Politisi Demokrat terancam 20 tahun penjara

Didakwa korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi potong impor yang merugikan negara Rp 15 miliar.

Politisi Partai Demokrat, Amrun Daulay, terancam pidana penjara paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Amrun selaku Direktur Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial [Dirjen Banjamsos] di Departemen Sosial, didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berupa menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian negara.

Hal ini terungkap dari sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi potong impor di Depsos tahun 2004 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor], Jakarta, hari ini.

"Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 atau Pasal 3 Undang-Undang No 31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Supardi.

Supardi mengatakan, dalam proyek pengadaan mesin jahit,  Amrun  selaku Kuasa pemegang Anggaran [KPA] dan Yusrizal, Kasubdit Kemitraan Usaha, melakukan penunjukan langsung.

PT Ladang Sutera Indonesia [Lasindo]  milik Musfar Aziz, ditunjuk langsung untuk mengadakan 6.000 mesin jahit merek JITU model LSD 9990.

Dalam pengadaan mesin jahit yang dibiayai APBN tahun 2004 tersebut, negara merugi sebesar Rp 7,2 miliar.

Sementara pengadaan mesin jahit yang bersumber dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2004 merugikan negara sebanyak Rp 5,8 miliar.

Pada proyek pengadaan sapi potong impor tahun 2004, Depsos menganggarkan dana sebesar Rp 19,5 miliar.

Amrun atas perintah bekas Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, menunjuk langsung PT Atmadhira Karya milik Iken Nasution sebagai rekanan. Dalam kasus ini negara dirugikan Rp 3,6 miliar.

Kerugian negara itu seluruhnya masuk ke kantung Iken.

Oleh Iken uang itu disalurkan ke Yayasan Insan Cendikia milik Bachtiar sebesar Rp 700 juta.

Sisanya dibagikan kepada rekanan Iken lainnya dalam pengadaan ini.

Sementara Iken mendapat Rp 324 juta dari proyek pengadaan tersebut.

Total kerugian negara dalam dua pengadaan ini adalah Rp 15 mililar.

Atas dakwaan Jaksa tersebut, Amrun akan menyampaikan nota keberatan.

"Saya nggak mengambil kebijakan dan saya tidak menikmati uang negara. Mengambil kebijakan itu Bachtiar Chamsyah sebagai Mensos," kata Amrun.

Sidang dilanjutkan Senin pekan mendatang dengan agenda pembacaan nota keberatan oleh Amrun dan tim kuasa hukum