l Katakan Tidak pada Serangan Fajar | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 24 April 2019
BS logo

Katakan Tidak pada Serangan Fajar
Oleh Rio Christiawan | Sabtu, 13 April 2019 | 9:14

“Di hati dan lidahmu kami berharap. Suara kami dengar lalu sampaikan. Jangan ragu karang menghadang. Bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju…”

Mengawali artikel ini dengan potongan lagu Iwan Fals yang secara kontekstual menggambarkan kondisi wakil rakyat yang menjadi sorotan saat ini. Istilah ‘serangan fajar’ yang dimaksud dalam artikel ini adalah praktik pemberian uang kepada pemilih, baik secara door to door maupun melalui kelompok tertentu yang berpengaruh untuk memenangkan kandidat tertentu dalam kontestasi politik.

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terakhir pada anggota DPR RI menunjukkan bahwa praktik ‘serangan fajar’ masih terjadi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Uang OTT tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh tersangka Bowo Sidik Pangarso (BSP) akan dipergunakan sebagai serangan fajar pada pemilu legislatif (pileg).

Barang bukti KPK yakni tumpukan kardus berisi uang dalam amplop yang ‘siap’ dibagikan pada serangan fajar menunjukkan bahwa kontestasi politik di Indonesia belum lepas dari politik uang.

Jane Harper (1999), menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan demokrasi di negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, jika dipergunakan pemilihan langsung, maka politik uang akan menjadi tantangan kemurnian demokrasi. Memahami peristiwa terjadinya politik uang (money politic) ini tentu tidak terlepas dari hukum supply and demand. Artinya harus dipahami akar masalahnya dari kedua faktor, yakni faktor pemberi (yang melakukan serangan fajar) yakni pihak yang berkontestasi, dan pihak yang menerima yakni masyarakat pemilih.

Dari sudut pandang pelaku serangan fajar, tentu sudah dapat dipastikan bahwa kandidat tersebut tidak yakin dengan programprogramnya yang disampaikan pada saat kampanye. Hal ini terjadi karena misalnya pada pemilu legislative (pileg) banyak terjadi calon legislatif (caleg) mewakili daerah pemilihan yang sama sekali tidak dikenalnya. Akibatnya hanya terjadi ‘formalitas’ pesta demokrasi seperti pemasangan atribut kampanye dan kampanye formalitas tanpa konstituen benar-benar mengenal caleg yang berkontestasi di daerah.

Serangan fajar adalah cara pintas yang meskipun melanggar hokum dilakukan untuk memberi daya tarik pada konstituen yang tidak mengenal caleg pilihannya tersebut. Fakta bahwa 70,6% masyarakat tidak mengenal caleg juga turut mendorong terjadinya politik uang dan serangan fajar tersebut.

Di sisi lain pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan pilpres yang lebih menarik perhatian publik membuat publik tidak terlalu menaruh perhatian pada pileg. Dengan situasi tersebut akhirnya terbentuk pragmatism untuk memenangkan pemilu legislatif dari para caleg dan terjadilah politik uang melalui model serangan fajar.

Sedangkan dari perspektif konstituen yang menerima serangan fajar, kontestasi politik dimaknai pesta secara pragmatis dengan menerima uang dari para kontestan yang menginginkan jalan pintas untuk terpilih dan berkuasa sehingga terjadilah serangan fajar.

Serangan fajar sebenarnya terjadi karena apatisme pemilih dengan janji para kontestan yang tidak terwujud, di samping selain godaan ekonomi, maka serangan fajar dipandang sebagai insentif untuk memilih bagi para konstituen.

Hampa Relasi

Sebenarnya esensi pemilihan langsung adalah rakyat dapat secara langsung memilih wakilnya. Sehingga masyarakat pemilih harus mengenal dengan baik wakil yang akan dipilihnya tersebut, baik secara kapasitas, visi-misi maupun program- programnya jika kelak dipilih.

Idealnya pada pemilihan langsung, maka rakyat memilih wakilnya dengan pertimbangan yang logis. Memilih dengan pertimbangan logis artinya masyarakat pemilih benarbenar memilih yang terbaik, baik secara kapasitas maupun integritas.

Memilih berdasarkan serangan fajar justru akan menciptakan politik transaksional antara para caleg dan konstituennya dan hal ini justru merusak demokrasi. Serangan fajar justru menciptakan relasi hampa antara caleg dan konstituennya karena konstituen hanya memilih berdasarkan iming-iming serangan fajar.

Secara sosiologis, masyarakat memahami adanya relasi antara kontestasi politik dan kontestasi serangan fajar. Jika model serangan fajar masih terjadi, artinya serangan fajar pada tataran grass root masih efektif menentukan tingkat keterpilihan, meskipun hal ini merupakan praktik tidak sehat.

Praktik serangan fajar tidak sehat dan tidak baik untuk demokrasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Wesley Brown (2008) dalam penelitiannya menjelaskan, selain menciptakan relasi yang hampa antara para caleg dan konstituen (karena pilihan bersifat transaksional), pada situasi transaksional ini para kandidat tidak dapat menyerap aspirasi konstituen sehingga ketika terpilih para kandidat legislatif juga hampa akan akuntabilitas.

Sebaliknya, pihak konstituen merasa semakin apatis pada proses demokrasi karena merasa semakin tidak terwakili. Dalam jangka pendek praktik serangan fajar yang diterima akan menyebabkan konstituen tidak dapat memilih wakilnya dengan baik dan logis karena pilihan menjadi berbasis pada politik transaksional. Politik transaksional akan meyebabkan tergerusnya pilihan logis.

Mitchel Hays (2010), menjelaskan bahwa pilihan logis adalah ketika konstituen memilih berdasarkan kesamaan aspirasi dengan program yang diusung oleh kandidat pada kontestasi politik.

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa pilihan berdasarkan serangan fajar adalah awal dari rekrutmen wakil rakyat yang buruk. Dalam jangka panjang, praktik serangan fajar akan menyemai bibitbibit korupsi pada wakil rakyat.

Jika tingkat keterpilihan adalah berdasarkan politik uang (money politic) yang bersifat transaksional, maka sudah pasti jabatan yang diperoleh akan rawan dieksploitasi pada terjadinya praktik koruptif yang masif dan pada akhirnya rakyat juga sebagai korbannya.

Upaya Preventif

Sebenarnya upaya preventif pertama ada pada partai politik (parpol) sebagai perekrut pertama para wakil rakyat sebelum di-endorse oleh rakyat. Jika partai politik masih melakukan praktik mahar dan politik uang (money politic) maka tentu saja akan sangat berpengaruh pada strategi pemenangan kadernya, termasuk dengan melakukan serangan fajar.

Sebaliknya, jika parpol mengharamkan segala bentuk praktik politik uang, maka tentu praktik serangan fajar tidak akan terjadi dan para wakil rakyat akan berusaha dipilih dengan memahami aspirasi para konstituennya untuk dikemas dalam kampanye sehat untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas.

Di sisi lain masyarakat juga perlu tegas untuk menolak segala bentuk praktik politik uang, termasuk serangan fajar. Betapapun menggiurkan tawaran serangan fajar, masyarakat harus menjaga harkat dan martabat demokrasi dengan tidak memberikan ruang bagi serangan fajar.

Jika masyarakat sebagai pemilih tidak memberikan ruang bagi praktik serangan fajar, maka dengan demikian mengacu pada hukum supply and demand, praktik serangan fajar akan punah dengan sendirinya dan kualitas demokrasi semakin meningkat. Pemilih akan menentukan preferensi pilihan berdasarkan program para waikl rakyat yan mampu menyerap aspirasinya.

Dengan demikian, selain para wakil rakyat yang terpilih benar-benar mewakili rakyat, tentunya wakil rakyat yang terpilih benarbenar memperjuangkan aspirasi rakyat yang menjadi amanah dan tanggung jawabnya.

Tanpa serangan fajar, demokrasi akan lebih murni dan menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas baik secara integritas maupun akuntabilitas. Satu hal yang pasti, tanpa serangan fajar akan terbangun relasi yang lebih berkualitas antara konstituen dan para wakilnya di parlemen karena relasi tersebut mendasarkan pada keterwakilan aspirasi dan program.

Rio Christiawan, Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya




Kirim Komentar Anda