negara di setiap BUMN dalam proses pembentukan holding, pemerintah mengharapkan DPR RI tak perlu terlibat. Pembentukan holding bukanlah proses initial public of fering (IPO) atau penjualan saham perdana di pasar modal. Juga bukan rights issue atau penjualan saham terbatas yang bisa mengubah kepemilikan saham. Keterlibatan DPR dalam pembentukan holding akan memperlambat proses, sedang pemerintah ingin cepat. Selambatnya, tahun 2018, semua holding sudah terbentuk.

 

Efisiensi dan kemampuan holding untuk mendapatkan dana bagi BUMN yang menjadi operating company harus berujung pada profitabilitas. BUMN yang sehat adalah yang meraih laba, minimal tidak terus-menerus merugi. Sebab, jika merugi, holding akan terusmenerus pula menyuntikkan modal. Peran BUMN sebagai agen pembangunan hanya bisa dilaksanakan jika BUMN itu sehat.

 

Oleh karena itu, membuat BUMN sehat adalah harga mati, ada atau tidak ada holding. Karena pembentukan holding sudah menjadi komitmen dan rencana pemerintah, maka semua persyaratan penting untuk mewujudkan sebuah BUMN yang sehat harus dipenuhi. Syarat penting itu, antara lain, menempatkan direksi dan BUMN berdasarkan meritokrasi. Tidak boleh menempatkan politisi di posisi direksi dan komisaris. Hanya mereka yang memiliki kompetensi, integrity, dan rekam jejak yang baik yang boleh menjadi anggota direksi dan komisaris. Kedua, BUMN harus bebas dari bancakan. Ketiga, BUMN harus bebas dari intervensi.

 

Apa pun bentuk BUMN, dengan holding atau tanpa holding, tidak masalah bagi rakyat. Bagi rakyat, yang adalah pemilik sah semua BUMN, yang terpenting adalah kontribusi riel bagi bangsa dan negara. Kontribusi riel itu hanya bisa terwujud jika pascapembentukan holding, BUMN semakin sehat dan meraih profit. Jika sebaliknya yang terjadi, pembentukan holding tidak ada manfaatnya. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!