l Bersama Menuntaskan Sampah | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 24 April 2019
BS logo

Bersama Menuntaskan Sampah
Sabtu, 23 Februari 2019 | 10:12

Sampah telah mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan. Volume sampah di kota/ kabupaten Indonesia terus bertambah. Perubahan perilaku warga atas sampah melalui edukasi dan regulasi yang tegas dan jelas merupakan kunci keberhasilan mengurangi sampah dari sumbernya.

Untuk itulah setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional yang bertujuan membangun kepedulian masyarakat terhadap upaya pengurangan dan penanganan sampah secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menargetkan 100% sampah nasional bisa terkelola dengan baik dan benar pada 2025, dengan target lebih banyak melalui penanganan sampah (70%), dan selebihnya lewat pengurangan sampah (30%).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2018) memproyeksikan timbulan sampah nasional sebesar 65,8 juta ton (2017), 66,5 juta ton (2018), lalu meningkat menjadi 67,1 juta ton (2019), 67,8 juta ton (2020), 68,5 juta ton (2021), 69,2 juta ton (2022), 69,9 juta ton (2023), 70,6 juta ton (2024), dan 71,3 juta ton (2025).

Target penanganan sampah mulai dari 47,3 juta ton (2017), 48,5 juta ton (2018), dan meningkat menjadi 53,7 juta ton (2019), 50,8 juta ton (2020), 50,7 juta ton (2021), juta ton 50,5 (2022), 50,3 juta ton (2023), 50,1 juta ton (2024), dan 49,9 juta ton (2025).

Untuk pengurangan sampah ditargetkan sebesar 9,89 juta ton (2017), 12 juta ton (2018), 13,4 juta ton (2019), 14 juta ton (2020), 16,4 juta ton (2021), 17,9 juta ton (2022), 18,9 juta ton (2023), 19,7 juta ton (2024), dan 20,9 juta ton (2025). Sementara capaian pengurangan sampah sudah mencapai 1,4 juta ton (2017) dan 1,5 juta ton (2018).

Dari timbulan sampah nasional sebesar 65,8 juta ton (2017), 63% sampah masuk ke tempat pembuangan akhir, 10% didaur ulang, dan 27% terbuang ke alam, termasuk ke laut. Indonesia pun menjadi negara kedua di dunia terbanyak, setelah Tiongkok, yang membuang sampah plastik ke laut, yakni 0,48-1,29 juta ton per tahun (Jenna R Jambeck, Universitas Georgia, Jurnal Science, 2015).

Riset Roland Geyer dari Universitas California dan tim (Jurnal Science Advances, 2017) menyebutkan bahwa sampah plastik yang didaur ulang (9%), dibakar (12%), dan dibuang ke lingkungan (di antaranya berakhir ke lautan) (79%). Data The Ocean Cleanup Foundation memperkuat rata-rata 1,15-2,41 juta ton per tahun sampah plastik mengalir dari sungai-sungai di dunia menuju lautan.

Merujuk Perpres Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, semua pemangku kepentingan harus terlibat mengelola sampah, mulai dari pengelolaan di sumber penghasil sampah hingga ke pemrosesan akhir. Lalu apa yang harus dilakukan?

Pertama, pemerintah kota/kabupaten merupakan ujung tombak implementasi kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) pengelolaan sampah. Penanganan sampah harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mengelola dan mengolah sampah.

Untuk itu, perlu ada kebijakan daerah yang menjadi instrumen pengukur capaian dan pengelolaan yang dilakukan oleh setiap pemda. Target pengurangan volume sampah mulai dari tingkat rumah tangga harus dilakukan. Pemerintah menargetkan pengurangan volume sampah rumah tangga hingga 30% (20,9 juta ton) pada 2025. Untuk merealisasikannya, gerakan masif berbasis masyarakat dan inovasi dari pemda sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah.

Kedua, pemerintah menargetkan penanganan sampah sebesar 49,9 juta ton pada 2025. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu mengintervensi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, seperti pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan kota/ kabupaten.

Optimalisasikan pengolahan sampah organik menjadi kompos 100%, pemilahan sampah anorganik di bank sampah untuk didaur-ulang, digunakan ulang, atau diperbaiki untuk dijual kembali, hingga pengolahan residu sampah B3.

Ketiga, peranan pemda sangat diharapkan berkontribusi pada pencapaian target pengelolaan sampah melalui pengurangan maupun penanganan sampah. Pemda didorong untuk menyusun dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) pengelolaan sampah untuk pemerintah provinsi dalam enam bulan, dan pemerintah kota/kabupaten dalam satu tahun, terhitung sejak

Permen Pedoman Penyusunan Jakstrada ditetapkan April 2018. Jakstrada akan menjadi dokumen capaian dan pengelolaan sampah secara kuantitatif oleh pemda sesuai kapasitas daerah, melalui program pengelolaan sampah terintegrasi oleh semua perangkat daerah, sebagai bentuk komitmen pemda dalam pengelolaan sampah dan pengurangan sampah. KLHK mempertimbangkan bagi daerah yang tidak menyusun jakstrada tidak akan masuk dalam penilaian Adipura.

Keempat, kepala daerah adalah kunci keberhasilan pencapaian target jakstrada/nas. Penanganan sampah mesti dimulai dari sistem tata kotanya. Jika pengurangan sampah berhasil dilakukan sejak dari hulu (sumber sampah), maka penanganan sampah di hilir pun akan menjadi lebih mudah dan ringan.

Strategi pengurangan dan penanganan sampah seyogianya disesuaikan kemampuan anggaran daerah, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dimiliki daerah. Pemda dituntut bisa berkreasi dan berinovasi dalam pengelolaan sampah. Pola pikir warga harus diubah dari membuang sampah menjadi memilah dan mengelola sampah jadi berkah.

Kelima, sistem tata kelola penanganan sampah mesti terintegrasi. Yakni meliputi pembatasan sampah plastic di tingkat produsen, pembatasan/pengurangan/ pelarangan sampah plastik di masyarakat (pasar rakyat, pasar modern, ritel), dan mendorong partisipasi masyarakat (kampung, kantor, pabrik, sekolah bebas sampah plastik-kresekstyrofoam).

Demikian pula pada pembenahan sistem penanganan sampah (bank sampah, komposter, program kreatif seperti trash4cash, sampah plastik tukar sembako, sampah dan layanan gratis kesehatan, sampah botol palstik untuk bayar tiket bus).

Keenam, regulasi atau ide kreatif pemda dalam menangani dan mengurangi sampah. Sebagai contoh konkret, Pemkot Balikpapan mengurangi sampah dengan menerbitkan peraturan wali kota tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai di ritel modern.

Pemkot Surabaya menyediakan angkutan umum ‘Bus Suroboyo’ dengan membayar tiket uang nontunai atau ditukar dengan sampah plastik sebagai alat pembayaran transportasi umum. Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya berkoordinasi dengan bank sampah dan kader sampah untuk mengelola sampah plastik yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Pemkot Banjarmasin membangun 442 bank sampah unit dan satu bank sampah induk, yang ditargetkan setiap bank sampah mampu mereduksi sampah 100 kilogram per hari. Saat ini, dari 600 ton per hari timbulan sampah, bank sampah baru mampu mereduksi 0,3% per hari.

Jalan memang masih panjang untuk menuntaskan masalah sampah. Namun, prinsip yang tak bisa ditawar, membangun kota bebas sampah bukan merupakan pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Nirwono Joga, Koordinator Pusat Studi Perkotaan




Kirim Komentar Anda