l Batalnya Pajak e-Commerce | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 24 April 2019
BS logo

Batalnya Pajak e-Commerce
Sabtu, 30 Maret 2019 | 13:08

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) meninjau  kegiatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019). Kegiatan yang juga dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet itu untuk melihat langsung kesiapan kantor pajak menjelang akhir batas pelaporan SPT tahunan 2019. Foto: Investor Daily/David Gita Roza Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) meninjau kegiatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019). Kegiatan yang juga dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet itu untuk melihat langsung kesiapan kantor pajak menjelang akhir batas pelaporan SPT tahunan 2019. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Beginilah kalau sebuah kebijakan penting, strategis, dan menyangkut kepentingan orang banyak minim sosialisasi. Begitu kebijakan itu diluncurkan, muncullah protes di sana-sini. Ketika akhirnya terjadi kegaduhan di masyarakat, barulah pemerintah selaku pembuat kebijakan tersadar, sehingga mencabut peraturan tersebut.

Itulah yang terjadi pada rencana penerapan pajak terhadap perdagangan secara elektronik (e-commerce), yang diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK) No 210/ PMK.010/2018. Beleid yang ditetapkan pada akhir 2018 itu sedianya akan diberlakukan mulai 1 April ini. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya membatalkan PMK tersebut, dengan alasan kurang sosialisasi, menimbulkan persepsi seolah-olah pemerintah membuat pajak baru, serta terjadi simpang siur di masyarakat.

Berdasarkan PMK 210 tersebut, pedagang yang menjual barang dan jasa di platform market place akan dikenai pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% jika omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar. Penyedia platform juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan miliknya. Pedagang di e-commerce pun wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Resistensi terhadap peraturan tersebut datang dari Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA). Aturan ini dikhawatirkan menghambat perkembangan pelaku e-commerce yang mayoritas masuk kategori usaha mikro kecil menengah (UMKM). Bahkan berdasarkan studi idEA, pengusaha yang berjualan di platform e-commerce umumnya adalah perusahaan mikro yang masih coba-coba sehingga akan takut kalau dipaksa membuat NPWP dan dikenai pajak.

Bukan hanya itu. Peraturan ini dianggap diskriminatif dan kurang adil karena tidak diberlakukan bagi pelaku e-commerce yang berjualan di media sosial (medsos). Artinya, bila aturan pajak ini diterapkan, akan banyak pedagang yang pindah dari platform market place dan berjualan di medsos, sehingga mengancam bisnis e-commerce secara keseluruhan. Bila ditelaah lebih jauh, pengenaan pajak ini juga sangat kontradiktif dengan keinginan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya digitalisasi pengusaha UMKM.

Kita semua tahu bahwa era ekonomi digital telah menciptakan perubahan fundamental dalam hal strategi dan cara-cara menghasilkan pendapatan. Penguasaan data, optimalisasi pemanfaatan data, serta kapitalisasi sumber data akan menjadi sumber pendapatan potensial dalam revolusi digital saat ini. Ke depan akan muncul sumber-sumber pendapatan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Indonesia telah memasuki era tatanan perkonomian yang baru, di mana semua proses transaksi ekonomi memanfaatkan teknologi digital. Hal itu telah mengubah gaya hidup masyarakat dan menumbuhkan sumber-sumber ekonomi baru. Kemajuan dan kemudahan teknologi mendorong pola pikir manusia untuk lebih kreatif mengaksplorasi cara-cara baru yang lebih efektif dan produktif untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari.

Kita punya mimpi bahwa negeri ini bakal menjadi industri digital terbesar di Asia Tenggara. Mengutip data hasil riset Google Singapura, nilai ekonomi internet Indonesia mencapai US$ 27 miliar dengan pertumbuhan 49% pada 2018. Dengan perkembangan tersebut, Indonesia telah memancangkan target bahwa potensi ekonomi digital di Tanah Air pada 2020 bakal mencapai US$ 130 miliar, setara dengan 12% produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat itu.

Indonesia disebut-sebut memiliki infrastruktur digital terbaik. Indonesia juga telah memiliki sejumlah unicorn, yakni perusahaan rintisan digital (startup) dengan valuasi di atas US$ 1 miliar. Bahkan ada satu perusahaan yang sudah menyandang gelar decacorn, alias memiliki valuasi di atas US$ 10 miliar. Bukan hanya valuasinya yang tumbuh melesat, tapi juga bagaimana perusahaan startup mampu menciptakan value creation.

Itulah dampak yang paling penting. Bagaimana mereka menjangkau para pedagang kecil di Indonesia dan memudahkan aktivitas ekonomi. Dalam konteks itu semua, pemerintah seyogianya berhati-hati setiap menerbitkan kebijakan. Terlebih hal ini menyangkut industri yang masih bayi dan tengah tumbuh pesat. Jangan sampai hanya demi mengejar penerimaan pajak jangka pendek, akhirnya pemerintah justru mengorbankan kepentingan jangka panjang yang lebih besar.

Hal tersebut menjadi pelajaran agar pemerintah senantiasa membuat pertimbangan yang komprehensif sebelum menerbitkan kebijakan baru. Jangan sampai desain peraturan minim studi, tanpa melalui uji publik, dan kurang sosialisasi. Setiap beleid baru semestinya dikoordinasikan dan disinkronisasi terlebih dulu dengan sesama kementerian dan lembaga. Dan jangan lupa didiskusikan dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. (*)




Kirim Komentar Anda