ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Transformasi OJK
Selasa, 6 Juni 2017 | 10:17

Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang urgen, mengingat industri jasa keuangan Indonesia tak banyak berkembang dalam lima tahun keberadaan lembaga superbody itu. Meski ekonomi dan penduduk kita jauh lebih besar, sektor ini masih jauh tertinggal dibanding tetangga dekat Singapura ataupun Malaysia. Karena itu, sudah tepat jika kedua calon bos OJK –Wimboh Santoso dan Sigit Pramono– bertekad menggeber transformasi.

 

Dalam fit and proper test calon ketua Dewan Komisioner (DK) OJK di DPR, kemarin, Wimboh dan Sigit sama-sama menyoroti pentingnya transformasi lembaga yang sejak 2013 mulai mengawasi sektor keuangan di Tanah Air ini. Meski memiliki fungsi sangat penting untuk mengawasi industry vital yang memiliki aset lebih dari Rp 16.000 triliun, jauh melampaui produk domestik bruto RI, OJK masih dalam kondisi yang seadanya.

 

Sumber daya manusia (SDM) maupun kapasitasnya masih belum memadai, baik untuk mendorong akselerasi pertumbuhan industri maupun memecah kebuntuan yang menghambat industri kita menjadi pemain besar regional.

 

Oleh karena itu, OJK ke depan harus membangun sekaligus kemampuan negosiasi, keahlian hukum, dan sinergi dengan lembaga-lembaga penting di dalam maupun luar negeri. Kemampuan menjalin kerja sama lintassektoral dan lintasnegara ini merupakan kunci untuk memacu pertumbuhan industry kita agar tak lagi tertinggal dan nantinya menjadi terbesar, setidaknya di Asean. Selama ini, justru pasar dan potensi kita yang besar lebih banyak dimanfaatkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

 

Untuk itu, siapa pun yang akan terpilih sebagai ketua DK OJK periode 2017- 2022, harus memprioritaskan agenda penting transformasi tanpa perlu melihat siapa yang mengusungnya. OJK pertama-tama harus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), baik untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi OJK maupun membuka akses masyarakat hingga daerah terpencil terhadap jasa keuangan. Peningkatan teknologi ini efektif untuk mendongkrak inklusi jasa keuangan, terutama melalui branchless banking atau agent banking.

 

Branchless banking ini tak hanya untuk melayani jasa perbankan seperti tabungan dan penyaluran kredit, namun juga harus dikembangkan untuk memperluas layanan jasa asuransi yang kredibel. Selain untuk meng-cover risiko kesehatan maupun kehilangan kendaraan atau harta penting, asuransi ini juga perlu diperluas untuk jaminan pendidikan anak-anak hingga jaminan hari tua.

 

Yang juga sangat urgen, branchless banking ini juga harus dikembangkan menjadi ujung tombak untuk memperluas dan meningkatkan investasi di pasar modal Indonesia, yang hingga kini masih jauh tertinggal. Jika di  negara-negara maju, kontribusi pasar modal yang menyediakan sumber dana murah sudah jauh lebih tinggi dari perbankan, di Indonesia justru sebaliknya.

 

Pendanaan usaha di Tanah Air masih banyak tergantung pada perbankan yang tingkat bunganya tinggi. Di sisi lain, pasar modal juga lebih tepat untuk mendanai investasi jangka panjang ketimbang kredit bank, baik untuk membangun infrastruktur, industry dasar dan barang modal, manufaktur, maupun industri hilir komoditas unggulan RI. Selain bunga kredit bank tinggi, bank juga terbatas kemampuannya untuk membiayai investasi jangka panjang, terutama untuk infrastruktur yang berjangka waktu 10 atau bahkan 30 tahun dan membutuhkan dana besar.

 

Pasar modal kita akan besar jika jumlah investor maupun emiten banyak. Untuk meningkatkan jumlah investor yang masih terbilang sedikit, OJK harus melakukan terobosan baik dalam peningkatan edukasi maupun perlindungan konsumen. Upaya ini harus dilakukan kontinu dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait, terutama pemerintah, pelaku industri, asosiasi, media, lembaga pendidikan, serta tokoh-tokoh nasional dan daerah.

 

Edukasi sejak dini perlu ditanamkan, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal budaya menabung di bank, namun juga berinvestasi di pasar modal secara tepat. Jika separuh dari pekerja kita yang totalnya 124 juta orang bisa berinvestasi reksadana Rp 100.000 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun, maka ada tambahan dana untuk memperkuat pasar modal Rp 74 triliun lebih. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mengurangi belanja pulsa ponsel yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah sebulan, yang sering lebih bersifat konsumtif dan bahkan acapkali kontraproduktif.

 

Dari sisi supply, DK OJK yang baru juga harus piawai menjalin kerja sama lintassektoral untuk terobosan mendongkrak jumlah emiten kita yang masih kalah dari Singapura maupun Malaysia. Selain masalah perizinan disederhanakan di satu pintu, OJK misalnya juga harus bisa melobi presiden maupun DPR untuk mempermudah dan mempercepat IPO BUMN, terutama di sektor sumber daya alam dan energi yang butuh transparansi, efisiensi, dan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

 

Kita semua bisa melihat, IPO Telkom yang menandai transformasi BUMN sektor telekomunikasi itu tak hanya menguntungkan konsumen yang kini menikmati kemudahan layanan komunikasi dan sambungan seketika di mana-mana, namun juga membuat perusahaan ini menjadi kelas dunia dan menghasilkan dividen besar bagi negara. Telkom yang sebelum go public lamban melayani pelanggan –yang harus antre menunggu mendapatkan sambungan telepon hingga tiga bulan– kini menjadi perusahaan kelas dunia.

 

Dividen yang dibagikan Telkom terbesar di Bursa Efek Indonesia, mencapai Rp 13,6 triliun tahun 2016, disusul BRI Rp 10,5 triliun, dan Astra International Rp 6,8 triliun. Telkom pun tak hanya memberikan potential gain saham yang lumayan, namun juga menjelma menjadi raksasa pengelola satelit kedua terbesar di Asia, setelah perusahaan asal Tiongkok. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.