ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Maret 2017
BS logo

Separuh Biaya e-KTP Dikorupsi
Senin, 13 Maret 2017 | 10:12

Hampir separuh nilai proyek dikorupsi. Para anggota dewan dan pejabat pemerintah membagibagikan dana itu ke kantong pribadi. Itulah mega korupsi proyek e-KTP. Dari proyek senilai Rp 5,9 triliun, yang masuk ke kantong-kantong pribadi mencapai Rp 2,3 triliun atau 38,9% dari nilai proyek.

 

Jika benar dana sebesar ini tidak digunakan untuk proyek e-KTP, korupsi di negeri ini sudah benar-benar keterlaluan. Sangat keterlaluan karena, pertama, nilai dana yang dikorupsi bukan 10-20%, melainkan hampir mencapai 40%. Tindakan “gagah berani” ini sungguh mengkhawatirkan karena nilai korupsi yang hampir separuh nilai proyek. Mega korupsi seperti itu layak disebut penggarongan.

 

Kedua, korupsi dilakukan secara berjamaah. Ada 70 orang yang disebut dua terdakwa perkara korupsi e-KTP sebagai pihak yang juga terlibat. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3), membacakan 38 nama yang terlibat. Mereka berasal dari kalangan birokrat, legislatif, dan korporasi. Daftar ini memuat sejumlah nama besar dari kalangan DPR RI dan birokrasi.

 

Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu melibatkan tiga klaster itu, yakni legislatif, eksekutif, dan korporasi. Saat dibahas di Badan Anggaran (Banggar), DPR, nilai proyek yang hendak dikorupsi sudah dibahas, lengkap dengan modus operandi. Bagian untuk masing-masing anggota dewan pun sudah ditetapkan. Eksekutif dan perusahaan yang menjadi rekanan kementerian dan lembaga tinggal menjalankan permufakatan jahat itu.

 

Di level provinsi, kabupaten, dan kota, praktik seperti ini juga sudah menjadi kelaziman dan kian marak sejak otonomi daerah diterapkan tahun 2004. Dana transfer ke daerah yang terus meningkat setiap tahun menjadi bancakan para pimpinan eksekutif di daerah, anggota DPRD II, dan kontraktor.  Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dilakukan secara berjamaah.

 

Ketiga, meski penggarongan proyek pengadaan e-KTP mencapai Rp 2,3 triliun, pihak Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa akhir tahun ini, 183 juta penduduk Indonesia yang sudah wajib memiliki KTP akan memiliki e-KTP. Saat ini, sekitar 95% penduduk yang wajib memiliki KTP sudah memiliki e-KTP. Proyek e-KTP berjalan sesuai target. Data ini menunjukkan, biaya pengadaan e-KTP nasional yang mencapai Rp 5,9 triliun adalah hasil mark-up atau penggelembungan.

 

Nilai proyek yang mestinya cuma Rp 3,6 triliun digelembungjkan hingga Rp 5,9 triliun. Para anggota dewan sengaja menggelembungkan biaya proyek ini agar ada dana yang bisa dibagi-bagi tanpa mengurangi kualitas proyek. Data ini juga mengungkapkan niat para koruptor untuk menggarong sejak proyek e-KTP diwacanakan.

 

Sejak pekan lalu, para politisi Senayan dan pejabat publik yang namanya disebutkan oleh jaksa KPK ramai-ramai membantah. Sebelumnya, dua terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugihar to, sudah menyebutkan sejumlah nama yang sama. Adalah hak setiap orang untuk membantah hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap. Masyarakat diharapkan menghormati proses hukum.

 

Upaya memberantas korupsi di Tanah Air hendaknya menjadi gerakan nasional yang sungguh-sungguh. Korupsi adalah kanker yang merusak perekonomian negara. Selama korupsi masih besar, kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita bangsa sulit terwujud. Bukan hanya laju pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Korupsi mengurangi kemampuan Negara untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Program Anti Ketimpangan yang hendak digulirkan pemerintah sulit mencapai hasil selama ada korupsi.

 

Seekor tikus dalam lumbung padi, cepat atau lama, akan menghabiskan isi lumbung. Lumbung duit bernama APBN akan habis jika tikus-tikus di parlemen, birokrasi, dan korporasi tetap dibiarkan beroperasi. Dalam konteks inilah kegeraman Presiden Jokowi terhadap pelaku kasus korupsi e-KTP bisa dipahami. Presiden tidak saja mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK, melainkan sudah mendirikan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) agar pungli yang kecil-kecil juga bisa dikikis habis dari tubuh birokrasi. APBN tidak perlu naik lebih dari laju pertumbuhan ekonomi andaikan tidak ada korupsi, belanja birokrasi dikurangi, dan belanja negara benar-benar diarahkan pada kegiatan produktif.

 

Dalam sebelas tahun terakhir, rata-rata belanja APBN naik 10% setahun, sedang ekonomi hanya rata-rata bertumbuh 5,6% selama rentang waktu yang sama. Andaikan APBN dimanfaatkan dengan benar dan belanja negara tidak dikorupsi, mestinya ekonomi Indonesia bisa melaju di atas 8% setahun. Belanja APBN tahun anggaran 2017 direncanakan Rp 2.080 triliun. Penerimaan dalam negeri Rp 1.750 triliun. Defisit sebesar Rp 330 triliun atau 2,5% dari PDB ditutup oleh pinjaman, terbesar dari penjualan surat utang (SUN).

 

Bila belanja negara hanya naik sebesar laju pertumbuhan ekonomi, defisit bisa ditekan. Kalau pun defisit tetap besar, porsi belanja modal, belanja infrastruktur, dan belanja yang langsung menyentuh kehidupan rakyat bisa lebih diperbesar. Meski anggaran yang ditransfer ke daerah naik 238% dalam sebelas tahun terakhir, kemajuan di daerah relatif tidak siginfikan. Pada tahun fiskal 2017, dana yang ditransfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 764,9 triliun.

 

Jika dibelanjakan tepat arah, mestinya daerah sudah mengalami kemajuan signifikan. Penduduk miskin terbesar masih ada di daerah dan angka urbanisasi masih tetap tinggi. Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28 juta atau 10,86% dari total penduduk. Dari jumlah itu, sebanyak 17,6 juta atau 63% berada di perdesaan.

 

Dalam kampanye pemilihan umum, para calon kepala daerah dan calon anggota legislatif acap menyatakan “anggaran untuk rakyat”. Bahwa anggaran belanja di APBN dan APBD dimanfaatkan sebaikbaiknya bagi kemakmuran rakyat. Tapi, faktanya jauh beda. Korupsi berjamaah anggaran negara sudah merasuki para penyelenggara negara, pusat hingga ke daerah.

 

Di banyak daerah, anggota DPRD II ikut membelanjakan APBD, sebuah praktik yang benar-benar menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan. Pemberantasan korupsi wajib dilaksanakan dengan lebih serius. Bukan hanya Presiden Jokowi, seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh pemberantasan korupsi. Perilaku koruptif tidak boleh dibiarkan menjadi budaya bangsa.

 

Selain penegakan hukum yang tidak pandang bulu, perlu upaya pendukung lain agar korupsi bisa terkikis habis. Pejabat negara yang terbukti korupsi secara sah dan meyakinkan di pengadilan harus dicopot dan tidak boleh lagi diberikan kesempatan menjadi pejabat publik. Pejabat negara yang sudah menjadi tersangka diimbau tinggalkan jabatan.

 

Masyarakat tak boleh memberikan apresiasi dalam bentuk apa pun kepada para koruptor. Meski ada pepatah Latin “pecunia non olet” atau “uang tidak berbau”, sumbangan dari mereka yang sudah diketahui dan tercium sebagai koruptor sebaiknya ditolak. Parpol yang banyak memiliki anggota parlemen dan pejabat publik yang korup perlu diberikan sanksi. Sebagai kawah candradimuka, tempat menggembleng calon pemimpin, baik di legislatif maupun di eksekutif, parpol harus memiliki tanggung jawab untuk memberantas korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!