ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Februari 2017
BS logo

Proyek Strategis Nasional
Minggu, 12 Februari 2017 | 15:52

Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengusulkan 117 proyek strategis nasional (PSN) baru melengkapi proyek-proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dari 117 usulan kementerian dan lembaga (K/L) tersebut, sebanyak 78 proyek sudah diterima setelah ada pelonggaran kriteria.

 

Sedangkan dari 78 proyek yang diterima itu, sebanyak 44 proyek senilai Rp 1.098 triliun sudah lolos kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Ke-44 proyek ini sudah bisa dikatakan pasti (clean) dari sisi kriteria dan kelengkapan dokumennya sehingga akan masuk ke dalam revisi Perpres Nomor 3/2016. Perpres ini diharapkan bisa rampung dalam dua minggu ke depan.

 

Proyek-proyek yang masuk usulan PSN baru antara lain Tol Tebing Tinggi-Pematangsiantar-Parapat- Tarutung-Sibolga di Sumatera Utara, Bendungan Temef (NTT), Proyek Tangguh LNG (Papua Barat), Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (Jawa Timur), dan Kawasan Industri Dumai (Riau).

 

Selain itu, ada proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, kereta api Yogjakarta-Kulon Progo, Pelabuhan Patimban, kereta api Tebing Tinggi- Kuala Tanjung, Kanal Inland Water Way Cilincing-Cibitung, dan Mass Rapid Transit East-West.

 

Selain tambahan 44 proyek baru ini, masih ada 12 proyek lagi dengan rincian dua proyek dari Kementerian Perindustrian, tiga proyek dari Kementerian Perhubungan, dan tujuh proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang masih menunggu kelengkapan dokumen hingga minggu depan.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2016 telah menandatangani Perpres 3/2016 dengan 225 PSN dan satu program kelistrikan 35.000 megawatt (MW) dengan nilai investasi Rp 2.826 triliun. Dari jumlah itu, terdapat 20 PSN yang sudah selesai dengan nilai Rp 27,6 triliun dan 18 PSN yang dikeluarkan dengan nilai Rp 58,4 triliun.

 

Dengan demikian, proyek-proyek dalam Perpres 3/2016 saat ini ada 187 PSN dengan nilai investasi Rp 2.740 triliun.

 

Dalam proses penyusunan PSN ini, KPPIP mengacu pada sejumah criteria dasar, yaitu kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMN) serta Rencana Tata Ruang/Wilayah (RTRW) sehingga tidak mengubah ruang terbuka hijau (RTH). Proyek PSN tersebut memiliki peran strategis bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional.

 

Selain itu, proyek PSN memiliki dampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB), tingkat pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup. Terakhir, proyek tersebut harus memiliki keselarasan antarsektor infrastruktur dan persebaran lokasi proyeknya secara regional. Dengan adanya kriteriakriteria tersebut, kementerian akan dipaksa memberikan perhatian yang lebih terhadap proyek-proyek ini.

 

Kita mendukung rencana pemerintah menambah proyek strategis nasional yang akan dikerjakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Melalui pembangunan PSN ini, ketersediaan infrastruktur akan meningkat. Pembangunan proyek PSN diharapkan bisa lebih cepat karena akan diawasi oleh KPPIP, mulai dari tahapan penyiapan hingga implementasi.

 

Salah satu kendala penyediaan infrastruktur adalah masalah koordinasi antarpemangku kepentingan sehingga mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan, dan proyek berjalan lambat. Karena itu, setiap proyek yang sudah masuk PSN ini diwajibkan memiliki rencana aksi.

Rencana aksi ini akan dipakai KPPIP untuk memantau, mengawasi, dan melakukan percepatan apabila ada keterlambatan di lapangan. Jika proyek-proyek yang diusulkan itu tidak punya rencana aksi, konsekuensinya harus dikeluarkan dari daftar PSN.

 

Kita juga mengingatkan pemerintah jangan terjebak pada berapa banyaknya proyek yang masuk daftar prioritas. Pemerintah sebaiknya mengutamakan kebutuhan dari proyek tersebut untuk masyarakat dan tidak mangkrak. Proyek-proyek tersebut harus dipastikan mendapatkan pendanaan, sudah beres administrasinya, dan tidak menghadapi masalah pembebasan lahan. Tahapan proyek infrastruktur itu harus berjalan sesuai jadwal, sehingga bank bisa langsung mengucurkan pinjamannya.

 

Dalam menggarap proyek infrastruktur ini, pemerintah pusat sebaiknya melibatkan dan mendorong partisipasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa berpartisipasi pada proyek infrastruktur di daerahnya dengan ikut membantu proses pembebasan lahan yang kerap menjadi kendala di lapangan.

 

Terbukti, sebanyak 18 proyek dikeluarkan dari daftar PSN lantaran tak adanya dukungan dari pemerintah daerah. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah proyek-proyek infrastruktur tersebut memiliki efek pengganda atau multiplier effect bagi ekonomi masyarakat. Setiap proyek infrastruktur harus mampu menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat sehinggga berdampak meningkatkan ekonomi mereka. Pemerintah harus membatasi penggunaan tenaga kerja asing dalam setiap proyek infrastruktur apabila masih bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!