l Polemik Pajak Google | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 19 Maret 2019
BS logo

Polemik Pajak Google
Oleh Chandra Budi | Senin, 26 September 2016 | 9:28

Polemik pengenaan pajak perusahaan internasional Google  terus meruncing. Ditjen Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia akan membawa kasus pajak Google ini ke ranah penyidikan tindak pidana perpajakan.

 

Sementara itu, Jason Tedjasukmana, juru bicara Google Indonesia menampik dengan menyatakan bahwa sejak tahun 2001, Google sudah membayar pajak di Indonesia. Lantas, kenapa polemik ini bisa terjadi? Apakah yang harus dilakukan Ditjen Pajak kedepannya?

 

Polemik

Secara garis besar, sengketa pajak antara Ditjen Pajak dan Wajib Pajak berhubungan dengan subjek pajak dan atau objek pajak. Banyak perusahaan yang bermarkas di luar negeri, apalagi yang bergerak di dunia maya, tidak mau mendirikan perusahaan fisik di negara lain, padahal mendapatkan penghasilan dari negara tersebut.

 

Pada sekitar tahun 2011, kasus pajak BlackBerry sempat menghangat seiring belum didirikannya Bentuk Usaha Tetap (BUT) RIM yang berbasis di Kanada. Padahal, pada saat itu, konsumen HP BlackBerry termasuk salah satu yang terbesar. Nah, pada kasus pajak Google ini, masalah subjek pajak sudah jelas, yaitu Google memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia yaitu PT Google Indonesia. Artinya, segala kewajiban perpajakan Google di Indonesia dapat dikenakan melalui PT Google Indonesia.

 

Sepertinya, Google juga sudah menerapkan wilayah kerja di masing- masing negara. Tentunya dengan maksud untuk lebih menjangkau para pelanggan lokal di Negara tersebut. Karena situs pencarian ini akan digunakan oleh penduduk Negara tersebut dengan bahasa setempat. Maka, seharusnya server-nya juga ada di negara tersebut.

 

Sebagai contoh, apabila kita memanfaatkan mesin pencari ini di Indonesia, maka secara langsung akan diarahkan ke Google versi Indonesia dengan merk “Google Indonesia”. Dengan demikian, semakin jelas bahwa entitas Google Indonesia adalah kepanjangtanganan dari Google pusat yang berkedudukan di Amerika Serikat.

 

Jadi, persoalan polemik pajak Google ini lebih kepada objek pajaknya. Objek pajak didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak, misalnya penghasilan yang diperoleh. Sistem perpajakan di Indonesia menganut penghasilan dalam arti luas (world wide income). Artinya, seluruh penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak akan dikenakan pajaknya di Indonesia, termasuk penghasilan yang berasal dari luar negeri.

 

Untuk menghindari pengenaan pajak ganda (double taxation), otoritas pajak Indonesia meminta bukti atas pengenaan pajak dari luar negeri bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.

 

Pada kasus Google ini, ditengarai persoalan penghasilan ini yang menjadi pemicunya. Seharusnya seluruh penghasilan yang diperoleh oleh Google di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia. Walaupun bisa jadi, pembayarannya dilakukan ke rekening entitas Google yang lain di luar Indonesia. Rumitnya penentuan objek pajak Google dapat dimaklumi karena tipikal bisnis jasa yang dijalankan melampaui batas-batas suatu negara (borderless).

 

Sumber utama penghasilan Google berasal dari jasa periklanan melalui Google AdWords. Model bisnis jasa iklan seperti ini bisa dilihat langsung di website Google Indonesia, dengan menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui transfer bank, kartu kredit atau akun paypal. Sehingga sangat memungkinkan, produk iklan tersebut diperuntukkan bagi konsumen di Indonesia namun pembayaran atas jasa iklan tersebut ke rekening bukan milik Google Indonesia.

 

Namun, berkaca dari kasus pajak Google di Inggris, pihak Google punya alibi lain. Mereka mengakui melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance), bukan pengelapan pajak (Tax Evasion). Pada kasus ini, karena berbasis teknologi informasi, maka setiap keuntungan yang diperoleh Google Inggris selalui dikaitkan dengan alamat Intellectual Property (IP). Dalam dunia jaringan, IP merupakan identitas yang diberikan untuk menjalin koneksi antarkomputer.

 

Parahnya, IP tersebut didaftarkan di Negara surga pajak (Tax Haven Country), yaitu Bermuda. Yang secara nyata tidak akan dikenakan pajak. Mereka hanya membayar pajak untuk karyawan di bagian penjualan dan riset yang berkantor di Inggris, dengan jumlah yang kalah signifikan dari keuntungan dari bisnis utamanya.

 

Ternyata, dalam panduan OECD (organisasi negara-negara untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi), kasus semacam ini belum diatur. Inggris sebagai negara yang tergabung dalam OECD wajib mematuhi panduan tersebut. Walaupun akhirnya, Google setuju membayar pajak untuk penghasilan atas jasa iklan di Inggris, namun kesepakatan tersebut diyakini melibatkan banyak pihak terkait.

 

Untungnya, Indonesia bukanlah negara yang tergabung dalam OECD. Otoritas pajak Indonesia harus menjalankan aturan perpajakan sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan yang ada. Prinsipnya, tidak ada skema khusus bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang iklan daring, mesin pencari, cloud computing dan e-commerce.

 

Untuk membuktikan bahwa wajib pajak belum atau tidak melaporkan seluruh penghasilannya, maka Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan (audit) pajak. Hasil audit pajak berupa produk hukum, yang dapat berupa ketetapan pajak kurang bayar. Pada kasus pajak Google ini, seperti banyak diberitakan, bahwa Google menolak dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka dapat dilakukan penyidikan pidana perpajakan. Sehingga, inisiatif Ditjen Pajak akan membawa kasus ini ke ranah penyidikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

Yang perlu diantisipasi adalah kesiapan Ditjen Pajak menghadapi dan mematahkan argumentasi dari tim pajak Google. Seperti diketahui, Google terkena masalah pajak bukan hanya di Inggris saja, tetapi di banyak negara termasuk di Perancis dan Italia. Di Eropa, praktik penghindaran pajak jelas sekali dilakukan oleh Google Eropa, dengan menempatkan Kantor Pusat Google Eropa di Dublin Irlandia yang memiliki tarif pajak terendah dibanding negara-negara Eropa lainnya. Mereka terbukti lihai memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada, terbukti praktik semacam ini sukses selama bertahun-tahun lamanya.

 

Selain itu, hubungan bilateral antarnegara mungkin akan menjadi tema yang hangat ke depannya, karena mau tidak mau Google adalah salah satu “merk dagang” AS di dunia. Bahkan, Presiden Perancis harus melobi Presiden Obama agara membantu menyelesaikan masalah pajak Google di negaranya. Artinya, siap-siap untuk melihat perhatian internasional akan langsung tertuju pada Indonesia sehingga harus melibatkan pihak otoritas lain selain Ditjen Pajak untuk membantu.

 

Tentunya, penegakan hokum perpajakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan Ditjen Pajak. Google Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih, apakah penyidikan tetap dilanjutkan dengan konsekuensi sanksi pidana dan administrasi sekaligus atau segera, atas kehendak sendiri, membayar kekurangan pajaknya ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pun, dengan adanya amnesti pajak yang sedang berjalan saat ini, Google Indonesia dapat memanfaatkannya.

 

Yang pasti, kasus pajak Google ini merupakan pertaruhan bagi otoritas pajak Indonesia untuk menjalankan aturan perpajakan secara komprehensif. Dan, publik menunggu hasil pertaruhan tersebut.

 

Chandra Budi ,

Bekerja di Ditjen Pajak, Alumnus Pasca Sarjana IPB




Kirim Komentar Anda