l BPJSTK Lindungi PPNPN Istana Kepresidenan Jakarta | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 21 Maret 2019
BS logo

BPJSTK Lindungi PPNPN Istana Kepresidenan Jakarta
Minggu, 3 Maret 2019 | 1:38

JAKARTA – Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta, telah dilindungi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Hal ini diresmikan dengan penyerahan secara simbolis sertifikat dan 125 Kartu Peserta BPJSTK oleh Asisten Deputi Direktur Bidang TI BPJS Ketenagakerjaan Tarimantan S Saragih bersama Kepala BPJSTK Cabang Sudirman Erni Purnamawati, kepada Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta Rika Kiswardani di Wisma Negara, Jakarta, Rabu (27/2).

"Kami mengapresiasi kepedulian Tim Istana Kepresidenan untuk mendaftarakan PPNPN-nya menjadi peserta BPJSTK. Hal ini merupakan langkah tepat untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sesuai dengan amanah undang-undang," kata Kepala BPJSTK Cabang Sudirman Erni Purnamawati dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily, Jumat (1/3).

Menurut dia, program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJSTK memberikan kepastian perlindungan kepada seluruh tenaga kerja atas segala risiko yang terjadi pada saat melakukan aktivitas pekerjaan, sehingga pekerja merasa lebih tenang dalam bekerja dan mendorong peningkatan produktivitas.

"Terima kasih kepada Tim Istana atas kerja sama yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada PPNPN Istana, yang mendapatkan perlindungan dari tiga program BPJSTK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm). Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta BPJSTK," kata dia.

Setelah menjadi peserta secara otomatis PPNPN Istana ini memiliki hak atas manfaat program yang diselenggarakan BPJSTK. Sebagai contoh untuk program JKK, jika peserta mengalami kecelakaan kerja, mereka berhak untuk mendapatkan manfaat biaya pengobatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan sementara tidak mampu bekerja.

Jika sampai mengakibatkan meninggal dunia, ahli waris berhak untuk santunan senilai 48 kali upah yang dilaporkan. Namun, lanjut dia, jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian dengan nilai maksimal Rp 36 juta yang merupakan manfaat program Jaminan Kematian.

Sedangkan untuk program JHT, selain sebagai tabungan hari tua, peserta mendapatkan manfaat tambahan seperti pinjaman kepemilikan rumah dan diskon di ribuan merchant kerja sama.

Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta Rika Kiswardani mengatakan, pihaknya dan jajaran pimpinan sepakat bahwa keselamatan kerja menjadi hal yang penting, tidak hanya keamanan dan keselamatan Presiden saja namun seluruh elemen di lingkungan Istana.

"Pekerja PPNPN di lingkungan juga Istana perlu untuk dijaga kemanan dan kenyamanan kerjanya agar keluarga dirumah pun tenang," kata dia.

Berdasarkan data tahun 2018, diketahui bahwa sebanyak 1,5 juta pekerja non- ASN di Indonesia telah terdaftar sebagai peserta BPJSTK selain 50 juta pekerja kategori lainnya yang juga telah terdaftar sebagai peserta BPJSTK.

"Kami berharap dengan didaftarkan pegawai non-ASN atau PPNPN ini pada program BPJSTK, dapat menjadi contoh untuk lembaga atau instansi lainnya agar lebih sadar dan memperhatikan perlindungan masyarakat pekerja di lingkungannya. Jika pekerja sudah terlindungi dari risiko-risiko kerja, semoga mereka dapat bekerja lebih tenang dan produktif," jelas Erni. (ris)




Kirim Komentar Anda


Data tidak tersedia.