l Perbaiki Sistem Distribusi Obat | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 24 April 2019
BS logo

Perbaiki Sistem Distribusi Obat
Senin, 11 Juli 2016 | 7:00

Keprihatinan mendalam atas maraknya peredaran obat dan vaksin palsu di masyarakat. Lebih dari itu, menyikapi masalah ini, pemerintah perlu memperketat mata rantai distribusi obat dan vaksin dengan segera mengaudit sistem distribusi yang dapat memunculkan pengawasan melekat dari produsen sampai ke konsumen.

 

Tersangka pembuat vaksin palsu yang ditangkap di DKI Jakarta, Banten dan Tangerang Selatan pada 21 Juni lalu mengaku bahwa operasinya telah berlangsung semenjak 2003. Hal ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah selama ini.

 

Seperti banyak diberitakan media massa, Direktorat Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah berhasil membongkar jaringan pemalsu vaksin pada 21 Juni 2016 dan menetapkan 15 orang tersangka yang berperan sebagai produsen, kurir, distributor, dan pencetak label. Vaksin yang dipalsukan adalah vaksin dasar yang wajib diberikan untuk bayi, yakni campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG (Bacille Calmette-Guerin).

 

Para pelaku membuat vaksin palsu secara manual dengan mengisi ampul dengan cairan buatan sendiri yang menyerupai vaksin aslinya. Bagaimana mungkin peredaran vaksin palsu selama satu decade lebih tidak terdeteksi oleh lembagalembaga pengawas? Padahal, mata rantai distribusinya tertutup.

 

Rangkaian penyelenggaraan imunisasi, mulai dari pengadaan vaksin sampai distribusi, telah menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.43/2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan KMK No.1015/ Menkes/SK/VI/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Vaksin Program Imunisasi.

 

Peraturan yang ketat dalam distribusi vaksin untuk program imunisasi bahkan telah mengatur skema rantai yang tertutup hanya dengan dua perusahaan farmasi yang diperbolehkan untuk memproduksi vaksin. Oleh karena itu, peredaran obat dan vaksin mesti diawasi seketat peredaran mata uang. Nomor tunggal batch dan barcode seharusnya dapat digunakan untuk pemeriksaan silang data daring (online) secara nasional. Dengan demikian, Puskesmas, Rumah Sakit, dokter dan bahkan masyarakat sendiri dapat langsung memeriksa asal dan rantai distribusi vaksin atau obat yang mereka terima.

 

Kami berharap melalui system pengawasan terpadu seperti itu, para tenaga kesehatan akan langsung membuang vaksin atau obat yang tidak terdistribusi secara resmi, tergandakan, atau tidak tercatat nomornya.

Saya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang telah berinisiatif untuk membongkar skandal vaksin palsu. Namun demikian, harus tetap ada sistem pemeriksaan distribusi yang reguler, proaktif dan tidak kasuistik.

 

Audit sistem distribusi obat menjadi mendesak mengingat temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menunjukkan adanya peningkatan peredaran obat palsu dan obat tanpa izin semenjak 2012.

 

Farouk Muhammad

Jakarta




Kirim Komentar Anda