l Berlomba Menarik Investasi | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 24 April 2019
BS logo

Berlomba Menarik Investasi
Senin, 19 Februari 2018 | 9:51

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,07% perlu diakui sebagai masalah. Apalagi sejak 2014, laju pertumbuhan ekonomi negeri ini tak pernah melesat di atas 5,5%. Jika hingga dua tahun ke depan, petumbuhan ekonomi tidak bisa didongkrak hingga di atas 6%, Indonesia akan masuk middle income trap atau jebakan kelas menengah dengan PDBB per kapita tidak lebih dari US$ 3.600, bahkan terancam turun. Karena itu, semua kebijakan pemerintah harus ditujukan pada upaya menarik minat investasi.

 

Semua faktor yang dibutuhkan para pemodal untuk berinvestasi perlu diberikan pemerintah. Hingga saat ini, para pemodal masih mengeluhkan proses perizinan lama dan mahal, serta pembebasan lahan tak ada kejelasan.

 

Pemerintahan pusat boleh saja menyatakan tak ada masalah dengan perizinan. Semua perizinan bahkan bisa diberikan dalam satu hari. Tapi, dalam kenyataan, perizinan bisa berbulan-bulan hingga lebih dari setahun. Membuat badan usaha dan mencari lokasi domisili perusahaan memakan waktu beberapa bulan. Begitu pula dengan izin usaha.

 

Pergerakan barang dan logistik juga masih menjadi faktor minus bagi iklim investasi. Pengiriman barang di Indonesia memakan waktu sangat lama. Itu sebabnya peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia terbilang cukup buruk, yakni berada di urutan 59. Peringkat ini berada di bawah Vietnam (peringkat 53), Filipina (52), Thailand (38), Malaysia (29), dan Singapura (1).

 

Lebih rumit lagi pembebasan lahan untuk pabrik atau usaha lainnya. Waktu yang dibutuhkan bisa bertahun-tahun. Contoh yang kasat mata adalah pembebasan lahan sejumlah ruas jalan untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung. Meski Presiden Jokowi sudah melakukan ground breaking 21 Januari 2016, hingga saat ini, KA cepat itu belum juga dibangun.

 

PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium Indonesia- China yang memperoleh hak membangun KA cepat itu masih menunggu intervensi pemerintah agar pembebasan lahan bisa segera dieksekusi. Selama lahan belum dibebaskan, China Railway Group Ltd belum bersedia mengucurkan dana untuk memulai pembangunan. Kecepatan perizinan dan pembebasan lahan lebih menjadi urusan pemerintahan daerah (pemda).

 

Dengan otonomi daerah dan pilkada langsung, pemda menjadi penentu. Dalam kenyataan, sebagian besar pemda justru menjadi faktor penghambat. Akibat biaya pilkada yang mahal, pemodal menjadi objek pemerasan. Belum apa-apa, pemodal sudah dimintai success fee. Padahal, mereka belum mendapatkan izin dan lokasi usaha. Dengan iklim investasi seperti ini, Indonesia akan semakin kalah bersaing dengan sejumlah negara Asean lainnya, termasuk Vietnam, Negara yang pada 20 tahun silam tidak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Negara bekas jajahan AS ini memberikan kemudahan kepada para investor, sehingga selalu unggul dalam menarik investasi asing.

 

Pembebasan lahannya, misalnya, tak pernah menjadi isu bagi Vietnam karena tanah sepenuhnya dikuasai negara. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi penanaman modal asing (PMA) tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun, atau tumbuh 8,5% year on year (yoy). Pertumbuhan PMA sebesar itu masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan India yang mencapai 20-30%.

 

Di ketiga negara ini, industri manufaktur yang dibangun pemodal asing berkembangan pesat. Vietnam kini menjadi salah satu negara Asean dengan ekspor tekstil dan produk tekstil terbesar ke Eropa. Investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) yang masuk ke Indonesia selama 2016 mencapai US$ 4,14 miliar. Dibandingkan dengan negara-negara di Asean lainnya, FDI Indonesia berada di urutan kelima di bawah Filipina sebesar US$ 7,98 miliar, Vietnam US$ 12,60 miliar, Malaysia US$ 13,52 miliar, dan Singapura yang berada di urutan pertama dengan FDI sebesar US$ 61,60 miliar. Apa yang hendak dibanggakan?

 

Kita menghargai dua kementerian yang sudah berani menghapus peraturan yang menghambat investasi. Kementerian Dalam Negeri menghapus 50 peraturan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus 54 peraturan. Kita berharap, langkah serupa diikuti oleh kementerian lainnya dan semua kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua.

 

Para pemodal, lokal maupun asing, membutuhkan kemudahan investasi yang menyeluruh, mulai dari aspek makro hingga tingkat yang paling mikro. Selain perizinan dan kemudahan pembebasan lahan untuk pendirian pabrik, investor menuntut penghapusan pungli, kelancaran logistik, ketersediaan tenaga kerja terampil dan produktif, dan UU Ketenagakerjaan yang mendukung. Pemerintah, pusat dan daerah, perlu lebih fokus pada perbaikan iklim investasi

 

Semua negara di dunia, tak terkecuali negara maju, kini berlomba menarik investasi. Indonesia tidak boleh ketinggalan. Tanpa ada investasi yang memadai, tidak ada ekspor yang signifikan. Selama tidak ada investasi dan ekspor yang memadai, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melambat dan angka pengangguran akan membengkak. (*)




Kirim Komentar Anda