l Pemerintah Kaji Skema Reverse Tobin Tax | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 21 Maret 2019
BS logo

HAMBAT REPATRIASI PROFIT UNTUK MEMPERKECIL CAD (5)

Pemerintah Kaji Skema Reverse Tobin Tax
Oleh Arnoldus Kristianus dan Devie Kania | Jumat, 15 Maret 2019 | 13:53

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah sedang mengkaji skema reverse tobin tax. Kebijakan ini akan diberlakukan untuk menjaga dana asing yang masuk ke Indonesia.

“Kami ingin memberikan insentif supaya uang yang ada tetap bertahan di Indonesia,” ujar Suahasil.

Kebijakan reverse tobin tax berbeda dari tobin tax. Dalam skema tobin tax pajak dikenakan atas semua pembayaran transaksi kurs. Skema tobin tax biasanya dilakukan terhadap instrumen portofolio di pasar uang, pasar modal, dan pasar obligasi.

"Jadi bukan tobin tax, tapi reverse tobin tax. Kami malah akan memberikan insentif untuk menjaga dana yang masuk tetap berada di dalam negeri," tutur Suahasil.

Untuk menjaga dana tetap berada di dalam negeri, pemerintah akan menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2018 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

Melalui kebijakan ini, penanaman modal dalam negeri (PMDN) bisa dilakukan dengan membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan PMA.

“Kalau dia masuk 100% asing ini, dia (investor asing) bilang saya senang ada local partner yang lebih mengerti Indonesia dan peraturannya. Investor lokal ini kami dorong supaya mereka juga mau undang investor asing. Dorongnya gimana, kasih insentif pajak tadi,” tutur Suahasil. (bersambung)

Baca selanjutnya di https://id.beritasatu.com/macroeconomics/jaga-nilai-tukar/186700




Kirim Komentar Anda