ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 24 Juni 2017
BS logo

Turunkan Pungutan OJK
Sabtu, 10 Juni 2017 | 9:20

Terpilihnya bos baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan momentum perbaikan kebijakan sektor jasa keuangan, termasuk besarnya pungutan yang ‘membonsai’ industri di Tanah Air. Pungutan tahunan untuk membiayai OJK ini tidak adil dan bahkan tak masuk akal sehat, karena dihitung berdasarkan nilai aset, tidak peduli perusahaan sedang rugi. Padahal, perusahaan sudah membayar pajak penghasilan seperti perusahaan sektor lain, yang dipungut setelah ada laba.

 

Pungutan OJK yang memberatkan itu tentu saja membuat industri tidak happy. Industri yang diharapkan terus berlomba meningkatkan aset agar bisa bersaing dengan kompetitor dari negara lain, justru menjadi was-was jika asetnya membesar karena pungutan yang harus dibayar bertambah.

 

Industri makin tidak happy, karena jika dana dari pungutan perusahaan jasa keuangan itu melebihi kebutuhan untuk anggaran OJK tahun berikutnya, dana harus masuk APBN. Artinya, ini justru membuka peluang moral hazard, di mana OJK lebih memilih membesarbesarkan anggaran untuk hal-hal yang belum tentu produktif bagi industry keuangan, ketimbang harus mengembalikan dana sisa ke kas negara.

 

Padahal, semestinya pungutan yang jumlahnya luar biasa besar itu bisa meniru sistem pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Pajak Penghasilan tegas dijelaskan, PPh badan diberlakukan atas penghasilan atau laba yang diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan atau laba ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan.

 

Lalu, dari mana asal muasal pungutan tahunan untuk OJK yang memberatkan industri jasa keuangan dalam negeri ini? Mengacu Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga tersebut mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan peraturan pemerintah. Jika pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara.

 

Selanjutnya, Dewan Komisioner OJK menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran lembaga super body yang mengawasi industri beraset Rp 16.000 triliun itu. UU menyebutkan, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sector jasa keuangan, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK diatur dengan peraturan Dewan Komisioner.

 

Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. Untuk penetapan anggaran tersebut, OJK terlebih dahulu meminta persetujuan DPR.

 

Anggaran dan penggunaannya untuk membiayai kegiatan itu didasarkan pada standar yang wajar di sector jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan sistem remunerasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi diatur dengan peraturan Dewan Komisioner.

 

Jadi, dalam persoalan pungutan untuk OJK yang sudah dibiarkan kusut selama lima tahun tersebut, tentunya Dewan Komisioner OJK periode 2017- 2022 yang dinakhodai Wimboh Santoso tidak bisa bekerja sendirian. Pasalnya, masalah ini melibatkan pemerintah, OJK, dan bahkan DPR.

 

Namun demikian, adalah tugas OJK untuk memperjuangkan nasib industri jasa keuangan dengan pertama-tama membuat anggaran yang efisien dan produktif. Anggaran ini harus benar-benar dapat mendorong kemajuan industri jasa keuangan dan ekonomi di dalam negeri. OJK harus menghapus kesan foyafoya di atas penderitaan industri yang sudah tertekan krisis ekonomi global dan merosotnya pertumbuhan ekonomi RI. OJK harus transparan dan bertanggung jawab dalam penetapan anggaran maupun pelaksanaan semua programnya.

 

Hal ini bisa diukur dari kemampuan OJK mendorong secara aktif peningkatan literasi maupun inklusi jasa keuangan kita yang masih rendah. OJK harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan nasib industry jasa keuangan nasional bekerja sama dengan pemerintah dan DPR. Pasalnya, merekalah yang bertanggung jawab dan tahu persis bagaimana cara meningkatkan efisiensi industri dalam negeri agar daya saingnya terangkat.

 

Adalah tugas OJK pula untuk lebih menyadarkan pemerintah dan DPR bahwa ketertinggalan industri jasa keuangan NKRI harus menjadi keprihatinan dan diresapkan sebagai hal yang memalukan. Lihat saja misalnya kondisi industri perbankan kita, yang masih menjadi tulang punggung sektor jasa keuangan RI yang beraset sekitar Rp 16.000 triliun itu.

 

Di lingkup Asia saja, tidak ada satu pun bank dari Indonesia yang mampu lolos 50 besar bank, berdasarkan aset tahun lalu. Padahal, Singapura mampu meloloskan tiga banknya, yakni DBS Group (US$ 335 miliar), OCBC Bank (US$ 294 miliar), dan United Overseas Bank (US$ 239 miliar). Sedangkan Malaysia meloloskan satu banknya yakni Maybank (US$ 181 miliar).

 

Sementara itu, bank kita dengan asset terbesar yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) hanya mengumpulkan raihan Rp 1.003,6 triliun, atau setara US$ 75 miliar akhir tahun lalu. Padahal, Singapura dan Malaysia penduduknya lebih sedikit dan juga produk domestic brutonya.

 

Di sisi lain, pemerintah, OJK, dan DPR-lah yang selama ini terus meminta, mengimbau, dan mengarahkan agar bank-bank dapat menurunkan suku bunganya ke single digit untuk menggerakkan ekonomi kita, yang pertumbuhannya masih tertekan di level sekitar 4,88-5,02% dalam tiga tahun terakhir. Padahal, pertumbuhan tahun 2013 masih 5,58% dan sebelumnya di atas 6%.

 

Oleh karena itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab dengan menurunkan pungutan OJK dari semula didasarkan aset menjadi berdasarkan laba, agar industri jasa keuangan kita sehat, kompetitif, dan bisa menggerakkan ekonomi yang lesu. Jika kondisi ekonomi menurun dan perusahaan merugi, mereka tidak perlu terpukul lagi dengan kewajiban membayar pungutan OJK yang berat.

 

Selain itu, DPR dan pemerintah harus mengubah UU agar kelebihan dana pungutan tidak perlu disetor ke APBN, mengingat industri jasa keuangan sudah membayar pajak penghasilan seper ti perusahaan lain. Dana tersisa ini bisa digunakan untuk anggaran tahun berikutnya, sehingga tarif selanjutnya bisa fleksibel atau diturunkan. Dengan pungutan menjadi ringan, perbankan pun bisa memangkas suku bunga kredit untuk memacu ekonomi dan meningkatkan investasi. (*)


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!




Data tidak tersedia.