l Menggenjot Investasi | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 24 April 2019
BS logo

Menggenjot Investasi
Kamis, 11 Januari 2018 | 9:28

Pemerintah akan berusaha habis-habisan untuk menarik investasi langsung (direct investment) guna mendorong perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja. Sejumlah upaya pun telah dan akan dilakukan, baik untuk menarik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Upaya itu mulai dari penyederhanaan perizinan hingga memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

 

Langkah terbaru yang diambil pemerintah adalah meningkatkan sinergi dua Satuan Tugas (Satgas) yaitu Satgas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB). Tujuan sinergi ini adalah untuk mempercepat realisasi investasi yang selama ini masih tertahan dan belum efektif untuk mendorong perekonomian.

 

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan Satgas selama ini adalah informasi mengenai kebijakan pelaksanaan berusaha yang kurang tersebar di tingkat pemerintah daerah, sehingga menghambat proses investasi. Untuk itu, perlu adanya peran aktif dari Satgas pemerintah pusat guna mengawasi pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan kemudahan berusaha di setiap wilayah Indonesia.

 

Melalui penggabungan kerja Satgas ini maka kemacetan terhadap proses perizinan investasi dapat segera diidentifikasi dan peluang untuk mendorong investasi lebih tinggi dapat diperoleh agar kinerja perekonomian dapat lebih optimal dari sebelumnya. Penyatuan kerja dua Satgas ini akan didukung oleh sistem perizinan yang terintegrasi satu pintu atau single submission yang mulai beroperasi sepenuhnya pada Maret 2018.

 

Menurut rencana, sistem ini akan diujicoba pada minggu kedua Januari 2018 di tiga daerah yaitu Purwakarta, Palu, dan Batam. Sistem ini memungkinkan calon investor langsung mengantongi izin investasi hanya dengan menyampaikan satu salinan dokumen persyaratan.

 

Satgas Paket Kebijakan Ekonomi terbentuk untuk mengawal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan sebanyak 16 jilid sejak September 2015. Sedangkan pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha bertujuan untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada September 2017.

 

Melalui sinergi dua Satgas ini, maka proses penyelesaian 190 proyek pipeline yang nilai totalnya sebesar Rp 351 triliun dan US$ 54,6 miliar --yang telah terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2010—dapat diwujudkan, terutama melalui koordinasi yang dilakukan oleh Pokja Empat Satgas Paket Kebijakan Ekonomi.

 

Pemerintah juga memprioritaskan proyek-proyek baru (new entrants) sebanyak 1.054 proyek senilai US$ 42,6 miliar untuk segera diselesaikan. Proyek-proyek baru tersebut tercatat sejak 24 September hingga 14 Desember 2017.

 

Tahun ini, BKPM menargetkan investasi yang masuk secara nasional sebesar Rp 863 triliun. Angka tersebut naik dari target 2017 yang sebesar Rp 678,8 triliun. Hingga kuartal ketiga 2017, realisasi investasi yang masuk mencapai Rp 513,2 triliun atau sudah 75,6% dari target Rp 678,8 triliun. Realisasi ini terdiri atas PMDN sebesar Rp 194,7 triliun atau 37,9% dan PMA sebesar Rp 318,5 triliun atau 62,1%.

 

Meski terlihat ambisius, BKPM optimistis bahwa target tersebut bakal tercapai. Alasannya, kondisi Indonesia yang stabil menjadi daya tarik bagi investasi. Daya tarik lainnya adalah Indonesia sudah mendapatkan peringkat layak investasi atau investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional.

 

Kemudahan berinvestasi dari segi perizinan di Indonesia juga terus meningkat. Peringkat kemudahan berinvestasi atau ease of doing business (EODB) Indonesia saat ini di posisi 72 dari sebelumnya di urutan 91. Daya saing perekonomian Indonesia juga membaik.

 

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) bertajuk Global Competitiveness Index 2017-2018, daya saing Indonesia tahun lalu naik lima peringkat ke posisi 36, setelah tahun sebelumnya berada di posisi 41. Indonesia dinilai telah memperbaiki kinerja di semua pilar, mulai dari infrastruktur hingga makro ekonomi. Namun peringkat Indonesia ini masih di bawah tiga Negara tetangga di Asean yaitu Thailand yang berada di posisi 32, Malaysia di posisi 23, dan Singapura di posisi 3.

 

Kita mendukung upaya pemerintah menggenjot investasi langsung sebesar-besarnya. Komponen investasi menjadi andalan Indonesia untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini ditargetkan sebesar 5,4%. Peningkatan porsi investasi langsung atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berdasarkan pengeluaran dalam struktur produk domestik bruto (PDB) diharapkan meningkat. Saat ini, porsi PMTB dalam struktur PDB mencapai 31,8%, atau di bawah konsumsi rumah tangga 55,6%.

 

Tidak hanya menaikkan porsinya dalam struktur PDB, investasi langsung punya peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada kuartal ketiga 2017. Dengan pertumbuhan penanaman modal sebesar 13,7% pada periode tersebut, tenaga kerja yang terserap sebanyak 286.497 orang. Rinciannya, proyek PMDN menyerap 109.711 pekerja dan PMA sebanyak 176.786 pekerja. (*)




Kirim Komentar Anda