ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 30 Maret 2017
BS logo

Wajib Pajak Penentu Sukses Tax Amnesty
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:34

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao. Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) telah memasuki periode terakhir. Program ini akan resmi berakhir pada 31 Maret 2017, atau tinggal 45 hari lagi. Meski secara umum berjalan sukses, realisasi uang tebusan maupun total harta yang dilaporkan pada periode ketiga masih minim bila dibanding periode pertama dan kedua.


Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga Senin (13/2) kemarin, program ini berhasil mengumpulkan Rp 111 triliun uang tebusan berdasarkan realisasi surat setoran pajak (SSP) yang diterima. Sebagian besar uang tebusan berasal dari wajib pajak badan dan orang pribadi non usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM).


Dari jumlah uang tebusan Rp 111 triliun, terbanyak diperoleh dari periode pertama sebesar Rp 97,16 triliun dan periode kedua Rp 12,61 triliun. Sedangkan periode ketiga baru mengumpulkan Rp 1,28 triliun. Total harta yang dilaporkan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) sudah mencapai Rp 4.368 triliun, yang terdiri atas deklarasi harta bersih dalam negeri Rp 3.212 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.015 triliun, dan dana repatriasi Rp 141 triliun.



Pada periode terakhir ini atau periode ketiga, tarif tebusan sebesar 5% berlaku bagi wajib pajak yang melaporkan harta di dalam negeri atau di luar negeri dan sekaligus membawa pulang untuk diinvestasikan di Indonesia (repatriasi). Jika harta di luar negeri hanya dilaporkan tanpa direpatriasi, wajib pajak dikenakan tarif tebusan 10%.


Sedangkan untuk wajib pajak UMKM berlaku tarif tebusan flat (tetap) hingga periode ketiga berakhir. Bagi wajib pajak UMKM yang melaporkan harta sampai dengan Rp 10 miliar, berlaku tarif tebusan 0,5%. Sedangkan wajib pajak UMKM yang melapor harta di atas Rp 10 miliar dikenakan tarif tebusan 2%.


UMKM di Indonesia yang mencapai 52 juta UMKM menjadi fokus DJP sebagai target sasaran peserta pengampunan pajak periode ketiga. Peserta tax amnesty dari UMKM masih minim. Ini lantaran banyak UMKM belum terdaftar sebagai WP dan belum punya NPWP. Kalaupun punya NPWP tapi masih ada harta yang belum dilaporkan dengan nilai Rp 10 miliar. Program tax amnesty ini sekaligus akan membenahi basis perpajakan untuk UMKM.


Selain UMKM, peluang pengusaha besar ikut tax amnesty periode ketiga masih terbuka lebar, seperti juga terjadi di periode sebelumnya. Meski sudah ikut di periode pertama dan kedua, pengusaha besar masih punya kesempatan ikut periode ketiga kalau ada harta yang belum dilaporkan. Namun, tarif tebusannya lebih tinggi dari dua periode sebelumnya.


Kita mendukung pemerintah agar program tax amnesty ini sukses. Keberhasilan program ini akan ikut menentukan reformasi pajak yang sedang digulirkan pemerintah. Di sisi lain, kita mengimbau wajib pajak untuk mengikuti program ini sebelum 31 Maret mendatang. Komitmen wajib pajak akan sangat menentukan keberhasilan program tax amnesty.


Hingga kemarin, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPH sebanyak 657.549 wajib pajak. Jumlah itu sangat kecil apabila dibandingkan dengan total pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang sebanyak 30,04 juta, terdiri atas WP badan 2,47 juta, WP orang pribadi non-karyawan 5,24 juta, dan WP orang pribadi karyawan sebanyak 22,53 juta.


Wajib pajak yang ikut program tax amnesty periode ketiga akan diuntungkan, ketimbang harus membayar pajak dengan tarif normal saat ada temuan harta di kemudian hari. DJP pun bakal menggiatkan dan fokus melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang belum melaporkan hartanya selama program tax amnesty berjalan. Apalagi, DJP juga telah mengantongi daftar wajib pajak yang berpotensi belum menyelesaikan kewajiban pajaknya.


DJP pun telah menyiapkan sejumlah langkah untuk melanjutkan reformasi pajak, termasuk pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak serta mempermudah akses terhadap data nasabah bank serta program peningkatan layanan kepada wajib pajak. DJP juga telah memiliki data wajib pajak, baik mengenai harta properti, kendaraan, tanah, dan lainnya. Karena itu, wajib pajak tidak perlu lagi menunggu akhir periode ketiga, lebih cepat lebih aman.


Tahun ini, DJP akan melakukan penegakan hukum kepada wajib pajak. DJP bakal semakin rajin melakukan pemeriksaan pasca berakhirnya tax amnesty. Fokusnya yakni pada wajib pajak yang terindikasi memiliki banyak harta yang belum dilaporkan, namun tidak mengikuti program tersebut. Pintu pemeriksaan salah satunya lewat pembukaan data rekening bank milik wajib pajak. Pembukaan data nasabah dilakukan dengan mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Menteri Keuangan.


Selain pembukaan data rekening bank yang bisa dilakukan lebih cepat, DJP juga bakal semakin mudah melacak aset wajib pajak setelah diberlakukannya Automatic Exchange of Information (AEOI) antarnegara. Sanksi yang cukup berat pun menanti wajib pajak jika nantinya ada temuan dari petugas pajak atas harta dari pendapatan yang belum dilaporkan. Sanksinya berupa pengenaan tarif pajak normal, plus denda kenaikan 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar.



Nah, sekarang keputusan ada di tangan wajib pajak, apakah ingin aman dengan mengikuti program tax amnesty atau menerima konsekuensi berupa sanksi denda.


Google+


Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!